Kajian Yuridis Validitas Pembayaran Utang Berdasarkan Pasal 245 Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisa Terhadap Putusan Nomor 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 Dan Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pkpu/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

Maulinita, Saras and Amelia Sri Kusuma Dewi and Shanti Riskawati (2022) Kajian Yuridis Validitas Pembayaran Utang Berdasarkan Pasal 245 Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisa Terhadap Putusan Nomor 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 Dan Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pkpu/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pada Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU terkait adanya dualisme penafsiran atau multitafsir yakni dalam menentukan frasa “selama berlangsungnya PKPU” yang dalam penerapannya berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu dikaji terkait bagaimana sebenarnya batasan frasa “selama berlangsungnya PKPU” berdasarkan Pasal 245 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sehingga dapat diketahui terkait kapan pembayaran berdasarkan Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU ini dikatakan valid serta dapat diketahui pula ketentuan asas kepastian hukum dalam Pasal 245 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan hal di atas, maka skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana batasan makna “selama berlangsungnya PKPU” dalam menentukan validitas pembayaran utang oleh debitor berdasarkan Pasal 245 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ? (2) Apakah Pasal 245 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah memenuhi ketentuan asas kepastian hukum ? Kemudian, penulis dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normative dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan metode pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis perspektif, interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode di atas, penulis memperoleh atas permasalahan yang ada, bahwa Batasan makna “selama berlangsungnya PKPU” dalam menentukan validitas pembayaran oleh debitor berdasarkan Pasal 24 UU Kepailitan dan PKPU adalah merujuk pada kondisi bahwa pembayaran tersebut dilakukan sebelum adanya putusan PKPU Sementara terhadap debitor. Sehingga apabila pembayaran dilakukan selama belum adanya putusan PKPU Sementara terhadap debitor tersebut, maka dalam masa itu debitor masih dapat melakukan pembayaran karena pembayaran yang dilakukan oleh debitor tetap diperhitungkan sebagai pembayaran yang valid atau sah. Sehingga diperoleh bahwa adapun yang menajadi konsep validitas pembayaran utang oleh debitor berdasarkan Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU dalam hal ini ditunjukkan atau ditentukan berdasarkan kondisi debitor yang belum diberikan putusan PKPU Sementara terhadapnya. Serta Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU menjadi suatu peraturan hukum yang belum secara penuh mencapai tujuan atau cita hukum itu sendiri karena dalam penerapannya, Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU menjadi kabur sehingga tidak mencerminkan kepastian di dalamnya yang mana hal ini telah tampak dalam Putusan Nomor 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 dan Putusan No.03/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN. Niaga Jkt.Pst.

English Abstract

-

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010346
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	16 Aug 2023 03:48
Last Modified:	16 Aug 2023 03:48
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202483

Text (DALAM MASA EMBARGO) Saras Maulinita.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item