Analisis Peraturan Menteri Pembangunan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol Terhadap Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat

Zunov, Farahannesa and Dr. Sukarmi, and Moch. Zairul Alam, (2022) Analisis Peraturan Menteri Pembangunan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol Terhadap Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait penerapan prinsip persaingan usaha dalam Peraturan Menteri Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat No.1Tahun 2017 Tentang Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan tol, yang merupakan landasan kerjasama bentuk Bangun Guna Serah antara Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan atas kesepakatan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol atau PPJT yang merupakan perjanjian yang dijalankan oleh Badan Usaha yang ditunjuk dari proses pelelangan. Yang mana ditemukannya masalah terkait perpanjangan perjanjian pengusahaan jalan tol dalam kesepakatan PPJT oleh Badan Usaha yang tidak menjelaskan lebih lanjut syarat pengajuan perpanjangan perjanjian pengusahaan jalan tol serta tidak diaturnya ketentuan batasan atau persyaratan lebih lanjut yang berkaitan dengan ketentuan pengembalian investasi milik Badan Usaha jalan tol. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah Peraturan Menteri Pembangunan Umum Dan Perumahan Rakyat No.1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol Sebagai Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Perjanjian BOT Telah Sejalan Dengan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat? (2) Bagaimana Peraturan Menteri Pembangunan Umum Dan Perumahan Rakyat No.1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol Sebagai Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Perjanjian BOT Yang Sejalan Dengan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan ( statue approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianilisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi gramatikal, dengan melihat bagaimana pengaturan pemilihan kata dalam peraturan terkait kegiatan pengusahaan jalan tol, dan juga teknik interpretasi sistematif yang mana merupakan teknik penafsiran peraturan perundang-undangan dengan melakukan penghubungan peraturan terkait yang xi mengakomodir kegiatan pengusahaan jalan tol dan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha. Dari hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan pemilihan Badan Usaha dengan metode lelang yang bertujuan untuk memilih Badan Usaha Pelaksana PPJT, yakni bahwa dalam perjanjian Bangun Guna Serah antara Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan dengan metode pelelangan telah sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dengan di buktikan dengan tidak ditemukannya klausul-klausul yang dapat menimbulkan potensi persainagn usaha yang tidak sehat, dengan dilakukannya pemeriksaan dengan menggunakan daftar periksa yang di atur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha. Serta untuk jawaban terkait penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat terhadap perpanjangan pengusahaan jalan tol atau PPJT, ditemukannya potensi persaingan usaha yang tidak sehat, yakni adanya potensi praktik monopoli oleh Badan Usaha pemegang hak pengelolaan atas suatu ruas jalan tol. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur secara jelas persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Badan Usaha untuk dapat mengajukan perpanjangan PPJT, dan penjelasan lebih lanjut tetang batas waktu perpanjangan perjanjian. Sehingga dapat memungkinkan terjadinya pengelolaan berkepanjangan secara tunggal oleh Badan Usaha tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya hambatan masuk ( barrier to entry) terhadap Badan Usaha lain yang memiliki kompetensi, dan penawaran bisnis yang lebih baik untuk dapat melakukan pelaksaan perjanjian pengusahaan suatu ruas jalan tol. Serta pengelolaan yang berkepanjangan dapat merugikan Negara hal ini dikarenakan dapat memperkecil kemungkinan pengelolaan aset milik Negara secara mandiri oleh Pemerintah

English Abstract

In this thesis the author raises issues related to the application of the principle of business competition in the Regulation of the Minister of Public Development and Public Housing No.1of 2017 concerning the Procurement of Business Entities for Toll Road Concession, which is the basis for cooperation in the form of Build-Use-Transfer between the Government and Business Entities which is carried out under the Toll Road Concession Agreement or PPJT which is an agreement executed byaBusiness Entity appointed from the auction process. Which furthermore, the author finds problems related to the extension of the toll road concession agreement in the PPJT agreement by the Business Entity which does not have any further restrictions or requirements relating to the provisions for the return on investment belonging to the toll road business entity. Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: (1) Is the Minister of Public Development and Public Housing Regulation No.1of 2017 concerning Procedures for the Implementation of Procurement of Business Entities for Toll Road Concession as Guidelines for Implementing BOT Agreement Cooperation in line with the Competition Principle? Healthy Business? (2) What is the Regulation of the Minister of Public Development and Public Housing No.1 of 2017 concerning Procedures for Implementing the Procurement of Business Entities for Toll Road Concession asaGuide to Implementing BOT Agreement Cooperation in line with the Principles of Fair Business Competition? Then the writing of this paper usesanormative juridical method withastatutory approach. The legal material obtained by the author will be analyzed using grammatical interpretation analysis techniques, by looking at the regulation of word selection in regulations related to toll road concession activities, and also systematic interpretation techniques which are techniques for interpreting laws and regulations by connecting related regulations that accommodate activities. toll road concessions and cooperation between the Government and Business Entities. xiii From the research results, the authors obtain answers to the application of the principle of fair business competition in the selection of Business Entities with the auction method which aims to select PPJT Implementing Business Entities, namely that in the Build-Use-Transfer agreement between the Government and Business Entities carried out by the auction method, it is in accordance with the principle of fair business competition, as evidenced by the absence of clauses that could give rise to the potential for unfair business competition, by conducting an examination using the checklist regulated in the Regulation of the Business Competition Supervisory Commission no.4of 2016 concerning Guidelines for Using the Business Competition Policy Checklist. And for answers related to the application of the principle of fair business competition to the extension of toll road concessions or PPJT, the potential for unfair business competition was found, namely the potential for monopolistic practices by Business Entities holding management rights overatoll road section. This is because there are no regulations that clearly regulate the requirements that must be met byaBusiness Entity to be able to apply foraPPJT extension, and further explanation regarding the deadline for extending the agreement. So that it can allow forasingle prolonged management by certain Business Entities which can result in barriers to entry (barrier to entry) against other Business Entities who have competence, and better business offers to be able to carry out the implementation of the concession agreement ofatoll road section. And prolonged management can be detrimental to the State, this is because it can reduce the possibility of managing State-owned assets independently by the Government.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010335
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	14 Aug 2023 03:24
Last Modified:	14 Aug 2023 03:24
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202416

Text (DALAM MASA EMBARGO) FARAHANNESA ZUNOV.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (39MB)

Actions (login required)

View Item