Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

Sephina, Deanisa Adinda and Dr. Drs. Tjahjanulin Domai, MS and Bayu Amengku Praja, S.Mn., M.Si (2023) Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penerapan prinsip-prinsip good governance merupakan unsur penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Pemerintah desa memegang kekuasaan yang sangat penting demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di desa. Good governance sebagai agenda reformasi pada dasarnya merupakan suatu kondisi ideal yang diharapkan dapat terwujud pada setiap aspek pemerintahan yang berinteraksi dengan masyarakat. Kondisi ideal ini didasarkan pada pemahaman akan prinsipprinsip yang mendasarinya yakni transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, dan partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa (Studi pada Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada 2 hal yaitu (1) penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa dan (2) faktor penghambat dari penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan prinsip good governance sudah berjalan sesuai harapan, seperti prinsip transparansi terhadap informasi desa, akuntabilitas dalam menjalankan proses penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta partisipasi masyarakat dalam perumusan rencana kerja pembangunan maupun terhadap program kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa. Namun penerapan prinsip daya tanggap masih belum diterapkan secara optimal oleh pemerintah Desa Punten. Kenyataan yang terjadi di dalam tata kelola pemerintah desa belum mampu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat secara responsif. Upaya yang dapat dilakukan agar pemerintah bisa lebih responsif adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yaitu para perangkat desa harus bisa mengambil peran, inisiatif, kreatif, dan inovatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dan menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat dalam menyampaikan permasalahan nya.

English Abstract

Application of principles good governance is an important element in village governance. The Village Government holds very important powers for the creation of good governance in the village. Good governance as a reform agenda is basically an ideal condition that is expected to materialize in every aspect of government that interacts with the public. This ideal condition is based on an understanding of the underlying principles, namely openness and transparency, accountability, responsiveness, and community participation. The purpose of this research is to explain and analyze the application of the principles good governance in village governance (Study in Punten Village, Bumiaji District, Batu City). This research uses descriptive research with a qualitative approach. This research is focused on 2 things, namely (1) the application of the principles good governance in village governance. (2) The inhibiting factors of the application of the principles good governance in village governance. Data collection techniques in this study used observation, interviews and documentation. The data analysis used in this study is the interactive model Miles, Huberman and Saldana. The results of this study indicate that in the implementation of the principlegood governance has been running as expected, such as the principle of transparency of village information, accountability in carrying out the process of administering governance based on applicable laws and regulations, as well as community participation in the formulation of development work plans and program activities held by the village government. However, the application of the responsiveness principle has not been optimally implemented by the Punten Village government. The reality that occurs in village government governance has not been able to solve problems that exist in the community responsively. Efforts that can be made so that the government can be more responsive is to improve the quality of apparatus resources, namely village officials must be able to take roles, initiatives, be creative and innovative to solve problems that exist in the community and provide easy access for the community to convey their problems.

Other obstract

=

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0523030055
Uncontrolled Keywords: Good Governance, Prinsip, Pemerintahan Desa,-Good Governance, Principles, Village Government
Subjects: 300 Social sciences > 351 Public administration
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 31 Jul 2023 06:26
Last Modified: 31 Jul 2023 06:26
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202245
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Deanisa Adinda Sephina.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2025.

Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item