Muhammad, Abdul Azis and Dr. Prija Djatmika, and Dhiana Puspitawati, and Dr. Nurini Aprilianda, (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Terpidana Mati Yang Tidak Segera Dieksekusi Setelah Putusan Hakim Berkekuatan Hukum Tetap. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada dasarnya, seluruh bentuk pemidanaan merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia. Hak hidup (rights to life) merupakan hak asasi manusia yang secara kodrati telah melekat pada diri manusia dan bersifat universal serta tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Salah satu stelsel pidana yang dianggap paling berat adalah pidana mati (death penalty) yang khusus ditujukan terhadap kejahatan-kejahatan yang sangat serius (serious crime). Negara dengan kekuasaannya atas dasar kepentingan dan ketertiban umum dapat merampas hak hidup seseorang apabila yang bersangkutan telah membahayakan masyarakat luas dan tidak dapat diperbaiki lagi sifatnya. Hak asasi manusia pun juga melekat pada diri terpidana sekalipun dirinya dijatuhi pidana mati sebagai representasi dari prinsip equality before the law. Beberapa mekanisme sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap terpidana mati adalah Peninjauan Kembali dan permohonan Grasi. Terpidana mati berhak untuk mengajukan seluruh upaya yang tersedia guna memperoleh keringanan atas putusan yang dijatuhkan sebagai perwujudan dari prinsip due process of law. Permasalahan kemudian timbul karena adanya perbedaan jangka waktu masa tunggu yang tidak terbatas pada beberapa kasus. Artinya, terpidana mati telah merasakan 2 (dua) penderitaan sekaligus (double suffering) yang tentunya bertentangan dengan prinsip pemidanaan dalam konteks hukum pidana modern. Sekalipun telah ditentukan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipandang sebagai orientasi perlindungan hukum terhadap terpidana mati pada masa yang akan datang, namun hal tersebut masih menyisakan beberapa persoalan, antara lain berkaitan dengan rincian jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, pemenuhan hak-hak terpidana mati selama berada dalam masa tunggu, serta penentuan limit waktu daluwarsa permohonan Peninjauan Kembali dan Grasi sebagai mekanisme perlindungan hukum terhadap terpidana mati. Dalam penelitian disertasi ini dirumuskan 3 (tiga) isu hukum yang menjadi fokus, yaitu: 1) Apakah yang menjadi dasar filosofi perlindungan hukum terhadap terpidana mati yang tidak segera dieksekusi setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap?; 2) Apakah kelemahan pengaturan eksekusi terpidana mati saat ini?; dan 3) Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap terpidana mati yang tidak segera dieksekusi setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap pada masa yang akan datang?. Penelitian ini menggunakan 5 (lima) teori, yaitu: 1) Teori Keadilan; 2) Teori Kepastian Hukum; 3) Teori Hak Asasi Manusia; 4) Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan 5) Teori Tujuan Pemidanaan. vii Penelitian disertasi ini menggunakan metode Yuridis-Normatif dengan melakukan pendekatan penelitian terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), pendekatan filosofis (philosophical approach), serta pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan tema perlindungan hukum terhadap terpidana mati yang tidak segera dieksekusi setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Penelitian disertasi ini kemudian memperoleh kesimpulan: 1) Lamanya masa tunggu terpidana mati yang tidak segera dieksekusi setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap merupakan suatu hal yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan tidak terpenuhinya keadilan hukum serta kemanfaatan hukum. Masa tunggu terpidana mati yang bervariasi dan ketidakpastian akan pelaksanaan eksekusi menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional terpidana mati; 2) Beberapa faktor yang menjadi kelemahan dalam pengaturan eksekusi terhadap terpidana mati saat ini diantaranya adalah faktor yuridis yang berkenaan dengan limit waktu tunggu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih menyisakan persoalan, faktor sosiologis berkenaan dengan perdebatan di masyarakat terkait eksistensi pidana mati, dan faktor politik berkenaan dengan lamanya proses birokrasi dalam hal permohonan Grasi; 3) Konsep perlindungan hukum terhadap terpidana mati pada masa yang akan datang dapat ditentukan limit waktu 10 (sepuluh) tahun setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, yang kemudian terbagi ke dalam 2 (dua) fase. Fase pertama merupakan fase pemenuhan hak-hak terpidana mati selama berada dalam masa tunggu untuk mengajukan upaya Peninjauan Kembali dan permohonan Grasi. Fase kedua adalah fase evaluasi akhir terhadap status terpidana mati serta fase persiapan bagi Kejaksaan Agung untuk dapat segera melaksanakan eksekusi pidana mati. Penulis merekomendasikan hal- hal antara lain: 1) Kepada Legislatif, perlu segera dirumuskan ketentuan teknis Pasal 100 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dengan melakukan rincian jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, mengingat Pasal 102 yang menentukan bahwa teknis pelaksanaan pidana mati diatur dengan undang- undang; 2) Kepada Presiden, dalam hal menerima atau menolak Grasi sepatutnya mempertimbangkan dengan bijak rekomendasi dari Mahkamah Agung; 3) Kepada Kejaksaan Agung selaku eksekutor, perlu dibentuk ketentuan teknis terkait pelaksanaan eksekusi pidana mati dan menyesuaikan dengan Pasal 100 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan 4) Kepada Dirjen Pemasyarakatan, terhadap terpidana mati wajib diperhatikan dengan baik perilakunya selama berada dalam masa tunggu yang kemudian akan menentukan status terpidana mati yang bersangkuta
English Abstract
Principally, criminal sanctions represent the restrictions of human rights. Rights to life are human rights that are innate in human beings and they are universal and cannot be reduced under any circumstances (non-derogable rights). The death penalty is considered the most severe criminal sanction imposed on serious crimes. A state with its power for the sake of public interest and order can snatch people’s rights to life on the account that the persons concerned are a threat to society. Human rights are also embedded in prisoners despite the death penalty imposed, and this condition represents the principle of equality before the law. Request for judicial reviews and pardons can be the mechanism to legally protect human rights. An inmate on death row has the right to use available access to alleviate the punishment given according to the principle of due process of law. The problem is the waiting time for execution in several cases. That is, the prisoners sentenced to death have to experience double suffering that contravenes the principle of criminalization within the context of modern criminal law. Ten-year waiting time to execution as in Article 100 paragraph (1) of Law Number 1 of 2023 concerning the Penal Code of Indonesia is intended to give legal protection to the persons concerned. However, this waiting time is still seen as a problem, in addition to other problems related to the fulfillment of the rights of prisoners on death row in waiting time, and the decision to set the time limit for the expiry of requests for judicial reviews and pardons as legal protection. This research aims to investigate three problems: 1) what is the philosophical fundamental of the legal protection given to prisoners on death row waiting for execution following the issuance of judicial decision with its permanent legal force? 2) what are the weaknesses of the execution of the prisoners sentenced to death these days? And 3) what concept of legal protection can apply in the case of prisoners waiting for execution following the issuance of a judicial decision with its permanent legal force? This research referred to four theories: 1) justice, 2) legal certainty; 3) human rights; 4) law-making; and 5) purposes of criminal sentences. This research employed normative-juridical methods and statutory, historical, comparative, philosophical, and case approaches. Research data involved primary and secondary materials relevant to the cases studied in this research. The research results reveal that: 1) too long waiting time for execution for prisoners on death row contravenes the principle of legal certainty and it indicates that justice and legal benefits are not met. Uncertainty of waiting time among prisoners on death row poses double suffering; 2) some substantive and law ix enforcer factors contribute to the weak regulatory mechanisms regarding the prisoners on death row waiting too long for execution, especially when it is linked to the ten-year waiting time after the court decision with permanent legal force is declared. These ten years are divided further into two phases. First, this phase deals with the fulfillment of the rights of the prisoners sentenced to death, where they can submit a request for judicial reviews and pardons. The second phase involves a final evaluation of the status of prisoners on death row. Departing from these issues, this research recommends the following: 1) To the Legislative, it is necessary to immediately formulate the technical provisions of Article 100 in the Draft Code of Criminal Procedure (RKUHAP) by detailing the period of 10 year, considering Article 102 which specifies that the technical implementation of the death penalty is regulated by law; 2) in terms of granting or denying pardons, the President should fully and wisely consider the recommendation of Supreme Court; 3) Attorney General’s Office as the executor should set technical provisions regarding the execution and they should refer to the provision in Article 100 of Law Number 1 of 2023 concerning Penal Code of Indonesia; and 4) The Directorate General of the Department of Corrections should closely observe the behavior of the prisoners on death row, as the observation results will serve as a basis of deciding the status of the death row inmates
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Doktor) |
|---|---|
| Identification Number: | 0622010002 |
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum, Terpidana Mati, Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap, Legal Protection for Prisoners on Death Row Waiting for Execution after Judicial Decision with Permanent Legal Force |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 31 Jul 2023 02:42 |
| Last Modified: | 31 Jul 2023 02:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202231 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Abdul Azis Muhammad.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |