Reformulasi Pengaturan Terhadap Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dari Kalangan Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dari Perspektif Negara Demokrasi Pancasila

Nur, Averos Aulia Ananta and Dr. Tunggul Anshari SN and Ria Casmi Arrsa, (2023) Reformulasi Pengaturan Terhadap Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dari Kalangan Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dari Perspektif Negara Demokrasi Pancasila. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Sejak dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015, Indonesia menyelenggarakan Pilkada secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Dampak dari Pilkada serentak adalah daerah yang telah habis masa jabatan kepala daerahnya tidak dapat langsung melaksanakan Pilkada karena jadwal Pilkada telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah undang-undang memberi solusi yakni dengan mengangkat Penjabat Kepala Daerah dari kalangan ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (9), (10), dan (11) UU Nomor 10 Tahun 2016. Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah adalah masih menjadi persoalan karena belum memiliki peraturan yang lengkap yakni tidak adanya peraturan pelaksana tentang pengangkatan tersebut. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan 15/PUU- XX/2022 telah merekomendasikan pemerintah untuk segera membentuk peraturan pelaksana. Penolakan sudah terjadi di puluhan daerah karena masyarakat menganggap pengangkatan ini berpotensi mengandung konflik kepentingan dan tidak demokratis. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dari skripsi ini adalah (1) Mengapa diperlukan reformulasi pengaturan terhadap pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dari kalangan ASN ditinjau dari perspektif negara demokrasi pancasila? (2) Bagaimana bentuk reformulasi pengaturan terhadap pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dari kalangan ASN ditinjau dari perspektif negara demokrasi pancasila? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi pustaka dan menganalisis bahan hukum dengan teknik analisis konten. Hasilnya adalah dampak dari pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dapat dilihat dari sisi filosofis yang berkaitan dengan demokrasi dan ketidakpastian hukum, sisi yuridis yang berkaitan dengan peraturan hukum yang belum lengkap, dan sisi sosiologis yang berkaitan dengan dampaknya kepada masyarakat. Kemudian, melalui perspektif negara demokrasi pancasila, penulis dapat merumuskan model peraturan pelaksana yang cocok dengan suasana demokrasi di Indonesia yakni yang menghormati prinsip kedaulatan rakyat, dilaksanakan secara hikmat kebijaksanaan, dan melalui mekanisme permusyawaratan/perwakilan dengan berbentuk peraturan pemerintah yang mengatur dari tahap pengusulan, penyeleksian, pengangkatan, hingga pertanggungjawaban

English Abstract

-

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0523010009
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	11 Aug 2023 03:25
Last Modified:	11 Aug 2023 03:25
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202394

Text (DALAM MASA EMBARGO) Averos Aulia Ananta Nur.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item