Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Non-Pengedar Pada Tingkat Penyidikan Sebagai Implementasi Restorative Justice Di Kota Malang (Studi Kasus Di Polresta Kota Malang)

Maryana, Arrum and Dr. Setiawan Noerdajasakti, and Solehuddin, (2023) Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Non-Pengedar Pada Tingkat Penyidikan Sebagai Implementasi Restorative Justice Di Kota Malang (Studi Kasus Di Polresta Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai tindakan rehabilitasi dalam upaya menerapkan keadilan restoratif di tingkat penyidikan. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Dengan dikeluarkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor8Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif maka dapat diupayakan tindakan rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika sebagai implementasi keadilan restoratif. Hal yang menjadi dasar penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan pihak kepolisian dalam mengambil tindakan rehabilitasi terhadap tersangka penyalahguna Narkotika. Sehingga dapat menjawab pertanyaan stigmatik masyarakat tentang penanganan kasus Narkotika yang cenderung tebang pilih. Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Bahan primer diperoleh dengan cara wawancara. Bahan sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, studi dokumentasi, penelusuran situs internet. Kemudian, seluruh bahan yang sudah diperoleh untuk diolah dengan teknik deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Pihak Kepolisian memberikan tindakan rehabilitasi bagi tersangka dititik beratkan pada hasil asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Malang. Kemudian perbedaan tindakan rehabilitasi sebelum dan sesudah perpol nomor8tahun 2021 terletak pada keberlanjutan perkara. Pada penanganan perkara restorative justice bersarakan Perpol Nomor8Tahun 2021 setelah dilakukan gelar perkara khusus maka akan dihentikan penyidikannya. Sedangkan pada Perkabareskrim Polri No1Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, terhadap tersangka yang direhabilitasi tetap dilanjutkan proses penyidikannya sampai pada akhirnya tahap dua diserahkan ke penuntut umum.

English Abstract

n this thesis, the author discusses remedial measures in an effort to implement restorative justice at the investigative level. Based on Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, it states the obligation to undergo medical and social rehabilitation for Narcotics addicts and victims of Narcotics abuse. With the issuance of Republic of Indonesia National Police Regulation Number8of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice, rehabilitation measures for Narcotics abusers can be pursued as the implementation of restorative justice. The basis of this research is to find out and analyze the considerations of the police in taking rehabilitation measures for suspected narcotics abusers. So that it can answer society's stigmatized questions about the handling of narcotics cases which tend to be selective. In writing this thesis, the Juridical Empirical research method is used with the Juridical Sociological approach. Primary materials were obtained by means of interviews. The second material was obtained by means of literature study, documentation study, internet site search. Then, all the material that has been obtained to be processed with qualitative descriptive techniques. Based on the results of the research, the authors obtained answers that the basic considerations used by the Police provided rehabilitation measures against allegations that were weighed on the results of the assessment by the Malang City BNN Integrated Assessment Team. Then the difference in rehabilitation measures before and after Perpol number8of 2021 lies in the rioting. In the handling of restorative justice cases based on Perpol No.8of 2021 afteraspecial case is held, the investigation will be stopped. Whereas in Perkabareskrim Polri No1of 2016 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for Handling Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse in Rehabilitation Institutions, the rehabilitated suspects continue the scanning process until finally stage two is handed over to the public prosecut.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0522010329
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 11 Aug 2023 02:39
Last Modified: 11 Aug 2023 02:39
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202392
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
arrum maryana.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2024.
Download (4MB)

Actions (login required)

View Item View Item