Hanun, Izdihar Farah and Johannes Parlindungan Siregar, S.T., M.T., Ph.D. and Dr.techn. Christia Meidiana, S.T., M.Eng (2023) Inklusivitas Kawasan Alun-Alun Kota Batu sebagai Ruang Publik Ramah Difabel. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kawasan Alun-Alun Kota Batu memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai objek wisata sekaligus ruang publik dalam rangka mendukung Kota Batu sebagai kota wisata internasional. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai kawasan prioritas Kota Batu yang berperan untuk mendukung kegiatan rakyat, rekreasi, dan ekonomi kota. Oleh karena itu, kawasan ini harus bersifat inklusif, artinya harus dapat diakses dan digunakan oleh seluruh penggunanya. Kelompok difabel fisik merupakan salah satu ragam kelompok rentan yang memiliki keterbatasan dan kebutuhan khusus dalam mengakses ruang publik. Namun, pada kondisi eksisting belum terdapat standar atau persyaratan yang memayungi konsep ruang publik di Indonesia. Penelitian ini mengembangkan konsep ruang publik inklusif dari Zhou (2019) dan manajemen ruang publik dari Carmona (2008) menggunakan metode kualitatif dengan tiga alat analisis, yaitu one cycle coding analysis, stakeholder analysis, dan stakeholder gap analysis. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan in depth interview kepada 8 orang difabel fisik yang mencakup tuna daksa, tuna netra, tuna rungu wicara, serta 6 orang perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Batu. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang publik inklusif terbentuk dari 4 dimensi utama, yaitu dimensi fisik, dimensi lingkungan, dimensi sosial, dan dimensi tata kelola. Dimensi fisik merupakan penyediaan aksesibilitas dan fasilitas pada ruang publik yang mencakup sirkulasi internal, sirkulasi eksternal, dan fasilitas ruang publik. Dimensi lingkungan berkaitan dengan lingkungan alam yang dipengaruhi oleh vegetasi. Dimensi sosial merupakan hubungan difabel dengan orang-orang atau pengunjung ruang publik lainnya. Sementara dimensi tata kelola mencakup regulasi regulasi (stakeholder dan kebijakan), investasi (anggaran, pelatihan skill, dan pembangunan), pemeliharaan (perawatan dan perbaikan), serta kordinasi (bentuk dan penyampaian aspirasi). Keempat dimensi pembentuk ruang publik tersebut dimensi yang diharapkan dalam perencanaan dan pembangunan ruang publik inklusif, serta saling terintegrasi dan tidak dipisahkan satu sama lainnya.
English Abstract
The Batu City Alun-Alun Area has a dual function, namely as a tourist attraction as well as a public space in order to support Batu City as an international tourist city. This area has been designated as a priority area of Batu City that plays a role in supporting the people, recreation and economic activities of the city. Therefore, this area must be inclusive, or must be accessible and usable by all users. The physically disabled group is one of the various vulnerable groups that have limitations and special needs in accessing public spaces. However, in the existing condition, there is no standard or requirement that oversees the concept of public space in Indonesia. This research develops the concept of inclusive public space from Zhou (2019) and public space management from Carmona (2008) using qualitative methods with three analysis tools, namely one cycle coding analysis, stakeholder analysis, and stakeholder gap analysis. Data collection techniques used observation and in-depth interviews with 8 people with physical disabilities, including the physically disabled, blind, and speech impaired, as well as 6 representatives of the Batu City Government. Data validity was tested using source triangulation and technique triangulation. The results showed that inclusive public spaces are formed from 4 main dimensions, namely the physical dimension, environmental dimension, social dimension, and governance dimension. The physical dimension is the provision of accessibility and facilities in public spaces that include internal circulation, external circulation, and public space facilities. The environmental dimension relates to the natural environment influenced by vegetation. The social dimension is the relationship between people with disabilities and other public space visitors. Meanwhile, the management dimension includes regulation (stakeholders and policies), investment (budget, skill training, and development), maintenance (care and repair), and coordination (form and delivery of aspirations). The four dimensions of public space formation are the dimensions expected in the planning and development of inclusive public spaces, and are integrated and not separated from one another.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | 0423070020 |
| Uncontrolled Keywords: | ruang publik, inklusif, difabel |
| Subjects: | 300 Social sciences > 307 Communities > 307.1 Planning and development > 307.121 6 City planning |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Perencanaa Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 02 Oct 2023 02:04 |
| Last Modified: | 02 Oct 2023 02:04 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/203388 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Izdihar Farah Hanun.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (7MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |