Kurniawati, Sylvia and Dr. Mohammad Nuh, S.IP., M.Si and Erlita Cahyasari, S.AP., M.AP (2022) Implementasi Kebijakan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 (Studi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Urgensi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Malang adalah salah satunya melalui penerapan sistem penilaian kinerja, dengan sungguh-sungguh memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian reward (penghargaan) dan punishment (hukuman) bagi pegawai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penilaian kinerja PNS pada Pemerintah Kabupaten Malang, yang berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Studi dilakukan pada BKPSDM Kabupaten Malang yang berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan SDM di Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi oleh dua fokus penelitian, yaitu: (1) Implementasi Kebijakan penilaian kinerja PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, (2) Faktor pendukung dan faktor penghambat. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi di lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data menggunakan model interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dengan empat tahapan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian, implementasi kebijakan penilaian kinerja PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Malang secara keseluruhan terlaksana dengan baik. Hal tersebut dipengaruhi dari berbagai aspek baik dari gambaran kebijakan yang memiliki tujuan dan program kegiatan yang sesuai dengan peraturan. Kedua, dilihat dari isi kebijakan meliputi kepentingan yang saling mempengaruhi, tipe manfaat dalam jangka panjang dan pendek, derajat perubahan memiliki ukuran yang jelas, letak pengambilan keputusan berjenjang, pelaksana program telah terdata, dan sumber daya yang digunakan sesuai dengan kebutuhan kebijakan. Ketiga, konteks implementasi yang meliputi kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat telah selaras dan tidak adanya resistensi; karakteristik lembaga dengan struktur sederhana dan rezim yang lebih demokratis; kepatuhan dan responsibilitas cukup tinggi. Terakhir, hasil kebijakan yaitu pemerintah telah ditunjang sistem manajemen kinerja dan dimensi kinerja pada indeks profesionalisme ASN meningkat, serta tidak ada penolakan dari PNS meskipun tingkat pemahaman dan kemampuan terhadap kebijakan cukup rendah.
English Abstract
The urgency of increasing the capacity and accountability of employee performance at the Malang Regency Government is one of them through implementing a performance appraisal system, seriously paying attention to performance as a consideration in providing rewards and punishments for employees. The purpose of this study is to find out, describe and analyze the implementation of the policy for evaluating the performance of civil servants in the Malang Regency Government, which is guided by Government Regulation No. 30 of 2019 concerning PNS Performance Assessment. The study was conducted at BKPSDM Malang Regency which is located as a supporting element of government in the field of staffing and human resource development in Malang Regency. This research uses a descriptive research type with a qualitative approach and is limited by two research focuses, namely: (1) Implementation of the Civil Servant performance appraisal policy based on Government Regulation Number 30 of 2019, (2) Supporting factors and inhibiting factors. Data was obtained through observation, interviews, and documentation in the field. The data analysis used is data analysis using an interactive model according to Miles, Huberman, and Saldana (2014) with four stages, namely data collection, data condensation, data presentation, and conclusion. Based on the results of the research, the implementation of the civil servant performance appraisal policy based on Government Regulation Number 30 of 2019 in the Malang Regency Government as a whole was carried out well. This is influenced by various aspects, both from the description of policies that have objectives and program activities that are in accordance with regulations. Second, seen from the content of the policy, it includes interests that influence each other, types of benefits in the long and short term, the degree of change has clear measurements, the location of tiered decision making, program implementers have been recorded, and the resources used are in accordance with policy needs. Third, the context of implementation which includes the powers, interests, and strategies of the actors involved are aligned and there is no resistance; characteristics of institutions with simpler structures and more democratic regimes; compliance and responsibility are quite high. Finally, the results of the policy are that the government has been supported by a performance management system and the performance dimensions on the ASN professionalism index have increased, and there has been no rejection from civil servants even though the level of understanding and ability toward policies is relatively low.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522030283 |
| Uncontrolled Keywords: | Policy Implementation, Employee Performance Assessment, Civil Servants |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 07 Sep 2023 02:55 |
| Last Modified: | 07 Sep 2023 02:55 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202823 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Sylvia Kurniawati.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (5MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |