Mahyasari, Dina Nur and Dr. Drs. Siswidiyanto, MS and Martina Purwaning Diah, S.AP., M.AP. (2023) Kerangka Kerja Collaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Keberadaan anak wajib dijamin keamanan dan kenyamanannya oleh negara agar terhindar dari tindakan yang mengganggu tumbuh kembangnya di masa depan. Kabupaten Malang menjadi wilayah yang memiliki kasus kekerasan seksual paling tinggi jika dibandingkan dengan Kota Malang dan Kota Batu. Pemerintah Kabupaten Malang telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 (4) Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan peraturan tersebut melalui program kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membuat suatu program dan memberikan pendampingan kepada masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kabupaten Malang berkolaborasi dengan UPPA Polres Malang, HIMPSI, dan Koppatara untuk menangani kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Malang. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis kerangka kerja collaborative governance dan faktor kendala serta tantangan pelaksanaan collaborative governance dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Malang, sedangkan situsnya berada di DP3A Kabupaten Malang, Polres Malang, dan Koppatara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka kerja collaborative governance dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Malang belum berjalan dengan baik karena lembaga pemerintah masih kurang memaksimalkan kolaborasi, sehingga angka kekerasan seksual terhadap anak masih tinggi. Penelitian ini memberikan saran kepada pemerintah untuk memperluas kolaborasi dengan lembaga swasta, membentuk perlindungan berbasis keluarga dan komunitas, menerapkan sistem pelayanan one stop service, memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk melakukan tindakan preventif di media sosial.
English Abstract
The existence of children must be guaranteed safety and comfort by the state to avoid actions that interfere with their future growth and development. Malang Regency has the highest number of sexual violence cases compared to Malang City and Batu City. The Malang Regency government has established Malang Regency Regional Regulation No. 3 of 2009 (4) on the Protection of Women and Children Victims of Violence. The local government can implement the regulation through a collaboration program with various parties to create a program and provide assistance to the community. The Malang Regency Office of Women and Children Empowerment (DP3A) collaborates with UPPA Polres Malang, HIMPSI, and Koppatara to handle sexual violence against children in Malang Regency. The purpose of this study is to describe and analyze the collaborative governance framework and the constraints and challenges of implementing collaborative governance in handling sexual violence against children in Malang Regency. This research uses descriptive research with a qualitative approach. This research is located in Malang Regency, while the sites are at DP3A Malang Regency, Malang Police, and Koppatara. The data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. The data sources used were primary data obtained from interviews and secondary data obtained from related documents. The results showed that the collaborative governance framework in handling sexual violence against children in Malang Regency has not gone well because government agencies still do not maximize collaboration, so the rate of sexual violence against children is still high. This research provides suggestions for the government to expand collaboration with private institutions, establish family and community based protection, implement one stop service system, utilize the development of information technology to carry out preventive actions on social media.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0523030056 |
| Uncontrolled Keywords: | Collaborative Governance, Kekerasan Seksual Terhadap Anak,-Collaborative Governance, Sexual Violence Against Children |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 31 Jul 2023 06:39 |
| Last Modified: | 31 Jul 2023 06:39 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202252 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Dina Nur Mahyasari.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |