Ariani, Relys Sandi and Dr. Amelia Sri Kusuma Dewi, and Dr. Indah Dwi Qurbani, (2023) Efektivitas Koordinasi Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove Dengan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lahan Gambut (Studi Di Desa Bhakti Idaman Provinsi Jambi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Potensi lahan gambut di Indonesia yang melimpah dibentuklah sebuah lembaga guna melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan lahan gambut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Jambi adalah salah satu wilayah binaan dari BRGM yang memiliki luas lahan gambut sebesar 716.839 ha. Desa Bhakti Idaman yang merupakan wilayah di Provinsi Jambi memiliki potensi adanya BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, memiliki persoalan pembentukan BUMDes yang hingga kini belum memiliki status badan hukum. Berdasarkan persoalan diatas, penelitian ini merumuskan 3 rumusan masalah: pertama terkait efektivitas koordinasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dengan Badan Usaha Milik Desa dalam upaya kesejahteraan masyarakat, kedua mengenai hambatan BUMDesa dan ketiga mengenai upaya dari kedua rumusan masalah diatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio legal/empiris dengan pendekatan sosiologi. Dalam penelitian menggunakan populasi dan sampel terkait dengan kepala desa, sekretaris BUMDes, fasilitas desa dan masyarakat Bhakti Idaman. Berbicara terkait pembentukan BUMDes Bhakti Idaman memiliki kaitan dengan sebuah teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto. Upaya Pembentukan BUMDes Bhakti Idaman belum efektif yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor hukum, belum memiliki peraturan desa khusus tentang BUMDes. Faktor penegakan, Kepala Desa belum menegakkan peraturan terkait BUMDes secara terperinci dan menyeluruh. Faktor sarana prasarana, BUMDes Bhakti Idaman belum memiliki kantor operasional secara permanen. Faktor budaya masyarakat yang mengolah secara mentah tanpa bantuan alat. Hambatan Hubungan koordinasi BRGM dengan BUMDesa Bhakti Idaman mengalami kendala karena BRGM memiliki fokus utama dalam pemeliharaan lahan gambut. Persoalan di desa lebih diutamakan dari pada persoalan di BUMDes. Perlunya pelatihan bagi pengurus BUMDes agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas kepengurusan. BUMDesa Bhakti Idaman juga belum memahami jenis-jenis usaha dan BRGM lebih mengarahkan usaha pada potensi desa yang ada. Modal dari BUMDes belum dimaksimalkan, sedangkan BRGM lebih kepada pemantauan kegiatan dan evaluasi terhadap beberapa persoalan yang dapat dijangkau. Pendirian BUM Desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Penyusunan ulang Perdes tentang BUMDes sesuai Pasal 7 ayat (6) PP Nomor 11 Tahun 2021. Alur pendaftaran BUMDes dalam Permendes, Nomor 03 Tahun 2021 yang terdiri dari beberapa tahapan diawali pendaftaran nama, pendaftaran BUMDes, verifikasi lalu penerbitan sertifikat. Dalam pembentukan BUMDes juga harus memperhatikan keberlanjutan usaha dengan pendampingan Pasal 26 ayat (3) terkait penguatan pengelolaan usaha BUMDes. Upaya perolehan status badan hukum perlu adanya pendampingan dari pihak BRGM dalam membantu mempersiapkan dan melakukan pendampingan sebelum dilakukannya pendaftaran.
English Abstract
The potential for abundant peatlands in Indonesia has formed an institution to carry out the rehabilitation and maintenance of peatlands based on Presidential Regulation Number 120 of 2020 concerning the Peat and Mangrove Restoration Agency. Jambi is one of the target areas of BRGM which has a peatland area of 716,839 ha. Bhakti Idaman Village, which is an area in Jambi Province, has the potential for BUMDes to improve people's welfare. However, they have problems forming BUMDes which until now do not have legal entity status. Based on the problems above, this study formulated 3 problem formulations: the first is related to the effectiveness of coordination between the Peat and Mangrove Restoration Agency and Village-Owned Enterprises in efforts to improve community welfare, the second is regarding BUMDesa obstacles and the third is regarding the efforts of the two problem formulations above. This study uses a socio-legal/empirical research method with a sociological approach. In this study using populations and samples related to village heads, BUMDes secretaries, village facilities and the Bhakti Idaman community. Talking about the formation of BUMDes Bhakti Idaman has something to do with a theory of effectiveness according to Soerjono Soekanto. Efforts to form BUMDes Bhakti Idaman have not been effective due to several factors. Legal factors, do not have specific village regulations regarding BUMDes. The enforcement factor, the Village Head has not enforced regulations related to BUMDes in detail and comprehensively. In terms of infrastructure, BUMDes Bhakti Idaman does not yet have a permanent operational office. Community cultural factors that process raw without the help of tools. Obstacles BRGM's coordinating relationship with BUMDesa Bhakti Idaman is experiencing problems because BRGM has a main focus on peatland maintenance. Problems in the village are prioritized over problems in BUMDes. The need for training for BUMDes management to be more effective and efficient in carrying out management duties. BUMDesa Bhakti Idaman also does not understand the types of businesses and BRGM is more directing businesses to the potential of existing villages. Capital from BUMDes has not been maximized, while BRGM is more about monitoring activities and evaluating several issues that can be reached. The establishment of BUM Desa refers to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulation Number 11 of 2021. Re-arrangement of Village Regulations regarding BUMDes in accordance with Article 7 paragraph (6) PP Number 11 of 2021. The flow of BUMDes registration is in Permendes, Number 03 of 2021 which consists of several stages starting with name registration, BUMDes registration, verification and then issuance of certificates. In establishing BUMDes, business continuity must also be considered by assisting Article 26 paragraph (3) regarding strengthening BUMDes business management. Efforts to obtain legal entity status require assistance from the BRGM in helping to prepare and carry out assistance prior to registration
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0523010053 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 21 Aug 2023 01:54 |
| Last Modified: | 21 Aug 2023 01:54 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202553 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Relys Sandi Ariani.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (5MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |