Susatya, Aliffian Azhar and Dr. Tunggul Anshari and Dr. Dewi Cahyandari, (2023) Penerapan Sanksi Administratif Pasal 69 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Hiburan (Studi Di Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Blitar). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan penerapan sanksi administratif Pasal 69 Ayat 2 Perda Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya di sektor pajak hiburan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya wajib pajak yang dengan sengaja tidak melaporkan kegiatan usaha dan membayarkan pajaknya. Dengan dasar bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan daerah dan kemakmuran rakyat. Berdasarkan uraian diatas, skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana penerapan sanksi administratif Pasal 69 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sektor pajak hiburan? (2) Apa saja faktor penghambat serta solusi dalam pemungutan pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah? Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sosiolegal atau yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer dan sekunder yang didapatkan oleh peneliti selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sehingga dapat menemukan upaya terhadap penerapan sanksi daministratif pada wajib pajak hiburan yang dengan sengaja lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dari hasil penelitian penulis dapat memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu kendala dan dampak penerapan sanksi administratif terhadap wajib pajak hiburan dikarenakan sebagian besar wajib pajak hiburan tidak memahami regulasi terkait dengan pendirian dan operasional sektor hiburan, jika harus berpedoman pada peraturan daerah, wajib pajak merasa terbebani dan tidak mendapatkan keuntungan maksimal atas jasa yang mereka jual. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, agar sektor hiburan dapat berkembang beriringan dengan minat masyarakat terhadap hiburan semakin tinggi. Sehingga memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yang nantinya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, dan pembangunan sarana prasarana penunjang pemerintahan daerah. Dengan tujuan mewujudkan visi dan misi tata pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi demi tercapainya pembangunan berkelanjutan yang partisipatif berdasarkan prinsip otonomi daerah
English Abstract
n this thesis, the author raises the issue of applying administrative sanctions Article 69 Paragraph 2 of Blitar City Bylaw Number 7 of 2011 concerning Regional Taxes in increasing local original income, especially in the entertainment tax sector. The choice of theme is backgrounded by the existence of taxpayers who deliberately do not report business activities and pay their taxes. On the basis that local taxes are mandatory contributions to the area owed by private persons or entities and are fully used for the benefit of the region and the prosperity of the people. Based on the description above, this thesis raises two formulations of problems, namely: (1) How is the application of administrative sanctions Article 69 Paragraph 2 of Blitar City Regional Regulation Number 7 of 2011 concerning Regional Taxes in an effort to increase local income in the entertainment tax sector? (2) What are the inhibiting factors and solutions in collecting entertainment tax based on Blitar City Regional Regulation Number 7 of 2011 concerning Regional Taxes in an effort to increase local revenue? In writing this thesis, the author uses the sociolegal or empirical juridical method with the sociological juridical approach method. The primary and secondary data sources obtained by the researchers will then be analyzed using the theory of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto so that they can find efforts against the application of daministrative sanctions to entertainment taxpayers who are deliberately negligent in carrying out their obligations as taxpayers. From the results of the research, the author can get answers to existing problems, namely the constraints and impacts of applying administrative sanctions to entertainment taxpayers because most entertainment taxpayers do not understand the regulations related to the establishment and operation of the entertainment sector, if they have to be guided by local regulations, taxpayers feel burdened and do not get the maximum benefit from the services they sell. To overcome the existing problems, so that the entertainment sector can develop along with the increasing public interest in entertainment. Ithas a good impact on increasing local income which will be used for community welfare, regional development, and the construction of infrastructure to support local government. With the aim of realizing the vision and mission of good and clean governance based on information technology in order to achieve participatory sustainable development based on the principle of regional
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0523010005 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 11 Aug 2023 02:13 |
| Last Modified: | 11 Aug 2023 02:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202388 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Aliffian Azhar Susatya.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |