Urgensi Pengaturan Private Enforcement Sebagai Upaya Pengembalian Ganti Rugi Kepada Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Hukum Persaingan Usaha

Dewanto, Yudha Mahendra and Dr. Hanif N. Widhiyanti, and M. Zairul Alam, (2022) Urgensi Pengaturan Private Enforcement Sebagai Upaya Pengembalian Ganti Rugi Kepada Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Hukum Persaingan Usaha. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penulisan hukum ini memuat pembahasan yang berkenaan dengan urgensi pengaturan private enforcement sebagai upaya pengembalian ganti rugi kepada konsumen oleh pelaku usaha. Peraturan perundang-undangan saat ini mengandung makna bahwa KPPU tidak berwenang dalam memberikan putusan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan atas adanya tindakan anti persaingan usaha. Ketiadaan kewenangan KPPU tersebut yang mengawali aktivitas penulis dalam melakukan komparasi lewat pengaturan private enforcement yang dimiliki oleh hukum persaingan usaha di negara lain khususnya di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Penulisan hukum ini termasuk dalam penelitian normatif yang menggunakan beberapa pendekatan seperti perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Kemudian melalui studi kepustakaan melakukan penelaahan terhadap suatu permasalahan hukum. Selain itu, data sekunder yang ada akan dianalisis sehingga membentuk kalimat yang terstruktur dan sistematis. Terdapat dua kesimpulan dari pembahasan penelitian hukum ini. Pertama pengaturan private enforcement harus diatur dalam amandemen undang-undang dikarenakan terdapat kekosongan norma hukum pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Kemudian model yang tepat dalam pengaturan private enforcement di Indonesia mengacu pada jenis ganti kerugian yang dianut oleh Uni Eropa

English Abstract

This legal writing contains a discussion related to the urgency of private enforcement regulation as an effort to return compensation to consumers by business actors in the amendment of Law Number 5 of 1999. The current legislation stipulates that KPPU is not authorized to give compensation decisions to consumers. who are harmed by the existence of anti-competition actions. The absence of the KPPU's authority has started the author's activities in making comparisons with private enforcement arrangements owned by business competition laws in other countries, especially in the United States of America and the European Union. This legal writing is included in normative research that uses several approaches such as legislation, conceptual and comparative. Then through the literature study conducts a review of a legal problem. In addition, the existing secondary data will be analyzed so as to form structured and systematic sentences. There are two conclusions from the discussion of this legal research. First, private enforcement arrangements must be regulated in the amendment of the law because there is a void of legal norms in Law No. 5 of 1999. Then the right model in private enforcement arrangements in Indonesia refers to the type of compensation adopted by the European Union

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010355
Uncontrolled Keywords:	Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Private Enforcement, Ganti Rugi,Business Competition Supervisory Commission, Private Enforcement, Compensation
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	21 Aug 2023 07:56
Last Modified:	21 Aug 2023 07:56
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202580

Text (DALAM MASA EMBARGO) YUDHA MAHENDRA DEWANTO.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item