Reintegrasi Sosial Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Pemulihan Korban Kekerasan Seksual

Esjihara, Hamitha Puji and Dr. Nurini Aprilianda, and Ladito Risang B (2022) Reintegrasi Sosial Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Pemulihan Korban Kekerasan Seksual. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan yang dilatarbelakangi oleh tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dan rendahnya upaya pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual dengan reintegrasi sosial. Tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi kepada korban kekerasan seksual memberikan dampak negatif dari segi fisik, mental maupun sosial. Stigma negatif masyarakat terhadap korban kekerasan seksual tidak dapat dipungkiri masih mengakar di masyarakat. Akibat dari stigma sosial inilah korban kekerasan seksual memiliki kesulitan untuk kembali bergabung ke dalam lingkungan masyarakat. Padahal, korban kekerasan seksual memiliki tiga hak dasar yang terdiri dari hak atas penanganan, hak atas pelindungan dan hak atas pemulihan. Salah satu bentuk pemulihan adalah dengan adanya reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial sebagai upaya pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual belum memiliki makna secara jelas yang mana terdapat kekaburan norma (vage normen / vaque norm) di dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Maka berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut : (1) Apakah makna reintegrasi sosial sebagai upaya pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual dalam UU TPKS? (2) Bagaimana pengaturan reintegrasi sosial sebagai upaya pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual yang berkeadilan di masa mendatang? Selanjutnya, penulisan dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang -undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Bahan hukum yang x digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode yang telah digunakan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, perlu adanya penambahan isi di pasal 70 ayat (1) huruf e BAB Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta membuat peraturan pemerintah terkait tata cara pelaksanaan reintegrasi sosial sebagai upaya pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual yang berkeadilan yang memuat : (1) Persyaratan korban kekerasan seksual yang mendapatkan pelayanan reintegrasi sosial;(2) Standar Lembaga penanganan reintegrasi sosial bagi korban kekerasan seksual; (3) Instansi-Instansi yang berwenang dalam pemberian reintegrasi sosial;(4) Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan untuk pemberian reintegrasi sosial; (5) Kewajiban Pemerintah dalam mensubsidi segala kebutuhan reintegrasi sosial yang diberikan kepada korban kekerasan seksual;(6) Kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk memiliki dan membangun fasilitas perlindungan bagi korban kekerasan seksual;(7) Bentuk reintegrasi sosial yang diberikan kepada korban kekerasan seksual; (8) Langkah-langkah pemberian reintegrasi sosial kepada korban kekerasan seksual. Hal tersebut guna memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi korban kekerasan seksual

English Abstract

In this thesis, the authors raise the problem that is motivated by the high number of sexual violence that has occurred in Indonesia and the low level of efforts to fulfill the rights of victims of sexual violence through social reintegration. The high number of sexual violence that occurs to victims of sexual violence has a negative impact in terms of physical, mental and social. It is undeniable that society's negative stigma towards victims of sexual violence is still rooted in society. As a result of this social stigma, victims of sexual violence have difficulty re-joining society. In fact, victims of sexual violence have three basic rights which consist of the right to treatment, the right to protection and the right to recovery. One form of recovery is social reintegration. Social reintegration as an effort to fulfill the right to recovery for victims of sexual violence does not yet have a clear meaning where there is a blurring of norms (vage normen / vaque norm) in Article 70 paragraph (1) of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. So based on this, the authors raised the following issues: (1) What is the meaning of social reintegration as an effort to fulfill the right to recovery for victims of sexual violence in the TPKS Law? (2) What are the arrangements for social reintegration as an effort to fulfill the rights of victims of sexual violence with justice in the future? Furthermore, in writing this thesis the writer uses normative research methods using a statutory approach - Statute Approach, Conceptual Approach and Comparative Approach. The legal materials used in this research are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. xii Based on the results of the research using the method used above, the writer can conclude that it is necessary to add to the contents of Article 70 paragraph (1) letter e Chapter Explanation of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence and to make government regulations related to implementation procedures social reintegration as an effort to fulfill the right to justice for victims of sexual violence, which includes: (1) Requirements for victims of sexual violence to receive social reintegration services; (2) Institutional standards for handling social reintegration for victims of sexual violence; (3) Agencies authorized to provide social reintegration; (4) Facilities and infrastructure needed to provide social reintegration; (5) Government's obligation to subsidize all social reintegration needs given to victims of sexual violence; (6) Obligation of central and regional governments to own and build protection facilities for victims of sexual violence; (7) Forms of social reintegration given to victims of sexual violence; (8) Steps to provide social reintegration to victims of sexual violence. This is to provide legal certainty and benefits for victims of sexual violence

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0523010023
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	14 Aug 2023 07:34
Last Modified:	14 Aug 2023 07:34
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202427

Text (DALAM MASA EMBARGO) Hamitha Puji Esjihara.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item