Clarido, Gabriel Novendy and Siti Rochmah, DR., M.SI. and Bayu Indra Pratama, S.I.Kom., M.A. (2023) Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Terhadap Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistika, Dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Keterbukaan informasi publikPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan. Fokus penelitian ini adalah penerapan peran PPID terhadap keterbukaan informasi publik menggunakan teori peran pemerintah oleh Siagian (2012). Kebijakan mengenai segala yang menyangkut keterbukaan informasi publik juga telah diatur dalam UU KIP Nomor 14 Tahun 2008. Dalam UU KIP juga disebutkan bahwa setiap Badan Publik wajib membentuk PPID atau Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam mengelola informasi publik di suatu Badan Publik. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan situs penelitian berada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dengan informan yang berkaitan sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema yang diambil. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantunya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PPID Kabupaten Kotawaringin Barat kepada UU KIP Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Namun, tidak semua informasi publik yang ada dilingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat tersedia karena adanya beberapa lembaga atau badan publik yang masih tertutup. Selanjutnya dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui fungsi dan peran dari PPID. Rekomendasi untuk PPID Kabupaten Kotawaringin Barat pertama melakukan tindakan tegas kepada lembaga publik yang masih tertutup. Kedua rutin mengadakan sosialisasi mengenai PPID dan keterbukaan informasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui fungsi dan peran PPID Kotawaringin Barat.
English Abstract
Public information disclosure Information and Documentation Management Officer (PPID) is. The focus of this study is the application of the role of PPID to public information disclosure using Siagian's government role theory (2012). Policies regarding all matters relating to the disclosure of public information have also been regulated in the KIP Law Number 14 of 2008. The KIP Law also states that every Public Agency is required to establish a PPID or Information and Documentation Management Officer. PPID is an official who is responsible for managing public information in a Public Agency. This study uses a case study method with a qualitative approach. This research is located in West Kotawaringin Regency with the research site being at the Office of Communication, Informatics, Statistics, and Coding. The primary data source was obtained from several interviews with relevant informants while the secondary data was obtained from documents related to the theme taken. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. While the research instrument is the researcher himself, and several supporting tools such as interview guidelines and tools. The results of this study concluded that the West Kotawaringin District PPID adhered to the 2008 KIP Law on Public Information Disclosure in carrying out their duties and responsibilities. However, not all public information within the scope of the Kotawaringin Barat District Government can be made available because there are several public institutions or agencies that are still closed. Furthermore, in this study it was also found that there were still many people who did not know the function and role of the PPID. Recommendations for PPID of West Kotawaringin Regency first to take firm action against public institutions that are still closed. Both regularly hold socialization regarding PPID and information disclosure to the public so that the public knows the function and role of the West Kotawaringin PPID.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0523030070 |
| Uncontrolled Keywords: | Peran, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi Publik. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 02 Aug 2023 02:29 |
| Last Modified: | 02 Aug 2023 02:29 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202309 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Gabriel Novendy Clarido.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (4MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |