Dasar Pembagian Kewenangan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Bidang Pertanahan

Putra, Iwayan Eka Darma (2017) Dasar Pembagian Kewenangan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Bidang Pertanahan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Secara umum setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik serta kewenangan lain yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kemudian muncul suatu perdebatan ketika ketentuan pada Pasal 15 ayat (2) huruf f notaris diberi kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan hal ini karena ada pejabat lain yaitu PPAT yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta dibidang pertanahan. Maka muncul permasalahan apakah dasar pembagian kewenangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di dalam bidang pertanahan dan apakah Pasal 15 Ayat 2 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dan dikaji keterkaitannya satu sama lain, selaian itu dalam pengolahan data digunakan pula interpretasi gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa, notaris didalam menjalankan jabatannya memperoleh kewenangan berdasarkan atribusi, arttinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memperoleh kewenangan tidak didasarkan pada undang-undang, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dibentuk oleh Negara atau pemerintah sebagai salah satu upaya pelayanan Negara atau pemerintah kepada rakyatnya. Dan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) karena akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan yang menjadi kewenangan notaris adalah akta-akta yang bukan merupakan kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

English Abstract

In general , every authority granted to the position should be based on the rule of law in order that position can work well and do not collide with other position. Notary is a public official authorized to make an authentic act and other authorities specified in Article 15 (1) and (2) of Law Number 2 year 2014 on amendments to the Law Number 30 year 2004 concerning Notary position. Then came a debate when the provisions of Article 15 (2) letter F in which notaries are authorized to make deed while Official Certifer of Title Deed gets the authority to issue land deed. The problems that raise aree what becomes the basis for the division of authority of notary and Official Certifer of Title Deed in the sector af land and whether Article 15 Paragraph 2 Clause (f) of Law Number 2 year 2014 concerning Notary is contrary to Article 2 of the Government Regulation Number 37 year 1998 about the Regulation of position of Official Certifer of Title Deed. The method used in this research is the juridicial normative with statue, and historical approaches. The legal materials were analyzed and assessed on their association with one another. The data analysis employed grammatical interpretation. Based on the results, it can be conscluded that notary authority comes from the notary rules Notary or Notary Reglement (stb. 1860 : 3), while the basis for the authority of Official Certifer of Title Deed is the Government Regulation Number 10 year 1961 on the Land Registry. Article 15 (2) (f) Act Number 2 year 2014 concerning Notary does not conflict with Article 2 of Government Regulation Number 37 year 1998 on the Regulation of Official Certifer of title Deed position since the deeds related toland are under the authority of notary and is not the authority of Official Certifer of Title Deed.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/346.002 3/PUT/d/2017/041704832
Uncontrolled Keywords:	NOTARIES, LAND TITLES, DEEDS
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.002 Miscellany > 346.002 3 Private law as a profession, occupation, hobby
Divisions:	S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	13 Jul 2017 05:51
Last Modified:	28 Dec 2020 12:35
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/204

	Text BAGIAN DEPAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB)
	Text BAB.I.pdf Restricted to Repository staff only Download (139kB)
	Text BAB.II.pdf Restricted to Repository staff only Download (122kB)
	Text BAB.III.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)
	Text BAB.IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (23kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (61kB)

Actions (login required)

View Item