Peran Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Nelayan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur

Dyastri, Teszalonika Cinta and Mariyana Sari, S.Pi., MP (2023) Peran Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Nelayan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kabupaten Trenggalek memiliki luas perairan sebesar 711,68 km2. Karena luas perairan yang cukup besar, Kabupaten Trenggalek kaya akan sumber daya laut dan perikanan. Pertumbuhan pada sektor perikanan di Kabupaten Trenggalek dibuktikan dengan adanya Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi yang memiliki potensi ikan hasil tangkapan yang besar. Berdasarkan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) KKP, PPN Prigi merupakan pelabuhan perikanan terbesar di Jawa Timur. Produksi atas perikanan tangkap di PPN Prigi pada tahun 2021 mencapai total 6.191,10 ton per tahun dengan persentase sebesar 91,72%. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran PPN Prigi sebagai fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan, menganalisis persepsi nelayan terhadap peran PPN Prigi, serta menganalisis dampak yang terjadi pada kondisi sosial dan ekonomi nelayan dengan adanya peran PPN Prigi Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2022 hingga Desember 2022 di Pelabuhan Perikanan Nusantara dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh di dalam penelitian ini adalah melalui data primer serta data sekunder. Pengambilan sampel yang dilakukan oleh penulis adalah dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling dengan jumlah narasumber sebanyak 18 orang yang meliputi stakeholder, tokoh masyarakat dan nelayan di PPN Prigi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner, observasi, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis data model Miles and Huberman serta pengukuran hasil kuesioner dengan menggunakan skala Likert. PPN Prigi pada mulanya disebut sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Prigi, kemudian berkembang menjadi PPN Prigi dan diresmikan secara langsung pada tanggal 22 Agustus tahun 2004 oleh Megawati Soekarno Putri yang saat itu menjabat sebagai presiden Republik Indonesia. Sesuai dengan PP No. 27 Tahun 2021, pelabuhan berfungsi sebagai fungsi pemerintahan serta fungsi pengusahaan. Fungsi pemerintahan yang diterapkan oleh PPN Prigi di antaranya adalah pelayanan tambat labuh untuk kapal perikanan, pengendalian mutu ikan, pengumpulan mengenai data tangkapan perikanan, kegiatan operasional pada kapal perikanan, pelayanan keamanan operasional pada kapal perikanan, pengendalian lingkuangan pelabuhan, pelayanan publikasi operasional, pemantauan pada wilayah pesisir, memberikan fasilitas berupa fasilitas pokok, faslitias fungsional serta fasilitas penunjang. Namun, PPN Prigi tidak menerapkan fungsi pemerintahan pada indikator pengendalian sumber daya ikan (SDI). Sedangkan, fungsi pengusahaan yang diterapkan oleh PPN Prigi adalah menerapkan pemanfaatan dan penggunaan fasilitas dengan baik. Namun, PPN Prigi tidak menerapkan fungsi pengusahaan pada indikator layanan bongkar muat ikan, pengolahan hasil ikan, kegiatan distribusi dan pemasaran ikan, layanan docking dan galangan kapal, serta penyediaan perbekalan pada awak kapal. Pada fungsi pemerintahan, nelayan di PPN Prigi merasa setuju bahwa PPN Prigi menerapkan pelayanan tambut labuh kapal (94,29%), pelayanan pengendalian mutu perikanan (82,86%), pengumpulan data hasil perikanan (82,86%), kegiatan operasional pada kapal perikanan meliputi keberangkatan dan kedatangan kapal perikanan (77,14%), pelayanan keamanan serta keselamatan kapal perikanan (74,29%), pengendalian lingkungan di pelabuhan (80%), publikasi operasional di pelabuhan perikanan (80%), pemantauan pada wilayah pesisir (80%), serta menyediakan tempat penyuluhan bagi nelayan (80%). Namun, nelayan tidak setuju dengan pernyataan bahwa PPN Prigi melakukan pengendalian sumber daya ikan (40%). Pada fungsi pengusahaan, nelayan di PPN Prigi merasa setuju bahwa PPN Prigi menerapkan pemanfaatan fasilitas di PPN prigi dengan baik (85,71%). Namun, nelayan tidak setuju dengan pernyataan bahwa PPN Prigi melakukan pelayanan pada bongkar muat (40%), pelayanan pada pengolahan hasil perikanan (40%), kegiatan distribusi dan pemasaran ikan (40%), pelayanan mengenai galangan serta docking kapal perikanan (20%), serta menyediakan perbekalan awak kapal (20%). Pada indikator dampak sosial, berdirinya PPN Prigi berdampak positif bagi pendidikan nelayan setempat. Namun, berdampak negatif bagi perubahan sosial yang terjadi karena beredarnya minuman beralkohol dan tidak berdampak bagi kesehatan serta interaksi sosial. Pada indikator dampak ekonomi, PPN Prigi berdampak positif terhadap kesempatan kerja yang diciptakan serta pendapatan yang diperoleh nelayan setempat. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran akademis yaitu upaya yang dapat dilakukan oleh akademik khususnya tingkat perguruan tinggi dalam bidang perikanan adalah dengan menyediakan suatu program bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan sosialisasi atau kegiatan turun lapang ke pelabuhan perikanan dengan tujuan agar mahasiswa dapat memahami situasi yang terjadi secara langsung di pelabuhan dan dapat memberikan evaluasi bagi pelabuhan setempat. Penulis juga memberikan saran praktisi yaitu Dinas Perikanan dapat meningkatkan pembinaan mengenai pengolahan pada hasil perikanan, sehingga dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi masyaralat di sekitar pelabuhan. Kemudian, memberikan pengajuan kepada pemerintah pusat untuk mempertimbangkan sarana dan prasarana dalam pelayanan galangan serta docking pada kapal perikanan. Namun, nelayan juga dapat berkontribusi dalam bentuk iuran per bulannya dengan biaya yang rendah guna mendukung dan membantu pemerintah dalam menyediakan fasilitas tersebut. PPN Prigi dapat meningkatkan sosialisasi dan pendekatan kepada nelayan, hal ini dapat membuat nelayan merasa nyaman dan aman sehingga akan mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pelabuhan. Nelayan juga memerlukan kesadaran diri untuk mengikuti setiap aturan agar tercipta situasi dan kondisi yang baik. PPN Prigi dapat memaksimalkan fasilitas bagi nelayan untuk memudahkan nelayan beroperasi dalam penangkapan ikan. Nelayan juga dapat memberikan iuran setiap bulannya dengan biaya rendah untuk biaya perawatan fasilitas yang ada.

English Abstract

Trenggalek Regency has a water area of 711.68 km2. Because of its large water area, Trenggalek Regency is rich in marine and fisheries resources. Growth in the fisheries sector in Trenggalek Regency is evidenced by the existence of the Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi which has a large potential for fish catches. Based on the KKP's Fishing Port Information Center (PIPP), PPN Prigi is the largest fishing port in East Java. Production of capture fisheries at PPN Prigi in 2021 reached a total of 6,191.10 tons per year with a percentage of 91.72%. The purpose of this research is to describe the role of PPN Prigi as a government function and business function, analyze fishermen's perceptions of the role of PPN Prigi, and analyze the impact on the social and economic conditions of fishermen with the role of PPN Prigi. The research was conducted from November 2022 to December 2022 at the Perikanan Nusantara Port using descriptive qualitative. Sources of data obtained in this study are through primary data and secondary data. Sampling conducted by the author is by purposive sampling and snowball sampling techniques with a total of 18 sources including stakeholders, community leaders and fishermen at PPN Prigi. Data collection was carried out by interview, questionnaire, observation, and documentation study. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman data analysis model and measuring the results of the questionnaire using a Likert scale. PPN Prigi was originally referred to as the Prigi Coastal Fishing Port (CFP), then developed into PPN Prigi and was inaugurated directly on August 22, 2004 by Megawati Soekarno Putri, who at that time served as president of the Republic of Indonesia. In accordance with PP No. 27 of 2021, the port functions as a government function as well as a business function. Government functions applied by PPN Prigi include mooring services for fishing vessels, fish quality control, collection of fishery catch data, operational activities on fishing vessels, operational security services on fishing vessels, port environmental control, operational publication services, monitoring of coastal areas, providing facilities in the form of basic facilities, functional facilities and supporting facilities. However, PPN Prigi does not apply the government function to the indicator of controlling fish resources (SDI). Meanwhile, the business function applied by PPN Prigi is to implement the utilization and use of facilities properly. However, PPN Prigi does not implement the business function on indicators of fish loading and unloading services, fish product processing, fish distribution and marketing activities, docking and shipyard services, and provision of supplies to ship crews. In the government function, fishermen in PPN Prigi agree that PPN Prigi implements ship berthing services (94.29%), fisheries quality control services (82.86%), fishery product data collection (82.86%), operational activities on fishing vessels including departure and arrival of fishing vessels (77.14%), security and safety services for fishing vessels (74.29%), environmental control at the port (80%), operational publications at the fishing port (80%), monitoring of coastal areas (80%), and providing counseling places for fishermen (80%). However, fishermen disagree with the statement that PPN Prigi controls fish resources (40%). In the exploitation function, fishermen in PPN Prigi agree that PPN Prigi implements good utilization of facilities in PPN Prigi (85.71%). However, fishermen disagree with the statement that VAT Prigi provides services on loading and unloading (40%), services on fishery product processing (40%), fish distribution and marketing activities (40%), services regarding dockyards and docking of fishing vessels (20%), and providing crew supplies (20%). In the social impact indicator, the establishment of PPN Prigi has a positive effect on the education of local fishermen. However, it has a negative effect on social changes that occur due to the circulation of alcoholic beverages and has no effect on health and social interaction. In the economic impact indicator, the Prigi VAT has a positive effect on the employment opportunities created and the income earned by local fishermen. Based on the results of the research, the authors provide academic advice, namely efforts that can be carried out by academics, especially at the tertiary level in the field of fisheries, are to provide a program for students to take part in socialization activities or field trips to fishing ports with the aim that students can understand the situation that is happening. directly at the port and can provide an evaluation for the local port. The author also provides practitioner advice, namely the Fisheries Service can improve guidance regarding the processing of fishery products, so that it can expand employment opportunities for people around the port. Then, submit a proposal to the central government to consider facilities and infrastructure in shipyard services and docking of fishing vessels. However, fishermen can also contribute in the form of monthly fees at a low cost to support and assist the government in providing these facilities. PPN Prigi can improve socialization and approaches to fishermen, this can make fishermen feel comfortable and safe so they will follow the rules made by the port. Fishermen also need self-awareness to follow every rule in order to create good situations and conditions. PPN Prigi can maximize facilities for fishermen to make it easier for fishermen to operate in fishing. Fishermen can also contribute monthly at a low cost for maintenance of existing facilities.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0523080236
Subjects:	300 Social sciences > 338 Production > 338.3 Other extractive industries > 338.37 Products > 338.372 Products of fishing, whaling, hunting, trapping > 338.372 7 Products of fishing, whaling, hunting, trapping (Fishing)
Divisions:	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan > Agrobisnis Perikanan
Depositing User:	Sugeng Moelyono
Date Deposited:	19 Sep 2023 03:54
Last Modified:	19 Sep 2023 03:54
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/203040

Text (DALAM MASA EMBARGO) Teszalonika Cinta Dyastri.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item