Dwiansyach, Demas Arjuna Akbar and Dr. Abdul Madjid, and Eny Harjati, (2023) Penjatuhan Pidana Denda Di Bawah Batas Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Penambangan Di Kawasan Hutan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-Lh/2021). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat penjatuhan pidana denda di bawah batas minimum khusus pada tindak pidana penambangan di kawasan hutan oleh korporasi (studi Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus/2021). Adanya putusan yang menjatuhkan pidana denda di bawah batas minimum khusus pada tindak pidana penambangan di kawasan hutan tanpa izin oleh korporasi melatarbelakangi penulis dalam menyusun skripsi ini. Besarnya keinginan untuk menanggulangi perusakan hutan tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang adil bagi lingkungan. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana implikasi yuridis putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda di bawah batas minimum khusus pada putusan nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021? (2) Apakah putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda di bawah batas minimum khusus telah sesuai dengan tujuan penanggulangan perusakan hutan? Penulisan karya ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Selanjutnya bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) yang digunakan didapat dari studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah melalui interpretasi teleologis dan interpretasi restriktif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang ada bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda di bawah batas minimum khusus menimbulkan implikasi yuridis. Pertama, Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus/LH/2021 tetap sah dan berkekuatan hukum tetap. Kedua, Putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial. Adapun kesesuaian putusan Hakim yang menjatuhkan pidana denda di bawah batas minimum khusus pada Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 dengan tujuan penanggulangan perusakan hutan adalah tidak sesuai dengan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Di samping itu Putusan tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip substansi hukum lingkungan yang terdiri atas: a) pencegahan bahaya lingkungan; b) prinsip kehati-hatian; c) prinsip pencemar membayar); dan d) prinsip pembangunan berkelanjutan
English Abstract
In this thesis, the author raises the imposition of fines below the special minimum limit in the crime of mining in forest areas by corporations (study of Decision Number 927 K/Pid.Sus/2021). The existence ofadecision that imposesafine below the special minimum limit in the crime of mining in forest areas withoutapermit byacorporation is the background for the author in compiling this thesis. The great desire to tackle forest destruction is not matched by law enforcement that is fair to the environment. Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: (1) What are the juridical implications of the judge's decision imposingafine below the special minimum limit in decision number 927 K/Pid.Sus-LH/2021? (2) Is the judge's decision imposingafine below the special minimum limit in accordance with the objectives of countering forest destruction? The writing of this work usesanormative juridical method usingastatutory approach andacase approach. Furthermore, the legal materials (primary, secondary, and tertiary) used are obtained from literature studies. The analysis technique used is through teleological interpretation and restrictive interpretation. From the results of the research using the above methods, the author concludes that the judge's decision imposingafine below the special minimum limit has juridical implications. First, Cassation Decision Number 927 K/Pid.Sus/LH/2021 remains valid and legally binding. Second, the decision has executorial force. As for the suitability of the Judge's decision imposingafine below the special minimum limit in Decision Number 927 K/Pid.Sus-LH/2021 with the objectives of countering forest destruction, it is not in accordance with the objectives of law, namely justice, benefit, and legal certainty. In addition, the decision is also not in accordance with the principles of environmental law substance consisting of: a) prevention of environmental hazards; b) the precautionary principle; c) the polluter pays principle; and d) the principle of sustainable development
Other obstract
-
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | 0523010013 |
Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Nur Cholis |
Date Deposited: | 14 Aug 2023 01:44 |
Last Modified: | 14 Aug 2023 01:44 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202402 |
![]() |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Demas Arjuna Akbar Dwiansyach.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB) |
Actions (login required)
![]() |
View Item |