Sirega, Daniel Patrick and Dr. Istislam, and Dr. Dewi Cahyandari, (2023) Analisis Makna Konten Yang Meresahkan Masyarakat Dan Mengganggu Ketertiban Umum Dalam Kewenangan Pemutusan Akses Terhadap Informasi Elektronik Yang Dilakukan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat isu terkait dengan kekaburan norma dalam penggunaan frasa “konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum” dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Lingkup Privat) karena tidak adanya batasan makna serta kriteria yang jelas akan frasa “konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum”. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1. Apa makna dan kriteria konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum dalam kewenangan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara? 2. Apa akibat hukum dari penggunaan frasa “konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum” dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat terhadap masyarakat dan terhadap pemerintah? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Kemudian untuk menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terhadap permasalahan yang diangkat, digunakan teknik analisis preskriptif dan teknik interpretasi sistematis dan gramatikal. Dari hasil penelitian di atas yang dilakukan, diperoleh suatu batasan makna dan kriteria konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum yaitu sebuah atau sekumpulan informasi yang tersedia pada media elektronik yang menyimpang dan/atau bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat dan dapat mengganggu dan/atau mengacaukan keadaan masyarakat yang aman, tertib, dan tentram. Konten-konten negatif yang meresahkan tersebut mengandung isi yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang- undangan dan juga nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia seperti pelanggaran tindak pidana, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) maupun hal yang merugikan banyak orang, seperti berita bohong (hoaks), pornografi, perjudian, pencemaran nama baik, provokasi suku agama dan ras (SARA), terorisme, serta seluruh aktivitas/perbuatan yang melanggar norma masyarakat dan juga peraturan perundang-undangan. Akibat hukum yang terjadi dengan adanya penggunaan frasa “konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum” di antaranya adalah terciptanya suatu ketidakpastian hukum yang menyebabkan dapat dibatasinya hak asasi kebebasan berpendapat melalui suatu tindakan penyalahgunaan kewenangan pejabat tata usaha negara. Hal ini kemudian dapat mengganggu ketertiban umum dalam penyelenggaraan ruang digital Negara Indonesia.
English Abstract
In this thesis, the author raises issues related to the vagueness of norms in the use of the phrase "content that disturbs the public and disturbs public order" in Article 14 paragraph (3) of the Minister of Communication and Information Technology Regulation Number 5 of 2020 concerning Private Scope Electronic System Operator because there is no clear meaning and criteria for the phrase "content that disturbs the public and disturbs public order". Based on this, the formulation of this research problem is: 1. What are the meaning and criteria for content that disturbs the public and disturbs public order in the authority to terminate access to electronic information carried out by State Administrative Officials? 2. What are the legal consequences of using the phrase "content that disturbs the public and disturbs public order" in Article 14 of the Minister of Communication and Information Regulation Number 5 of 2020 concerning PSE in the Private Sphere for the community and for the government? This research uses normative juridical research with a statute approach, case approach, and conceptual approach. Then to analyze primary, secondary, and tertiary legal materials on the issues raised, prescriptive analysis techniques and systematic and grammatical interpretation techniques are used. From the results of the above research conducted, a limitation of the meaning and criteria for content that disturbs the public and disturbs public order is obtained, namely a piece or set of information available on electronic media that deviates and/or contradicts the norms in society and can disturb and/or disrupt the safe, orderly, and peaceful state of society. The disturbing negative content contains content that contradicts or violates laws and regulations as well as values in Indonesian society such as criminal offenses, violations of human rights and things that harm many people, such as fake news (hoaxes), pornography, gambling, defamation, provocation of ethnicity religion and race, terrorism, and all activities / actions that violate community norms and laws and regulations. The legal consequences that occur with the use of the phrase "content that disturbs the public and disturbs public order" include the creation of legal uncertainty that causes the limitation of the human right to freedom of speech through an act of abuse of authority by state administrative officials. This can then disrupt public order in the organization of the digital space of the State of Indonesia.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0523010045 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 18 Aug 2023 03:42 |
| Last Modified: | 18 Aug 2023 03:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202522 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Daniel Patrick Siregar.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (4MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |