Anggraini, Tasya and Dr. Prija Djatmika, and Fines Fatimah, (2022) Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XIV/2016 Terhadap Pembuktian Unsur “Merugikan Keuangan Negara” Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Penuntut Umum (Studi di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Adanya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 menjadikan perbuatan korupsi yang semula delik formil menjadi delik materiil artinya nilai kerugian keuangan negara harus dibuktikan secara riil bukan berupa potensi saja, putusan tersebut membawa beberapa problematika dalam penegakan hukum khususnya terkait pengaruh putusan ini terhadap proses pembuktian unsur “merugikan keuangan negara”, dan kendala jaksa penuntut umum dalam pembuktian unsur “merugikan keuangan negara” pasca diundangkannya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 ini. Jenis penelitian dalam skripsi ini yakni menggunakan penelitian empiris yang menggunakan data deskriptif. Sumber data yang digunakan yakni data sekunder yang didukung dengan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik Wawancara dan Studi Kepustakaan Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 berpengaruh terhadap pembuktian unsur “merugikan keuangan negara”. Pengaruh tersebut diantaranya jaksa penuntut umum haruslah dapat membuktikan unsur “merugikan keuangan negara” yang nilainya adalah pasti (bukan berupa potensi atau perkiraan), proses pembuktian menjadi lebih lama, dan banyaknya lembaga yang terlibat dalam pembuktian unsur merugikan keuangan negara. 2) Kendala yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam pembuktian unsur “merugikan keuangan negara” pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yakni proses pembuktian satu unsur tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga sedikit menghambat proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia
English Abstract
The emergences of Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016 which grants a judicial review to abolish the phrase "can" in the element of corruption "can harm state finances" in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Crimes Corruption makes acts of corruption which were originally formal offenses become material offenses. It means that the value of state financial losses should be proven in real, not just in the form of potential. Furthermore, the decision brings several problems in law enforcement; especially, related to the influence of this decision on the process of proving the element of "harm to state finances", and the public prosecutor's obstacles in proving the element of "harming state finances" after the enactment of the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016. The type of study in this thesis used empirical research by using descriptive data. The data source used was secondary data supported by primary data. Meanwhile, data collection was conducted by using interview techniques and literature studies. The results of the study show that: 1) The Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016 has an effect on proving the element of "harmful to state finances". These influences include that the public prosecutor should be able to prove the element of "harm to state finances" whose value is certain (not in the form of potential or estimation), the proving process becomes longer, and the number of institutions involved in proving elements detrimental to state finances. 2) Obstacles which are faced by the public prosecutor in proving the element of "harming state finances" after the Constitutional Court Decision Number 25/PUU- XIV/2016 is that the process of proving one of these elements takes longer time so that it slightly hinders the process of enforcing the law on corruption in Indonesia
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | 0522010348 |
Uncontrolled Keywords: | MK Decision Number 25/PUU-XIV/2016, Evidence, Corruption Crime, Public Prosecutor, Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Penuntut Umum |
Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Nur Cholis |
Date Deposited: | 18 Aug 2023 01:31 |
Last Modified: | 18 Aug 2023 01:31 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202497 |
![]() |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Tasya Anggraini.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (611kB) |
Actions (login required)
![]() |
View Item |