Chia, Vincent Rony and Ranitya Ganindha and Afrizal Mukti Wibowo (2023) Urgensi Pengaturan Trademark Coexistence Agreement Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dan formulasi pengaturan Trademark Coexistence Agreement sebagai alternatif penyelesaian sengketa merek dari Hukum Merek di Uni Eropa untuk pengaturan Trademark Coexistence Agreement di Indonesia ke depannya. Penelitian ini melihat bagaimana Trademark Coexistence Agreement diberlakukan pada Hukum Merek di Uni Eropa berdasarkan European Union Trade Mark Regulation (EUTMR). Perlindungan merek diberikan setelah pemilik merek melakukan pendaftaran merek, namun dalam prosesnya banyak merek yang memiliki “persamaan pada pokoknya” terdaftar dengan merek yang sama namun kegiatan usaha memiliki perbedaan hal ini tentunya dapat mengakibatkan terjadi nya sengketa. Di Indonesia sendiri masih banyak penyelesaian kasus sengketa merek yang menggunakan jalur pengadilan, sehingga hal ini tidak efektif karena penyelesaian nya dapat menimbulkan biaya perkara yang mahal dan waktu penyelesaian yang cukup lama. Untuk mencegah hal ini khusus nya Uni Eropa telah menerapkan Trademark Coexistence Agreement sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Sementara penerapan Trademark Coexistence Agreement belum diakui dan tidak ada pengaturan tersendiri dalam Undang-Undang Merek yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan cara melakukan pengkajian dan pendekatan terhadap berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai lingkup merek khususnya Trademark Coexistence Agreement sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan berupa “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa”, “ European Union Trade Mark Regulation (EUTMR)” dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari referensi buku, pendapat para ahli, jurnal hukum atau hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengaturan Trademark Coexistence Agreement yang belum diakomodasi oleh Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dikarenakan adanya Pasal 21 Ayat (1) huruf a “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis” yang tidak memungkinkan adanya permohonan pendaftaran merek yang memiliki “persamaan pada pokoknya” . Pengaturan Trademark Coexistence Agreement dirasa perlu untuk memberikan solusi bagi permasalahan merek yang dialami pelaku usaha terhadap merek yang sudah di daftar terlebih dahulu, untuk dapat memberikan kesempatan menjalankan kegiatan usaha secara berdampingan dengan adanya Trademark Coexistence Agreement dengan berdasarkan kesepakatan bersama dengan berbagai batasan-batasan sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap merek masing-masing. Penerapan xii Trademark Coexistence Agreement telah diatur lebih dulu di negara Uni Eropa sehingga alternatif ini dapat mengurangi perkara dengan penyelesaian litigasi dan memiliki manfaat bagi kegiatan ekonomi, tentunya dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang sudah sepakat untuk menghindari adanya sengketa dalam jangka waktu yang panjang di kemudian hari
English Abstract
This study aims to determine the urgency and formulation of Trademark Coexistence Agreement arrangements as an alternative trademark dispute settlement from European Union Trademark Law for the regulation of Trademark Coexistence Agreement in Indonesia in the future. This research looks ath how the Trademark Coexistence Agreement is enforced on Trademark Law in European Union based on the European Union Trade Mark Regulation (EUTMR). Trademark protection is given after the trademark owner registers the trademark, but in the process many brands that have similarities are basically registered with the same mark but business activities have differences, this of course can lead to disputes. In Indonesia, there are still many trademark dispute resolution cases that use the courts, so this is not effective because it takes a long time and is relatively expensive. To prevent this in particular the European Union countries have implemented Trademark Coexistence Agreement as an alternative dispute resolution. While implementing Trademark Coexistence Agreement has not been recognized and there is no separate regulation in the Trademark Law that applies in Indonesia. This research is normative juridical law research by conducting studies and approaches to various legal regulations governing trademarks and Trademark Coexistence Agreement as an alternative to dispute resolution by using a case approach. The primary legal materials used are Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, Law Number 30 of 1999 concerning Alternative Dispute Resolutions European Union Trade Mark Regulation (EUTMR) and secondary legal materials consisting of reference books, expert opinions, legal journals or research results related to legal issues in this research. The results of the study, it can be seen that the regulation of the Trademark Coexistence Agreement in Indonesia has not been accommodated by the Government of Indonesia, which in this case is the “Directorate General of Intellectual Property” due to existence Article 21 Section (1) Point a “Laws Of The Republic Indonesia Number 20 Of 2016” About Marks And Geographical Indications which does not allow an application for registration of a mark which is similar in principle or in its entirety to the mark previously registered. It is deemed necessary to regulate Trademark Coexistence Agreements to provide solutions to brand problems experienced by business actors who have similarities in principle to brands that have been registered beforehand, in order to be able to provide opportunities to carry out business activities side by side with the existence of a Trademark Coexistence Agreement which is regulated by the parties based on mutual agreement with various restrictions so as to provide legal protection for each brand. The application of the Trademark Coexistence Agreement has been regulated in advance in European Union countries so that this alternative can reduce cases by litigation settlement and has benefits for economic xiv activity, of course it can provide legal protection to parties who have agreed to avoid disputes in the long term in the future day.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0523010056 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 21 Aug 2023 03:32 |
| Last Modified: | 21 Aug 2023 03:32 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202563 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
VINCENT RONY CHIA.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |