Urgensi Pengaturan Mengenai Lembaga Penilaian Valuasi Dalam Jaminan Kredit Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Di Perbankan

Maharani, Wahyuningtyas Gayatri and Ranitya Ganindha, and Shinta Puspita Sari, (2023) Urgensi Pengaturan Mengenai Lembaga Penilaian Valuasi Dalam Jaminan Kredit Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Di Perbankan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait pengaturan mengenai lembaga penilaian valuasi dalam jaminan kredit berbasis hak kekayaan intelektual di perbankan. Bank selaku pihak kreditur memerlukan kepastian serta pengamanan dalam pengembalian pelunasan utang kredit dalam waktu yang tepat dengan objek kebendaan sebagai agunan yang mudah untuk dieksekusi. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, Pasal 9 mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit, mengingat hak kekayaan intelektual merupakan aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Namun, bank dalam mempertimbangkan hak kekayaan intelektual sebagai agunan kredit kesulitan untuk menilai hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kebendaan tidak berwujud apabila debitur wanprestasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu pertama, urgensi pengaturan mengenai lembaga penilaian valuasi dalam jaminan kredit berbasis hak kekayaan intelektual di Indonesia?. Kedua, Bagaimana penilaian perbankan terhadap hak kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini, diperoleh dua kesimpulan yaitu pertama, urgensi pengaturan mengenai lembaga penilaian valuasi dalam jaminan kredit berbasis hak kekayaan intelektual diperlukan untuk menghitung nilai suatu aset hak kekayaan intelektual, sehingga bank meyakini aset tersebut layak menjadi jaminan kredit. Kedua, dalam melakukan penilaian valuasi, perbankan di Indonesia dapat menerapkan mekanisme due diligence sebagaimana yang diterapkan oleh Singapura. Saran, yaitu perlu dibentuknya suatu lembaga khusus untuk menilai valuasi hak kekayaan intelektual

English Abstract

In this thesis, the author raises issues related to the regulation regarding valuation assessment institutions in credit guarantees based on intellectual property rights in banking. Banks as creditors need certainty and security in repaying credit debts in a timely manner with material objects as collateral that are easy to execute. The government issued Government Regulation (PP) Number 24 of 2022 concerning the Creative Economy, Article 9 concerning intellectual property-based financing schemes as credit guarantees, considering that intellectual property rights are intangible assets that have economic value. However, in considering intellectual property rights as collateral for credit, it is difficult for banks to assess intellectual property rights as collateral for intangible objects if the debtor defaults. The formulation of the problem in this study, namely first, is the urgency of regulation regarding valuation assessment agencies in intellectual property rights-based credit guarantees in Indonesia?. Second, how do banks evaluate intellectual property rights that can be used as collateral for credit? This study uses a normative juridical method with a statutory approach and a comparative approach. Based on the results of research and discussion in writing this law, two conclusions were obtained, namely first, the urgency of regulating valuation agencies in credit guarantees based on intellectual property rights is needed to calculate the value of an intellectual property right asset, so that banks believe that the asset is worthy of being a credit guarantee. Second, in conducting valuation assessments, banks in Indonesia can apply a due diligence mechanism as implemented by Singapore. Suggestion, namely the need to establish a special institution to assess the valuation of intellectual property rights

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0523010057
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	21 Aug 2023 03:37
Last Modified:	21 Aug 2023 03:37
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202566

Text (DALAM MASA EMBARGO) WAHYUNINGTYAS GAYATRI MAHARANI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item