Rekonstruksi Regulasi Pemeliharaan Alur Pelayaran Dan Kolam Pelabuhan Pada Pelabuhan Komersil Oleh Badan Usaha Pelabuhan

Israyadi, Muhammad and Dhiana Puspitawati, and Prof. Dr. Setyo Widagdo, and Dr. Herman Suryokumoro (2023) Rekonstruksi Regulasi Pemeliharaan Alur Pelayaran Dan Kolam Pelabuhan Pada Pelabuhan Komersil Oleh Badan Usaha Pelabuhan. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pelabuhan merupakan pintu gerbang untuk memasuki suatu wilayah atau negara dan sebagai infrastruktur penghubung antar wilayah, antar pulau, bahkan antar negara. Pelabuhan merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan Pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda transportasi. Salah satu faktor pendukung utama dalam mobilisasi barang yang diangkut dengan kapal adalah alur pelayaran. Alur pelayaran digunakan untuk lintasan kapal yang akan memasuki kolam pelabuhan. Penyelenggara pelabuhan adalah pemerintah dalam hal ini otoritas pelabuhan (OP) sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengatur, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang dilaksanakan oleh instansi terkait dipelabuhan. salah Badan Usaha Pelabuhan merupakan salah satu badan hokum yang melakukan kegiatan jasa bongkar dan muat serta pengangkutan dari dan kepalabuhan sampai kepada owner/ pemilik barang. Salah satu kewajiban penyelenggara pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan melakukan pemeliharaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan berupa pengerukan, agar arus lalu lintas kapal dan kolam pelabuhan dapat terjaga kedalaman dengan baik, namun terdapat kendala dalam melakukan pemeliharaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan berupa kegiatan pengerukan baik maintenance dregging maupun capital dregging (alur baru) yaitu regulasi terkait salah satu kewajiban pelaku usaha memiliki minimal satu unit kapal keruk yang dibuktikan dengan Gross Akte kapal sebagai bukti sah kepemilikan kapal dalam mendapatkan izin usaha pengerukan dan reklamasi. Selain itu, terkait pendanaan/pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pemeliharaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan, pemerintah pusat tidak lagi mengalokasikan dana pengerukan dipelabuhan komersil dan ini berdampak kepada kegiatan perkapalan di pelabuhan, disisi lain badan usaha pelabuhan tidak akan sanggup melakukan kegiatan pemeliharaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan yang investasinya cukup besar dalam melakukan kegiatan pemeliharaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, diketahui bahwa rekonstruksi regulasi di alurP pelayaran dan kolam pelabuhan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) ke depan akan dilakukan untuk mewujudkan wacana transformasi badan usaha pelabuhan. Selain itu, perlu adanya keterlibatan pemerintah/penyelenggara pelabuhan dalam melaksanakan kewajibannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

English Abstract

The port is a gateway to enter a region or country and as a connecting infrastructure between regions, between islands, even between countries. Port is a place consisting of land and/or waters with certain boundaries as a place for government activities and business activities used as a place for ships to dock, board passengers and/or load and unload goods, in the form of terminals and berths equipped with Shipping safety and security facilities and Port supporting activities as well as a place for intra- and/or intermodal transportation. One of the main supporting factors in the mobilization of goods transported by ship is shipping lanes. Shipping lanes are used for the passage of ships that will enter the port pool. The port administrator is the government in this case the port authority (OP) as the representative of the central government in regulating, supervising and controlling business activities at the port carried out by the relevant agencies at the port. one of the Port Business Entities is a legal entity that carries out loading and unloading services as well as transportation from and from the port to the owner/owner of the goods. One of the obligations of port administrators and Port Business Entities is to carry out maintenance of shipping lanes and port pools in the form of dredging, so that the flow of ship traffic and port pools can be maintained at a good depth, but there are obstacles in carrying out maintenance of shipping lanes and port pools in the form of dredging activities both maintenance dredging as well as capital dregging (new flow), which is a regulation related to one of the obligations of a business actor to own at least one unit of dredger as evidenced by the Ship's Gross Deed as legal proof of ship ownership in obtaining a dredging and reclamation business license. In addition, with regard to funding/financing from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN), particularly maintenance of shipping lanes and port pools, the central government no longer allocates dredging funds at commercial ports and this has an impact on shipping activities at ports, on the other hand port business entities will not able to carry out maintenance activities of shipping lanes and port pools with a relatively large investment in carrying out maintenance activities of shipping lanes and port pools. By using normative legal research, it is known that the reconstruction of regulations in shipping lanes and port pools by the Port Business Entity (BUP) in the future will be carried out to realize the discourse on the transformation of port business entities. In addition, there is a need for the involvement of the government/port administrators in carrying out their obligations according to the mandate of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping

Other obstract

Item Type:	Thesis (Doktor)
Identification Number:	0623010002
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	15 Aug 2023 03:44
Last Modified:	15 Aug 2023 03:44
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202453

Text (DALAM MASA EMBARGO)
MUHAMMAD ISRAYADI.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2025.
Download (71MB)

Actions (login required)

View Item