Aiska, Gitta Sabilla and Dr. Imam Koeswahyono, and Prawatya Ido Nurhayati, (2022) Upaya Perlindungan Tanah Pertanian Terdampak Ganti Rugi Akibat Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus: Yogyakarta International Airport). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penelitian ini, peneliti mengangkat permasalahan upaya perlindungan tanah pertanian di lokasi “pembangunan Yogyakarta International Airport.” Pengadaan tanah dan pembangunan bandara sudah berjalan dengan adanya “Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 tanggal 31 Maret 2015.” Hal tersebut mengakibatkan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo mengalami alih fungsi lahan secara besar-besaran untuk kepentingan umum. Hal ini memberikan dampak pada berbagai kalangan, mulai dari Pemilik tanah, penggarap, dan buruh tani. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah yaitu 1. Apa kendala pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap tanah pertanian pada pembangunan Yogyakarta International Airport? 2. Apa dampak ganti rugi pembangunan Yogyakarta International Airport bagi masyarakat petani di Kecamatan Temon? 3. Bagaimana upaya perlindungan lahan pertanian berdasarkan Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo? Dalam penulisan terhadap penelitian ini, peneliti menggunakan metode Yuridis Empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer dan sekunder yang didapatkan oleh peneliti selanjutnya dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sehingga dapat menemukan upaya terhadap perlindungan lahan pertanian untuk mengatasi dampak dan kendala yang terjadi agar kedepannya tercipta perlindungan terhadap keberadaan lahan pertanian secara pasti. Dari hasil penelitian penulis dapat memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu kendala dan dampak dari pembangunan yang mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian dikarenakan upaya dari pemerintah dalam menetapkan RTRW serta zonasi untuk perlindungan lahan pertanian belum terbentuk sehingga ganti rugi yang diusahakan hanya berupa uang. Penelitian ini menemukan permasalahan dalam penetapan ganti rugi berupa kendala dalam pelaksanaan. Sehingga dalam penetapan ganti rugi memberikan dampak pada masyarakat terutama para petani. melihat hal tersebut peneliti melakukan penelitian untuk menjawab rumusan masalah upaya pemerintah dalam penanganan hal tersebut dengan melihat secara langsung apakah upaya tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah ataukah belum maksimal. Hal tersebut untuk menjamin keberadaan tanah pertanian sebagai indikator kemakmuran rakyat yang berprofesi sebagai petan
English Abstract
In this study, the researcher raised the issue of efforts to protect agricultural land at the construction site of Yogyakarta International Airport. Land acquisition and airport construction have been running with the Governor of DIY Decree No. 68/KEP/2015 dated March 31, 2015. This has resulted in Temon District, Kulon Progo Regency experiencingamassive land conversion for the public interest. This has an impact on various groups, ranging from land owners, cultivators, and farm workers. Based on the description above, this study raises three problem formulations, namely 1. What are the obstacles to implementing compensation for land acquisition in the public interest for agricultural land in the construction of Yogyakarta International Airport? 2. What is the impact of compensation for the construction of Yogyakarta International Airport for the farming community in Temon District? 3. What are the efforts to protect agricultural resilience based on Law number 41 of 2009 concerning the protection of sustainable food agricultural lands carried out by the Kulon Progo Regency government? In writing this research, the researcher used the Juridical Empirical method with the sociological juridical approach. The primary and secondary data sources obtained by the researchers were then analyzed using the theory of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto so that they could find efforts to protect agricultural land to overcome the impacts and obstacles that occur so that in the future there will be protection for the existence of agricultural land for sure. From the results of the research, the authors can obtain answers to existing problems, namely the constraints and impacts of development that result in the conversion of agricultural land functions due to the efforts of the government in establishing the RTRW and zoning for the protection of agricultural land has not been formed so that the compensation sought is only in the form of money. This study found problems in determining compensation in the form of obstacles in implementation. So that the determination of compensation has an impact on the community, especially farmers. Seeing this, the researchers conducted research to answer the formulation of the problem of the government's efforts in handling this matter by looking directly at whether these efforts had been made by the government or not. This is to ensure the existence of agricultural land as an indicator of the prosperity of the people who work as farmers
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010337 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 14 Aug 2023 06:59 |
| Last Modified: | 14 Aug 2023 06:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202425 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
GITTA SABILLA AISKA.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (6MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |