Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Spg)

Tanjung, Puti Kumalasari and Dr., Nurini Aprilianda and Ardi Ferdian, (2023) Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Spg). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika. Pemilihan mengenai permasalahan atau tema ini dilatar belakangi dengan adanya salah satu putusan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sampang yakni Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Spg, dimana dalam putusannya tersebut Pengadilan Negeri Sampang menjatuhkan hukuman yang berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tanpa dibarengi dengan pemberian rehabilitasi baik secara medis maupun sosial, padahal perlu diketahui bahwa anak tersebut merupakan penyalahguna narkotika, sehingga pemberian rehabilitasi baik secara medis maupun sosial wajib dilakukan bagi anak tersebut, selain itu dalam proses penanganan perkara tersebut aparat penegak hukum yang bertugas tidak melakukan upaya diversi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan, dalam skripsi ini penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yakni: (1). Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim tidak memberikan putusan berupa rehabilitasi dalam perkara nomor3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Spg? (2) Apakah putusan pengadilan negeri nomor3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Spg telah sesuai dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus. Bahan hukum penulis diperoleh dengan menggunakan teknik penelusuran studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam hal tidak memberikan putusan yang berupa rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika ialah dakwaan dari penuntut umum, barang bukti, keterangan saksi, terdakwa, dan lembaga pemasyarakatan. Dan dari penelitian ini dapat dilihat bahwa putusan terhadap Perkara Nomor3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Spg, sangatlah bertentangan dengan konsep perlindungan anak sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak adanya tuntutan dan penjatuhan putusan yang berupa rehabilitasi medis maupun sosial ini juga bertentangan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa , serta tidak diupayakan diversi oleh hakim telah bertentangan dengan x Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

English Abstract

The author raises the issue about basic considerations of judge in giving rehabilitation decisions on the rehabilitation of children narcotics abuse. The choice regarding this issue or theme was motivated by the existence of one of the decisions by the Sampang District Court, namely Case Number 3/Pid.Sus- Anak/2022/PN Spg, in which the Sampang District Court, impose a sentence in the from of imprisonment for 8 (eight) months without being rehabilitation both medically and socially, even though it should be know that the child is narcotics abuser, so that the provision of rehabilitation both medically and socially must be carried out for the child, besides that in the process of handling the case the law enforcement officers who the duty is not to make attempts as diversion as stipulated in Article 7 of the law on the Juvenile Criminal Justice System and Supreme Court Regulation Number 4 of 2014. Base on this, aa has been described, in this thesis the author raises 2 (two) problem formulations namely: (1) What is the basis of the judge’s consideration for not a giving a decision in the from rehabilitation in case number 3/Pid.Sus- Anak/2022/PN Spg? (2) Is the decision of the district court number 3/Pid.Sus- Anak/2022/PN Spg in accordance with the principle of the best interests of the child?. The writing of this paper uses the normative juridical research method with the statute approach and case approach. In obtaining legal materials, the author uses library research search technique and a study of laws and regulations. The legal material obtained is then analyzed by means of analysis techniques of grammatical interpretation and systematical interpretation. The result of the research show that the basic considerations used by judges in terms of not giving decisions in the form of rehabilitation for children who abuse narcotics are indictments from the public prosecutor, evidence, witness statements, the accused, and the correctional institutions. And from this research it can be seen that the decision on Case Number 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Spg, is very contrary to the concept of child protection as stated in the Convention on the Right of the Child and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. There is no claim and impostion of the decision form of medical and social rehabilitation is also contrary to Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Guideline Number 18 of 2021 concerning Completion Of Handling Cases Of Narcotics Abuse Through Rehabilitation Using A Restorative Justice Approach As Implementation Of The Prosecutor’s Dominus Litis Principle, and not seeking diversion by judges is contrary to Article 3 of Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Diversion in the System Juvenile Justice System.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0523010035
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 16 Aug 2023 02:41
Last Modified: 16 Aug 2023 02:41
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202473
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Puti Kumalasari Tanjung.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2025.
Download (1MB)

Actions (login required)

View Item View Item