Analisis Kewenangan Pelaksanaan Pemerintah Daerah Sebagai Mandat Presiden Dalam Pasal 174 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintahan Daerah

Nawwafi, Afkar Nadhif and Dr. Ngesti Dwi Prasetyo, and Muhammad Dahlan, (2022) Analisis Kewenangan Pelaksanaan Pemerintah Daerah Sebagai Mandat Presiden Dalam Pasal 174 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintahan Daerah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam Pasal 174 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pelaksanaan Kewenangan daerah dalam Hukum Ketatanegaraan. Pemilihan topik ini dilatar belakangi dengan tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat baru saja mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Salah satu keterkaitan Undang-Undang Cipta Kerja dengan Kewenangan Daerah adalah Pasal 174 dalam hal ini salah satu kewenangan yang diatur di dalam tersebut adalah kewenangan daerah dalam menjalankan dan membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai dengan mandat presiden. Ketentuan ini bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengatur terkait kewenangan daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas, Penulis mengangkat rumusan masalah, Bagaimana kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan Pasal 174 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?, Serta apa Implikasi hukum mengenai kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?. Penulisan Skripsi ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Sehingga isu hukum pada penelitian kali ini dianalisis berdasarkan Pasal-Pasal UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal- Pasal UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu Penulis juga menggunakan beberapa doktrin yang dikemukakan dari para ahli dan sarjana hukum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dianalisis dengan hasil berupa: dalam Pasal 5 UU Pemerintahan Daerah dibagi menjadi beberapa urusan pemerintahan, Hal ini menjadi dasar peraturan urusan pemerintahan yang diatur secara terperinci di Pasal 10 – 25. Ada beberapa urusan pemerintahan yang dibagi antara kewenangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan daerah, Sedangkan Pasal 174 UU Cipta Kerja terdapat berbagai interpretasi dalam klausul Pelaksanaan Kewenangan Presiden, selain arti umum yang mengatur secara keseluruhan urusan pemerintahan, juga bermakna ketidakjelasan kewenangan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga berimplikasi pada sentralistik sehingga perlu adanya optimalisasi pada pengawasan antara pusat dan daerah

English Abstract

In this thesis, the author raises issues related to the authority of the central and regional governments in Article 174 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation with Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as the implementation of regional authority in constitutional law. The background to choosing this topic was that on October 5, 2020 the House of Representatives had just passed Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation. One of the links between the Job Creation Law and Regional Authorities is Article 174, in this case one of the authorities regulated that is the regional authority in carrying out and forming statutory regulations must be interpreted with a presidential mandate. This provision is contrary to the Regional Government Law which regulates regional authority. Based on the foregoing, the author raises the formulation of the problem, What is the authority of the Regional Government based on Article 174 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation with Article 5 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government?, As well what are the legal implications regarding the authority of the Regional Government based on Article 174 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation with Article 5 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government?. The writing of this thesis uses the Normative Juridical Research Method using the Legislation Approach and the Conceptual Approach. So that the legal issues in this research are analyzed based on the Articles of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Articles of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which are related to the Authorities of the Central and Regional Governments. In addition, the author also uses several doctrines put forward by experts and legal scholars. Based on the research that has been done, it can be analyzed with the results in the form of: in Article 5 the Regional Government Law is divided into several government affairs. This forms the basis for government affairs regulations, which are detailed in Articles 10-25. Central and regional government, Meanwhile, Article 174 of the Job Creation Law has various interpretations in the clause on the Implementation of Presidential Authority, apart from the general meaning that regulates overall government affairs, it also means that the ambiguity of authority creates legal uncertainty, which has implications for centralization so that it is necessary to optimize supervision between the center and area

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0523010042
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 18 Aug 2023 02:23
Last Modified: 18 Aug 2023 02:23
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202502
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
AFKAR NADHIF NAWWAFI.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2025.
Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item