Kewenangan Absolut Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Berdasarkan Akad Syariah

Christy, Ivone Mauli and Amelia Sri Kusuma Dewi and Shanti Riskawati, (2022) Kewenangan Absolut Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Berdasarkan Akad Syariah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statue approach) dan pendekatan analisis ( analyticial approach). Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu inrerpretasi gramatikal, yaitu suatu cara yang menafsirkan undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada undang-undang. Selain itu juga menggunakan metode interpretasi sistematis, dengan menafsirkan peraturan dengan menghhubungkannya dengan peraturan hukum atau undang undang lain dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang permasalahan kewenangan absolut dalam penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) berdasarkan akad syariah. Pasal 55 Undang Undang No.21 Tahun 2008 telah menimbulkan choice of law bagi para pihak. Tetapi sudah ditegaskan kembali pasca lahirnya Putusan MK No.93/PUU-X/2012 yang secara tegas menyatakan bahwa perkara pada lembaga keuangan syariah ditempuh melalui jalur litigasi yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama sesuai yang tercantum pada Pasal 49 Undang Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Hingga saat ini, kewenangan untuk mengadili perkara kepailitan dan PKPU syariah masih terjadi yang menyebabkan disharmoni hukum, berdasarkan Putusan No.5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg, dimana di dalam putusan tersebut yang menjadi subjek berperkara adalah perbankan syariah. Di dalam Putusan No.5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg akad pembiayaan syariah yang telah mengikat kedua belah pihak. Terdapat konflik pada putusan No.5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg diadili dan diputus oleh Pengadilan Niaga Semarang yang tidak sesuai dengan akad syariah sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan bagi debitor, Penelitian inui bertujuan untuk mengtahui kepastian hukum terkait badan peradilan yang mengadili dalam penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU syariah karena belum adanya aturan khusus yang mengatur terkait penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah di Indonesia

English Abstract

This type of research uses normative juridical research, using a statutory approach and an analytical approach. The types of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The analysis technique of legal material used is grammatical interpretation, which is a way of interpreting the law according to the meaning of the words (terms) contained in the law. In addition, it also uses systematic interpretation methods, by interpreting regulations by relating them to legal regulations or other laws with the entire legal system. In writing this thesis, the author discusses the issue of absolute authority in the settlement of bankruptcy cases and postponement of debt payment obligations (PKPU) based on sharia contracts. Article 55 of Law No. 21 of 2008 has created a choice of law for the parties. But it has been reaffirmed after the birth of the Constitutional Court Decision No.93/PUU-X/2012 which explicitly states that cases in Islamic financial institutions are pursued through litigation which is the absolute authority of the Religious Courts as stated in Article 49 of Law No.3 of 2006 on Religious Courts. Until now, the authority to try bankruptcy and sharia PKPU cases is still occurring which causes legal disharmony, based on Decision No.5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg, where in this decision the banking subject is the subject sharia. In Decision No.5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg, the sharia financing agreement has been binding on both parties. There was a conflict in the decision No.5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg was tried and decided by the Semarang Commercial Court which was not in accordance with the sharia contract as agreed upon by both parties which ultimately led to injustice for the debtor. This research aims to find out the legal certainty regarding the judiciary that adjudicates in the settlement of bankruptcy cases and PKPU sharia because there are no specific rules governing the settlement of bankruptcy cases and PKPU based on sharia contracts in Indonesia

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010339
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	15 Aug 2023 01:56
Last Modified:	15 Aug 2023 01:56
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202434

Text (DALAM MASA EMBARGO) Ivone Mauli Christy.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (488kB)

Actions (login required)

View Item