Implikasi Yuridis Penghapusan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Ramdhani, Syafiq and Herlin Wijayati and Muhammad Dahlan (2021) Implikasi Yuridis Penghapusan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini berangkat dari permasalahan hukum mengenai Putusan MK No.49/PUU-IX/2011 memberikan pendapat mengenai penghapusan pasal 59 ayat (2) yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 yang telah mengakibatkan Kekaburan dalam menciptakan kepastian hukum. Hal tersebut disebabkan DPR dan Presiden hanya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi jika diperlukan untuk dilaksanakan. Terminologi “jika diperlukan” dinilai sangat kabur dan bergantung kepada subjektifitas Intepretasi dari DPR-RI maupun Pemerintah saja. Sehingga penelitian ini melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum penghapusan Pasal 59 ayat (2) tersebut beserta implikasi terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga diketahui bahwasanya implikasi dari penghapusan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tersebut mengakibatkan suatu penegasan terhadap kekuatan hukum yang mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut sebagai tindakanlanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, yaitu pencabutan terhadap Pasal 59 ayat (2) mengenai frasa "jika diperlukan" yang dapat dimaknai bahwa memang terdapat kewajiban konstitusi bagi Presiden maupun DPR untuk mengakomodir Putusan MK terhadap pengujian undang- undang ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik Perppu maupun Undang-Undang

English Abstract

This research departs from legal issues regarding the Constitutional Court Decision No.49 / PUU-IX / 2011 providing an opinion regarding the elimination of Article 59 paragraph (2) contained in Law Number 8 Year 2011 which has resulted in confusion in creating legal certainty. This is because the DPR and the President will only follow up on the Constitutional Court decisions if they are needed to be implemented. The term "if needed" is considered very vague and depends on the subjectivity of the interpretation of the DPR-RI and the Government alone. So this research analyzes the legal considerations for the abolition of Article 59 paragraph (2) along with the implications for the applicable law in Indonesia. So that it is known that the implications of the abolition of Article 59 paragraph (2) of Law Number 7 of 2020 resulted in an affirmation of the binding legal power of the Constitutional Court decision. This is a follow-up to the Constitutional Court Decision Number 49 / PUU-IX / 2011, namely the repeal of Article 59 paragraph (2) regarding the phrase "if necessary" which can be interpreted as a constitutional obligation for the President and the DPR to accommodate the Constitutional Court Decision on judicial review in the form of statutory regulations, both Perppu and Law.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010159
Uncontrolled Keywords:	Juridical Implication, Judgment, Constitutional Court. mplikasi Yuridis, Putusan, Mahkamah Konstitusi.
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	16 Aug 2023 07:14
Last Modified:	16 Aug 2023 07:14
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202489

Text (DALAM MASA EMBARGO) SYAFIQ RAMDHANI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item