Putri, Amelia Rihana and Shanti Rizkawati, and Shanti Rizkawati, (2022) Urgensi Pengaturan Mengenai Kedudukan Hukum Induk Dan Anak Perusahaan Dalam Super Holding Bumn. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait dengan urgensi diperlukannya pengaturan yang mengatur terkait kedudukan hukum induk dan anak perusahaan serta perusahaan dibawahnya yang tergabung dalam Super Holding BUMN. Dimana urgensi tersebut penulis jabarkan dalam beberapa kategoti, yang diantaranya yakni urgensi yuridis, filosofis dan sosiologis. Dalam uraian urgensi yuridis, penulis melakukan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Alasan penulis memilih ketiga undang-undang tersebut adalah karena dalam pelaksanaannya, Badan Usaha Milik Negara mengacu pada ketiga undang-undang tersebut sebagai aturan yang paling banyak digunakan sebagai acuan. Dalam pelaksanaannya, tidak satupun undang-undang yang ada saat ini memberikan aturan yang konkrit terkait dengan super holding BUMN. Dimana hal tersebut mengakibatkan kekosongan serta ketidakpastian hukum dalam berjalannya holdingisasi BUMN yang memegang peran cukup besar dalam perekonomian negara berdasarkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, berdasarkan alasan yang diuraikan diatas, penulis membahas dan mengangkat judul Urgensi Pengaturan Mengenai Kedudukan Hukum Induk dan Anak dalam Super Holding BUMN. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam skripsi ini penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Apa urgensi diperlukannya pengaturan mengenai kedudukan hukum induk dan anak perusahaan dalam Super Holding BUMN ? (2) Bagaimana konseptualisasi pengaturan mengenai kedudukan hukum induk dan anak perusahaan dalam Super Holding BUMN? Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, serta jenis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan Undang- Undang (Statue Approach), sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis interprestasi sistematis dan interpretasi gramatikal kemudian disajikan secara diskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Keuangan Negara, tidak mengatur terkait holding company. Hal tersebut mengakibatkan banyak persoalan yang dapat menjadi penghalang dalam rencana pembentukan super holding BUMN. Mengingat dalam super holding BUMN tidak hanya mengikat BUMN sebagai induk dan anak perusahaan, melainkan juga memungkinkan terjadinya pembentukan cucu dan cicit perusahaan. Dalam urgensi filosofis serta sosiologis juga terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi perlunya dibentuk aturan terkait holding company dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Diantaranya adalah dalam urgensi filosofis adalah demi terciptanya kepastian hukum serta tujuan BUMN berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dalam aspek sosiologis adalah dalam x rangka pemenuhan prinsip good corporate governance, serta penyesuaian terkait perubahan kedudukan menteri BUMN dalam super holding BUMN. (2) Konsep super holding BUMN yang diajukan penulis adalah dengan mengadopsi ketentuan Temasek Singapura, yakni dengan menghapus Kementerian BUMN sehingga BUMN dipimpin oleh sektor swasta yang professional dibidangnya, serta induk perusahaan berkedudukan sebagai pimpinan yang memiliki kekuasaan atas anak perusahaan dibawahnya sebesar saham yang dimilikinya, serta anak perusahaan mengeksekusi keputusan bisnis yang telah disepakati secara mandiri.
English Abstract
n this thesis, the author raises issues related to the urgency of the need for regulations that regulate the legal position of the parent and subsidiary companies as well as the companies under them which are incorporated in the SOE Super Holding. Where the urgency is described by the author in several categories, which include juridical, philosophical and sociological urgency. In the description of juridical urgency, the author analyzes Law Number 19 of 2003 concerning State- Owned Enterprises, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 17 of 2003 concerning State Finance. The reason the author chose the three laws is because in its implementation, State-Owned Enterprises refer to the three laws as the most widely used rules as a reference. In practice, none of the existing laws provide concrete rules related to SOE super holdings. Where this has resulted in a vacuum and legal uncertainty in the holding of BUMN which plays a large role in the country's economy based on the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. So, based on the reasons described above, the author discusses and raises the title Urgency of Regulation Regarding Legal Position of Parent and Subsidiary in SOE Super Holding. Based on the above, this thesis raises the formulation of the problem as follows: (1) What is the urgency of the need for regulation regarding the legal position of the parent and subsidiary companies in Super Holding BUMN? (2) How is the conceptualization of the regulation regarding the legal position of the parent and subsidiary companies in a BUMN Super Holding? To answer the problems above, the author uses a normative juridical research type, while the type of legal material uses primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The approach method that the author uses is the State Approach, while the legal material analysis technique uses a systematic interpretation analysis and grammatical interpretation which is then presented descriptively. From the results of this study, it can be concluded that (1) the BUMN Law, the Limited Liability Company Law, and the State Finance Act, do not regulate holding companies. This results in many problems that can become obstacles in the plan to form a SOE super holding. Considering that in a SOE super holding, it does not only bind BUMN as the parent and subsidiary, but also allows the formation of the company's grandchildren and great-grandchildren. In the philosophical and sociological urgency, there are also several aspects that influence the need to establish regulations related to holding companies in Indonesian laws and regulations. Among them is the philosophical urgency to create legal certainty and the purpose of BUMN based on the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Meanwhile, in the sociological aspect, it is in the context of fulfilling the principles of good corporate governance, as well as adjustments related to changes in the position of the Minister of BUMN in the BUMN super holding. (2) The concept of a SOE super holding proposed by the author is to adopt the provisions of Temasek Singapore, namely by removing the Ministry of SOEs so
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010328 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 11 Aug 2023 02:25 |
| Last Modified: | 11 Aug 2023 02:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202390 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
AMELIA RIHANA PUTRI.pdf Restricted to Registered users only until 2024. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |