Penguatan Wewenang Kppu Sebagai Mekanisme Pencarian Alat Bukti Dalam Proses Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Putri, Clara Fadhila and Dr. Hanif Nur Widhiyanti, and Shinta Puspita Sari, (2022) Penguatan Wewenang Kppu Sebagai Mekanisme Pencarian Alat Bukti Dalam Proses Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait penguatan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memperoleh alat bukti. Penguatan wewenang tersebut berupa pemberian wewenang penggeledahan dan penyitaan, dengan tujuan mempermudah KPPU mendapatkan bukti langsung (direct evidence) menciptakan penegakan hukum persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Dalam Pasal 36 huruf i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memang sudah tercantum bahwa KPPU berwenang “mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti guna penyelidikan dan atau pemeriksaan”, namun hal tersebut tidak didukung dengan adanya wewenang penggeledahan dan penyitaan, yang menyebabkan KPPU kesulitan dalam mencari alat bukti, terkhusus dalam perkara kartel. Dengan ketidaklengkapan wewenang yang dimiliki KPPU dalam menangani perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, penulis melakukan perbandingan dengan kewenangan penegak hukum persaingan usaha di negara lain. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penulis melakukan studi kepustakaan dalam menelaah permasalahan hukum yang ada. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dianalisis dan diwujudkan dalam kalimat yang sistematis. Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini, diperoleh dua kesimpulan. Pertama, problematika pembuktian perkara persaingan usaha harus lebih ditegaskan, terkhusus mengenai indirect evidence yang dimana dapat dijadikan bukti petunjuk. Kedua, upaya penguatan kewenangan sita geledah dapat dilakukan dengan cara mempekerjakan penyidik Polri di KPPU agar dapat langsung melakukan penyidikan tanpa kerjasama dengan lembaga lain. Terdapat pula saran yaitu pemerintah dapat memperjelas kegunaan dan kekuatan bukti tidak langsung dalam persaingan usaha serta dapat melakukan penambahan wewenang berupa penggeledahan dan penyitaan dibuat dalam Peraturan KPPU yang mengatur tata cara penggeledahan dan penyitaan

English Abstract

In this research discusses, the author raises issues related to strengthening the authority of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) to obtain evidence. This strengthening of authority is in the form of granting search and seizure powers, with the aim of facilitating the KPPU to obtain direct evidence to create fair and conducive business competition law enforcement. In Article 36 letter i Law Number 5 of 1999 it is already stated that the KPPU has the authority to "obtain, examine and or evaluate letters, documents or evidence for investigation and or examination", but this is not supported by the existence of search and confiscation powers. which causes KPPU to have difficulty in finding evidence, especially in cartel cases. With the incomplete authority possessed by KPPU in handling monopoly cases and unfair business competition, the authors make a comparison with the authority of business competition law enforcers in other country. This research usesanormative method withastatutory approachand andacomparative approach. The author conductedaliterature study in examining existing legal issues. Data obtained from research results, then analyzed and realized inasystematic sentence. Regarding the results of research and discussion in writing this law, two conclusions are obtained. First, the problems of proving business competition cases must be emphasized, especially regarding indirect evidence which can be used as guiding evidence. Second, efforts to strengthen the authority of confiscation search can be carried out by employing Polri investigators at the KPPU so that they can directly carry out investigations without cooperation with other institutions. There are also suggestions that the government can clarify the use and strength of indirect evidence in business competition and can add authority in the form of searches and seizures made in KPPU Regulations governing the procedures for searches and seizures.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010330
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	11 Aug 2023 06:48
Last Modified:	11 Aug 2023 06:48
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202399

Text (DALAM MASA EMBARGO) CLARA FADHILA PUTRI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item