Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Melakukan Pendataan Masyarakat Miskin Di Luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Dalam Penanganan Kemiskinan

Fahrudin, Muhammad and Bahrul Ulum Annafi, and Muktiono, (2023) Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Melakukan Pendataan Masyarakat Miskin Di Luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Dalam Penanganan Kemiskinan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam undang- undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, kementerian sosial menetapkan data terpadu yang disebut data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). DTKS menjadi acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan. DTKS dalam pengelolaannya dilakukan oleh kementerian sosial. Di lain sisi, salah satu pemerintah daerah yakni pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi melalui peraturan daerah kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan juga melakukan pendataan fakir miskin yang datanya digunakan untuk program penanggulangan kemiskinan. Pendataan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan dalam kewenangannya berdasarkan peraturan daerah kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan menimbulkan konflik norma berupa pertentangan norma dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Maka dari itu diperlukan analisis yuridis untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pendataan di luar ketentuan undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Rumusan masalah dari uraian di atas yaitu (1) Bagaimana kewenangan pemerintah daerah melakukan pendataan masyarakat miskin di luar DTKS dalam penanganan kemiskinan? dan (2) Bagaimana keabsahan penggunaan data penanganan kemiskinan oleh pemerintah daerah di luar DTKS dalam menangani kemiskinan? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penafsiran sistematis, yaitu interpretasi yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sehingga mengerti apa yang dimaksud. Pembahasan dari hasil penelitian yaitu kewenangan pemerintah daerah dalam penanganan fakir miskin terkait pendataan masyarakat miskin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan verifikasi dan validasi data. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan melakukan penetapan data fakir miskin di luar DTKS dalam penanganan kemiskinan. Pemerintah daerah yang melaksanakan penanganan kemiskinan di luar DTKS tidak sah dan data tersebut batal demi hukum karena tidak memiliki dasar hukum, sehingga pemerintah daerah yang melakukan penyaluran bantuan sosial di luar DTKS yang menggunakan APBN harus mengembalikan uang ke kas negara

English Abstract

The preparation of this thesis was motivated by the state’s obligation to care for the poor and abandoned children as referred to in Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on Law Number 13 of 2011 on Handling the Poor and Needy, the Ministry of Social Affairs established Integrated Social Welfare Data (DTKS). DTKS serves as a reference for the government and local governments in order to provide assistance and/or empowerment. DTKS management is under the Ministry of Social Affairs. Furthermore, through Banyuwangi Regency Regulation No. 2 of 2020 on Poverty Alleviation, Banyuwangi Regency government collects and uses data on the poor for poverty alleviation programs. Local governments collect data on poverty under their jurisdiction based on Banyuwangi Regency Regional Regulation No. 2 of 2020 on Poverty Alleviation. However, the data collection raised norm conflicts with Law No. 13 of 2011 on Handling the Poor and Needy. Therefore, a juridical analysis was needed to determine the authority of local governments in collecting data outside the provisions of Law Number 13 of 2011 on Handling the Poor and Needy. Based on the above description, the problem statements are: (1) How is the authority of local governments to collect data on the poor outside DTKS in handling poverty? and (2) How is the validity of the use of poverty data by local governments outside DTKS in handling poverty? This research employed normative-juridical methods and a statutory approach with materials involving primary, secondary, and tertiary data, further analyzed based on systematic interpretation by connecting related articles of legislation. The research studies that the authority mentioned above is related to data verification and validation. The local regulation, however, does not have any authority to set poverty data outside the DTKS in poverty mitigation. The data outside the DTKS is deemed invalid and null and void since it does not have any legal ground. That is, local governments giving social aid to those not registered in DTKS with State Budget must refund the money to the state

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0523010030
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	15 Aug 2023 03:03
Last Modified:	15 Aug 2023 03:03
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202450

Text (DALAM MASA EMBARGO) Muhammad Fahrudin.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item