Ratio Decidendi Putusan Hakim Mahkamah Syariah dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan No: 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd dan Putusan No: 1/JN.Anak/2022/MS.Bna)

Alisa, Diana Nur Alisa and Dr. Fachriszal Afandi, and Fines Fatimah, (2023) Ratio Decidendi Putusan Hakim Mahkamah Syariah dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan No: 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd dan Putusan No: 1/JN.Anak/2022/MS.Bna). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai pengaturan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Nanggroe Aceh Darussalam bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak, dasar serta analisa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas terdakwa pemerkosaan terhadap anak dalam Putusan Nomor : 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd dan putusan pemidanaan terdakwa pemerkosaan terhadap anak dalam Putusan Nomor No : 1/JN.Anak/2022/MS.Bna dan faktor yang menjadi pembeda penjatuhan putusan pada perkara permerkosaan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Nomor : 1/JN.anak/2022/MS.Bpd dan putusan No : 1/JN.Anak/2022/MS.Bna. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini berupa penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Bahan Hukum primer yang digunakan adalah Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Pengadilan Nomor : 1/JN.anak/2022/MS.Bpd dan Putusan Pengadilan Nomor : 1/JN.anak/2022/MS.Bna. Teknik Penelusuran Bahan Hukum menggunakan studi keperpustakaan sedangkan teknik Analisis Bahan Hukum menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan sistematis Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan jarimah pemerkosaan di Aceh tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pengaturan jarimah pemerkosaan di Aceh menggunakan Qanun jinayat. Dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 60 P/Hum/2015 meskipun Kedudukan Qanun jinayat dipersamakan dengan kedudukan peraturan daerah, namun keberlakuannya berdasar bersifat lex specialis karena pengaturan terhadap pelaksanaan syariat Islam hanya diatur pada Qanun. Selain itu Pada putusan Nomor : 1/JN.anak/2022/MS.Bpd hakim Mahkamah Syariah Blangpidie mengabaikan alat bukti sehingga memutus bebas tedakwa. Sedangkan pada Putusan Nomor : 1/JN.anak/2022/MS.Bna hakim tidak mengabaikan satupun alat bukti sehingga sehingga hakim dapat memutus bersalah terdakwa. Sedangkan faktor penyebab terjadinya perbedaan penjatuhan pidana pada kasus pemerkosaan terhadap anak dalam putusan Nomor : 1/JN.anak/2022/MS.Bpd dan Putusan Nomor : 1/JN.anak/2022/MS.Bna adalah perbedaan hakim dalam mempertimbangkan alat bukti petunjuk dan hakim mahkamah syari’ah Blangpidie mengabaikan alat bukti visum et repertum. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya perbedaan penjatuhan putusan pada perkara pemerkosaan Hakim dalam mempertimbangkan kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak diharapkan tetap menjaga objektivitas. Selain itu hakim hendaknya dalam memeriksa perkara tindak pidana pemerkosaan tidak mengenyampingkan atau mengabaikan alat bukti tertentu. Hakim dalam memutus jarimah pemerkosaaan di aceh sebaiknya mendasarkan diri pada KUHAP. Hal ini karena Qanun Hukum Acara Jinayat sendiri masih banyak masalah Dengan tidak diaturnya petunjuk pada Qanun hukum acara jinayat hal ini akan melemahkan akses keadilan pada anak korban pemerkosaan.

English Abstract

In this research, investigates the issues regarding the regulation of the criminal act of child rape in Nanggroe Aceh Darussalam, the basis and analysis of the judge's considerations in imposing the acquittal of the defendant of child rape in verdict Number: 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd and the conviction verdict of the defendant of child rape in verdict Number No. 1/JN.Anak/2022/MS.Bna and the factors that differentiated the decision in the child rape case in verdict Number: 1/JN.anak/2022/MS.Bpd and verdict Number : 1/JN. Anak/2022/MS. Bna. This research employed an normative juridical legal research using the Statutory and Case Approaches. The primary legal material used was Qanun Aceh No. 6 of 2014 concerning the Jinayat Law, Qanun Aceh Number 7 of 2013 concerning the Jinayat Procedure Law, the Code of Criminal Procedure, the Criminal Code, Court Decision Number: 1/JN.anak/2022/MS.Bpd, and Court Decision Number: 1/JN.anak/2022/MS.Bna. The data needed were collected using library research and analyzed using grammatical and systematic interpretation techniques. The study found that criminal acts of rape in Aceh were regulated in Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law as Material Law. Qanun jinayat is a lex specialis that does not conflict with higher laws and regulations. However, in Decision Number: 1/JN.anak/2022/MS.Bpd, the Blangpidie Syariah Court judges, ignored the evidence, which led to the acquittal. Meanwhile, in Decision Number: 1/JN.anak/2022/MS.Bna, the judges did not ignore any evidence, which led to the defendant's sentence verdict. The factors that cause differences in the verdicts of child rape in Decision Number: 1/JN.anak/2022/MS.Bpd and Decision Number: 1/JN.anak/2022/MS.Bna was different judge's views in assessing the strength of the witness testimony of child victims, evidence of post mortem et repertum, and expert testimony. Therefore, to avoid disparities in the verdict of child rape , judges must maintain objectivity in assessing child rape cases. Moreover, judges should not ignore certain evidence when examining rape cases. In giving verdicts on rape cases in Aceh, judges should follow the Criminal Procedure Code because the Qanun Jinayat procedural law still has many problems. Not regulating the guidelines in the Qanun for the Jinayat procedural law will weaken access to justice for child victims of rape

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0523010014
Uncontrolled Keywords: Pemerkosaan, Anak, Aceh, Rape, Children, Aceh
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 14 Aug 2023 01:58
Last Modified: 14 Aug 2023 01:58
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202404
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Diana Nur Alisa.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2025.

Download (1MB)

Actions (login required)

View Item View Item