Internalisasi Prinsip Public Trust Doctrine Sebagai Asas Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Komersialisasi Antariksa

Marfiansyah, Trian and Dr. Indah Dwi Qurbani, and Ria Casmi Arrsa, (2023) Internalisasi Prinsip Public Trust Doctrine Sebagai Asas Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Komersialisasi Antariksa. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana prinsip Public Trust Doctrine dalam mengusung peraturan perundang-undangan mengenai komersialisasi antariksa. Permasalahan ini diangkat karena terdapat kekosongan produk hukum mengenai komersialisasi antariksa di Indonesia. Dalam rangka melengkapi materi muatan yang akan disusun alangkah baiknya disertakan prinsip Public Trust Doctrine agar mengoptimalkan kepentingan masyarakat namun tidak menghalangi kepentingan nasional. Atas permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perkembangan internalisasi asas Public Trust Doctrine dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di bidang komersialisasi antariksa? Dan bagaimana bentuk internalisasi prinsip Public Trust Doctrine dalam pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) di bidang komersialisasi antariksa? Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapatkan dari studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa peraturan yang berdasarkan prinsip Public Trust Doctrine lebih ditekankan aspek optimalisasi kegiatan ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup. Prinsip Public Trust Doctrine berawal dari perkembangan di negara common law yang mengedepankan kepercayaan publik sebagai landasan utama dalam hal penyusunan serta evaluasi suatu regulasi. Kepercayaan publik tidak dapat diganggu gugat karena Pemerintah sebagai mandatoris masyarakat harus mampu mengelola kekayaan Sumber Daya Alam dalam rangka kemakmuran masyarakat ( welfare state). Indonesia telah meratifikasi berbagai ketentuan hukum internasional mengenai kegiatan keantariksaan dalam Undang- Undang Keantariksaan yang berdasarkan rambu-rambu Public Trust Doctrine. Bahwa materi muatan yang dapat direkomendasikan dalam penyusunan Peraturan Pemerintah di bidang Komersialisasi Antariksa antara lain penegasan definisi dalam Bab Ketentuan Umum, Optimalisasi Peran serta masyarakat dalam proses kegiatan komersialisasi keantariksaan, pendanaan yang melibatkan berbagai pemasukan, pelestarian lingkungan yang komprehensif, dan sanksi yang mengedepankan asas kepastian hukum.

English Abstract

Regarding these problems, the formulation of the problem in this study is How is the development of internalization Public Trust Doctrine in the Formation of Legislation in the field of space commercialization? And what is the form of internalization of the principles of the Public Trust Doctrine in the formation of Government Regulations in the field of space commercialization? The method that the author uses isanormative juridical method withastatutory and contextual approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials obtained from literature studies. This study found that regulations based on the concept of the Public Trust Doctrine put more emphasis on aspects of optimizing people's economic activities and protecting the environment. The concept of the Public Trust Doctrine originates from developments in common law countries which precipitate public trust as the main foundation in terms of drafting and evaluatingaregulation. Public trust cannot be contested because the Government asamandatory for the community must be able to manage the wealth of Natural Resources in the context of community prosperity (welfare state). Indonesia has ratified various international legal provisions regarding space activities in the Space Law based on the guidelines of the Public Trust Doctrine. Whereas content material that can be recommended in the preparation of Government Regulations in the field of Space Commercialization includes, among others, affirmation of definitions in the General Provisions Chapter, Optimization of community ix participation in the process of space commercialization activities, financing involving various reports, reported environmental preservation, and sanctions that hide the principle of certainty law.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0523010054
Uncontrolled Keywords:	Public Trust Doctrine, Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Komersialisasi Antariksa, Public Trust Doctrine, Principles of Legislative Drafting, Space Commercialization
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	21 Aug 2023 03:20
Last Modified:	21 Aug 2023 03:20
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202558

Text (DALAM MASA EMBARGO) Trian Marfiansyah.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item