Mudhawamah, Siti and Dr. Bambang Santoso Haryono, MS and Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP.,M.AP.,MMG (2022) Implementasi Kebijakan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Implementasi Peraturan Bupati No 17 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Nganjuk). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi oleh dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendorong agar semua daerah di Indonesia dapat membuka pelayanan di Mal Pelayanan Publik. Salah satu daerah yang telah membuka Mal Pelayanan Publik yaitu Kabupaten Nganjuk. Interpretasi Mal Pelayanan Publik mencoba membantu permasalahan pelayanan publik di Kabupaten Nganjuk yang belum optimal seperti penundaan berlarut. Implementasi Mal Pelayanan Publik Nganjuk telah berjalan tiga tahun, akan tetapi kondisi pelayanan di Mal Pelayanan Publik Nganjuk yang masih perlu perhatian lebih dimana berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa adanya ketidakpuasan masyarakat dengan sikap pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan di Mal Pelayanan Publik Nganjuk. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara detail mengenai; (1) Implementasi Kebijakan Mal Pelayanan Publik Nganjuk berdasarkan model implementasi Edward III yaitu dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi; (2) Standar pelayanan yang diberikan di Mal Pelayanan Publik Nganjuk berdasarkan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan analisa data kualitatif model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Mal Pelayanan Publik Nganjuk belum berhasil karena beberapa hambatan. Komunikasi belum berjalan efektif sehingga informasi belum tersampaikan secara merata. Belum terdapat anggaran khusus untuk mengelola Mal Pelayanan Publik Nganjuk. Kemudian belum optimalnya Mal Pelayanan Publik Nganjuk juga dikarenakan adanya respon penyedia layanan yang kurang baik untuk kembali memberikan layanan di Mal Pelayanan Publik setelah adanya pandemic Covid-19. (2) Standar pelayanan yang diberikan di Mal Pelayanan Publik Nganjuk belum sepenuhnya terpenuhi, dibuktikan dengan tidak adanya jaminan keamanan dan keselamatan bagi para penerima layanan di Mal Pelayanan Publik karena tidak disediakan petugas pada bagian keamanan serta keselamatan pengunjung.
English Abstract
This research is motivated by the issuance of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Regulation No. 23 of 2017 concerning the Implementation of Public Service Malls. The Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform encourages all regions in Indonesia to open services at Public Service Malls. One of the areas that has opened a Public Service Mall is Nganjuk Regency. The interpretation of the Public Service Mall tries to help the problems of public services in Nganjuk Regency that are not yet optimal, such as protracted delays. The implementation of the Nganjuk Public Service Mall has been running for three years, but the service conditions at the Nganjuk Public Service Mall still need more attention where based on available data shows that there is public dissatisfaction with the attitude of service provided by service providers at the Nganjuk Public Service Mall. This study aims to describe and analyze in detail about; (1) Implementation of the Nganjuk Public Service Mall Policy based on the Edward III implementation model, which is seen from the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure; (2) The standard of service provided at the Nganjuk Public Service Mall is based on Law No. 25 of 2009 concerning Public Services. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out by interview, observation, and documentation. Then the data was analyzed using a qualitative data analysis of the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana (2014). The results of the study show that: (1) The implementation of the Nganjuk Public Service Mall has not been successful due to several obstacles. Communication has not been effective so that information has not been conveyed evenly. There is no special budget to manage the Nganjuk Public Service Mall. Then the Nganjuk Public Service Mall has not been optimal due to the poor response of service providers to return to providing services at the Public Service Mall after the Covid-19 pandemic. (2) The standard of service provided at the Nganjuk Public Service Mall has not been fully met, as evidenced by the absence of security and safety guarantees for service recipients at the Public Service Mall because there are no officers in the security and visitor safety department.
Other obstract
-
Item Type: | Thesis (Magister) |
---|---|
Identification Number: | 0422030018 |
Uncontrolled Keywords: | Implementasi Kebijakan, Mal Pelayanan Publik, Kabupaten Nganjuk.-Policy Implementation, Public Service Mall, Nganjuk Regency. |
Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 29 Aug 2023 08:42 |
Last Modified: | 29 Aug 2023 08:42 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202699 |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
siti mudhawamah.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (6MB) |
Actions (login required)
View Item |