Panjaitan, Evantius Bornok Frianto and Dr. Sihabudin, and Cyndiarnis Cahyaning Putri, (2022) , Perlindungan Hukum bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah dari Kerugian Akibat Tingkat Suku Bunga yang dapat Berubah Sewaktu-Waktu,. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam skripsi ini, penulis membahas terkait bentuk perlindungan hukum bagi para debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari kerugian akibat tingkat suku bunga yang dapat berubah sewaktu-waktu. Hal ini disebabkan karena di dalam perjanjian kredit pemilikan rumah, klausula-klausula perjanjian hanya ditentukan oleh satu pihak yaitu pihak perbankan. Nasabah dengan kedudukan yang tidak seimbang dengan pihak perbankan terpaksa menyetujui klausula yang ada di dalam perjanjian kredit pemilikan rumah. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan suatu perjanjian baku dimana sebuah perjanjian hanya disusun oleh salah satu pihak dan pihak lainnya terpaksa menyetujuinya. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini memiliki rumusan masalah yaitu: (1) Apa urgensi pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah Kredit Pemilikan Rumah yang menerima perubahan bunga tanpa persetujuan terlebih dahulu? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah Kredit Pemilikan Rumah yang menerima perubahan bunga tanpa persetujuan terlebih dahulu? Pada skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan metode pendekatan analisis (Analytical Approach). Bahan Hukum yang digunakan berupa primer, sekunder, serta tersier yang diperoleh dan dianalisis melalui metode interpretasi sistematis. Hasil dari penelitian dengan metode yang disebutkan diatas, penulis menemukan ada2bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah kredit pemilikan rumah (KPR). Yang pertama bersifat preventif atau mencegah dengan hadirnya Undang-Undang Nomor8Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen. Penulis menemukan kekosongan hukum yaitu tidak adanya peraturan spesifik terkait perlindungan nasabah kredit di dalam hukum positif Indonesia, padahal peraturan ini sangat penting demi menjaga iklim kegiatan perbankan yang baik di Indonesia. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mengeluarkan 2 produk hukum dalam tujuannya melindungi konsumen PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah serta PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah memuat ketentuan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan upaya perlindungan konsumen. Bentuk perlindungan hukum represif yang penulis temukan adalah dengan pengujian klausula eksenorasi seperti yang dimuat dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen di Pengadilan. Akibat hukum apabila suatu perjanjian kredit pemilikan rumah terbukti memuat klausula eksenorasi adalah perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum
English Abstract
n this thesis, the author discusses the form of legal protection for mortgage debtors (KPR) from losses due to interest rates that can change at any time. This is because in the mortgage agreement, the clauses of the agreement are only determined by one party, namely the bank. Customers with an unequal position with the banking sector are forced to agree to the clauses in the mortgage agreement. Of course this is not in accordance with the principle of freedom of contract, this isastandard agreement where an agreement is only drawn up by one of the parties and the other party is forced to agree to it. Based on this, this thesis hasaformulation of the problem, namely: (1) What is the urgency of setting up legal protection for mortgage customers who receive interest changes without prior approval? (2) What is the form of legal protection for housing credit customers who receive interest changes without prior approval? In this thesis, the author uses the normative juridical writing method with the statute approach and the case approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary which are obtained and analyzed through systematic interpretation methods. The results of the research using the method mentioned above, the authors found that there are2forms of legal protection that can be given to mortgage customers (KPR). The first is preventive or prevents with the presence of Law Number8of 1998 concerning Consumer Protection. The author foundalegal vacuum, namely the absence of specific regulations related to the protection of credit customers in Indonesian positive law, even though these regulations are very important in order to maintainagood climate for banking activities in Indonesia. Bank Indonesia as the Central Bank program issued 2 legal products in the aim of protecting consumers PBI Number 7/6/PBI/2005 concerning Transparency of Bank Product Information and Use of Customer Personal Data and PBI Number 7/7/PBI/2005 regarding Settlement of Customer Complaints contains provisions that can be used asameans to realize consumer protection efforts. The form of repressive legal protection that the authors found was by testing the exenoration clause as contained in article 18 of Law Number8of 1998 concerning Consumer Protection in Court. The legal consequence ifahome ownership credit agreement is proven to contain an exoneration clause is that the agreement is declared null and void.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0523010019 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 14 Aug 2023 02:38 |
| Last Modified: | 14 Aug 2023 02:38 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202413 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Evan panjaitan.pdf Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |