Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Badan Hukum Terhadap Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Di Indonesia Dengan Berpedoman Pada Ungp's.

Widyaningrum, Gusti Rahmi and Dr, Budi Santoso and Ranitya Ganindha, (2023) Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Badan Hukum Terhadap Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Di Indonesia Dengan Berpedoman Pada Ungp's. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penulis mengangkat permasalahan berkaitan dengan urgensi Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Badan Hukum Terhadap Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Di Indonesia Dengan Berpedoman Pada UNGP’s. Penulis berfokus membahas pada pilar ke tiga UNGP’s, yakni Access to Remedy atau akses pemulihan. Penulis melihat bahwa peraturan perundang – undangan di Indonesia masih belum menjawab bagaimana pemulihan lingkungan dilakukan atas pengrusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan usaha dari badan hukum . Terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun demikian dalam hal pemulihan belum diatur secara tegas dan rinci bagiamana mekanisme pemulihan lingkungan dan teknis pemulihan lingkungan oleh pelaku pencemaran. Berdasarkan permasalahan diatas, skripsi ini menyajikan 2 rumusan masalah diantaranya ; 1. Apa urgensi penerapan prinsip pilar ketiga UNGP’s terkait pemulihan atas kerusakan lingkungan di Indonesia , 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban badan hukum terhadap pemulihan fungsi lingkungan hidup berdasarkan UNGP’s di Indonesia. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach). Data primer berupa Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UNGP’s. Data skunder diperoleh dari buku, karya ilmiah, serta hasil penelitian yang berhubungan dengan pemulihan lingkungan. Teknik analisis hukum yang digunakan adalah content analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi penerapn UNGP’s yakni terkait pengaturan mekanisme dan pertanggungjawaban pemulihan, selain itu UNGP’s diperlukan untuk menjadi pedoman kegiatan bisnis dan HAM di Indonesia. Pertanggungjawaban badan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut Asas Strict Liability, begitu juga dalam Perpu Cipta Kerja, namun dalam hal ini masih terdapat ketidaklengkapan pertanggungjawab badan hukum seperti apa yang dimaksudkan dalam UUPLH dan Perpu Cipta Kerja

English Abstract

The author raises issues related , The author focuses on discussing the third pillar of UNGP's, contained about Access to Remedy. The author sees that the laws and regulations in Indonesia can’t answer how environmental recovery is carried out due to environmental destruction that occurs due to business activities from legal entity. Related to environmental management has been regulated in Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, however, in terms of recovery, it has not been regulated explicitly and in detail for environmental recovery mechanisms and technical environmental recovery by enviroment destrtuctor. Based on the above problems, this thesis presents 2 problem formulations including; 1. What is the urgency of applying UNGP's third pillar principle related to the recovery of environmental damage in Indonesia, 2. How is the responsibility of legal entities for the restoration of environmental functions based on the UNGP’s in Indonesia. The type of legal research used is normative legal research. This research approach is a statute approach, a conceptual approach. Primary data in the form of Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup and UNGP's. Secondary data are obtained from books, scientific papers, as well as the results of research related to environmental recovery. The legal analysis technique used is content analysis. The results showed that the urgency of implementing UNGP's is related to the regulation of recovery mechanisms and responsibilities, in addition to that UNGP's is needed to become a guideline for business and human rights activities in Indonesia. Legal entity responsibility as set in Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup apply strict liability principals, as like set in Perpu Cipta Kerja, But in this case there is still incompleteness of what kind of legal entity liability is intended in UUPLH dan Perpu Cipta Kerja.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0523010046
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	18 Aug 2023 06:53
Last Modified:	18 Aug 2023 06:53
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202527

Text (DALAM MASA EMBARGO) GUSTI RAHMI WIDYANINGRUM.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item