Tinjauan Yuridis Pengaturan Larangan Penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Merek Pada Pasal 72 Ayat (7) Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Puspita, Farah Chandra and Dr. Yenny Eta Widyanti, and Moch. Zairul Alam, (2023) Tinjauan Yuridis Pengaturan Larangan Penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Merek Pada Pasal 72 Ayat (7) Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mencoba untuk membahas ketidaklengkapan hukum yang terdapat pada Undang–Undang Merek Indonesia, tepatnya pada pasal pasal 72 ayat (7) huruf c. Dalam pasal tersebut diatur mengenai penghapusan merek atas prakarsa Menteri atas dasar persamaan secara keseluruhan dengan Ekspresi Budaya Tradisional. Tidak seperti larangan persamaan pada umumnya yang melarang baik secara keseluruhan dan pada pokoknya, pasal tersebut hanya mengatur larangan persamaan pada keseluruhannya. Celah hukum ini menyebabkan eksploitasi EBT oleh pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengadopsinya menjadi sebuah merek. Selain itu juga tidak terdapat dasar pelaksanaan penghapusan merek tersebut pada refusal grounds baik pada pasal 20 dan 21. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam skripsi ini dirumuskan masalah sebagai berikut; (1) Bagaimana Analisis Refusal Grounds dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait larangan persamaan dengan Ekspresi Budaya Tradisional? (2) Bagaimana Analisis Pasal 72 ayat (7) Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Terkait Penghapusan Merek yang memiliki persamaan dengan Ekspresi Budaya Tradisional? Kemudian untuk melakukan penelitian, penulis menggunakan metode yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang–undangan ( statute approach), pendekatan analitis ( analytical approach), dan pendekatan komparatif ( comparative approach). Analisa bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier yang telah diperoleh dilakukan dengan penafsiran gramatikal dan penafsiran komparatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa larangan persamaan dengan EBT sudah seharusnya diatur pula dalam refusal grounds tepatnya sebagai alasan absolut penolakan permohonan merek. Hal ini dikarenakan larangan persamaan dengan EBT adalah kepentingan publik sehingga tidak terdapat pihak yang ditetapkan sebagai yang berhak untuk mengajukan keberatan ketika terjadi pelanggaran. Hal ini juga berkaitan dengan ketidakmampuan merek untuk menjadi tanda pembeda ketika mendaftarkan frasa milik umum. Selain itu setelah ditelaah, penulis dapat menyimpulkan Undang–Undang Merek tidak dibentuk demi melindungi EBT semata melainkan hanya sebagai konsekuensi tidak langsung. Oleh sebab itu beralasan bagi pembentuk Undang–Undang merek untuk tidak melindungi EBT hingga ke ranah persamaan pada pokoknya bahwa. Namun dapat dipertimbangkan untuk mengadopsi sistem pengaturan di Australia dengan sistem perizinan dan konsultasi oleh pemangku kepentingan atau masyarakat adat terkait dalam hal terdapat sanggahan atau tanggapan dalam permohonan merek atas EBT

English Abstract

-

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010334
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	14 Aug 2023 03:16
Last Modified:	14 Aug 2023 03:16
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202415

Text (DALAM MASA EMBARGO) FARAH CHANDRA PUSPITA.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item