Yamin, Nina Yusnita and Prof. Made Sudarma,, SE.,MM.,Ak and Gugus Irianto,, SE., MSA.,Ak.,Ph.D and Prof. Unti Ludigdo,, SE.,MSi., Ak (2015) Aksi Kuasa Aktor Dalam Penganggaran Daerah: Perspektif Habermasian. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan “permainan kuasa” eksekutif dan legislatif dalam proses pembahasan dan penetapan anggaran daerah serta memberikan suatu diskursus sebagai alternatif solusi dalam mengatasi dampak [negatif] dari permainan kuasa tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan paradigma kritis dengan metode observasi, wawancara, dialog, dan analisis terhadap dokumen-dokumen yang terkait dalam proses penganggaran dan menggunakan Teori kritis Habermas sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para aktor –eksekutif dan legislatif– memanfaatkan “ruang” dan “waktu” dalam proses pembahasan dan penetapan anggaran daerah (APBD) untuk memainkan kekuasaannya. Para aktor menggunakan hak diskresi dan memanfaatkannya sebagai keleluasaan dalam mengalokasikan anggaran untuk kepentingan individu atau kelompok. Begitu pula saat pembahasan dan penetapan perubahan anggaran (APBD-P) juga menjadi ruang bagi kedua aktor tersebut. Kemitraan mereka hanya ditujukan untuk mengakomodir kepentingan keduanya sehingga interaksi terjadi dalam relasi kekuasaan. Itu berarti, legitimasi anggaran masih bersifat legal formal, hanya karena dihasilkan oleh eksekutif dan legislatif sebagai lembaga yang berwenang. Sebagai produk kebijakan, maka anggaran akan sangat ditentukan oleh “konsensus” antara eksekutif dan legislatif. Namun konsensus tersebut belum dilakukan dalam proses yang diskursif, karena sebagai kebijakan publik, kebernilaian dan legitimasi anggaran juga sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dapat diterima melalui argumentasi rasional komunikatif. Dalam perspektif teori kritis Habermas, rasionalitas yang membimbing tindakan para aktor tersebut adalah tindakan rasionalitas bertujuan. Yakni, tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam konteks relasi dengan dunia fisik. Oleh karena itu, perlu suatu anggaran yang berbasis rasionalitas komunikatif sebagai suatu diskursus untuk mengatasi dampak [negatif] dari permainan kuasa yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Melalui proses anggaran berbasis rasionalitas komunikatif, nilai-nilai kebijakan yang menjadi acuan bersama dapat dihasilkan melalui suatu proses dialog yang argumentatif.
English Abstract
This research aimed to find out the “power games” of Executive and Legislative in the discussion and determination process of local budget, and provided a discourse as an alternative of solution in overcoming the impact [negative] of the power games. A critical paradigm approach applied in this research was through observation, interview, dialogue, and analysis of relevant documents in case of budgeting process. The analysis instrument employed was the critical theory of Habermas. The result of the research indicated that actors –Executive and Legislative– utilize “space” and “time” in the discussion and determination process of local budget to play their power. The actors use the discretion right and make the most of it in allocating the budget for a person or a group’s interest. Likewise, the discussion and determination of budget revision (Revised Local Budget) is also an opportunity for both actors. Their partnership is merely for accommodating both interests so that interactions exist in those power relations. It means that the legitimacy of budget is still a legal-formal which is only produced by Executive and Legislative as the authorized institutions. As a product of policy, the budget will have to be determined by a consensus between Executive and Legislative. However, the consensus is not taken in a discursive process because as a public policy, the budget’s significance and legitimacy is also determined by acceptable values through a rational-communicative argumentation. In the critical theory of Habermas, the actors introduce rationality action by purposes, which in this case, it aims to gain the specific goals in the context of relations to physical world. In consequence, there is a need towards a communicative-rationality based budget as a discourse in overcoming the impact [negative] of the power games shown by Executive and Legislative. By this communicative-rationality based budget, the values of a policy as a common reference can be gained through an argumentative dialogue process.
| Item Type: | Thesis (Doktor) |
|---|---|
| Identification Number: | 0622020017 |
| Uncontrolled Keywords: | Anggaran, eksekutif, interaksi, legislatif, permainan kuasa, rasionalitas komunikatif,budget, executive, interaction, legislative, power games, communicative rationality |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 657 Accounting |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 20 Sep 2023 03:54 |
| Last Modified: | 20 Sep 2023 03:54 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/203077 |
![[thumbnail of Nina Yusnita Yamin.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Nina Yusnita Yamin.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |