Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Perjanjian Yang Antidatir

Afwija, Zahwa Maulidina and Dr. Siti Hamidah and (Dr. Erna Anggraini H. (2022) Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Perjanjian Yang Antidatir. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada tesis ini, peneliti melakukan penelitian mengenai bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap pihak yang dirugikan akibat adanya akta antidatir yang dibuat oleh Notaris. Salah satu kasus riil yang terjadi adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 292K/PDT/2013 dimana Nyonya Y kehilangan hak atas tanah dan bangunannya dikarenakan akta yang dibuat secara antidatir. Diketahui bahwa pembuatan akta antidatir melanggar ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Sanksi mengenai pelanggaran Pasal 58 UUJN diatur dalam Pasal 85 Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) yang hanya mengatur secara terbatas pada mengenai sanksi yang dihadapi Notaris, namun tidak mengatur mengenai pertanggung jawaban Notaris terhadap pihak yang dirugikan akibat perjanjian antidatir yang dibuatnya. Sehingga dalam hal ini timbul masalah mengenai adanya ketidaklengkapan mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pihak yang dirugikan akibat oleh akta yang dibuat secara antidatir. Berdasarkan latar belakang tersebut, ditarik rumusan masalah yakni apa bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap perjanjian antidatir yang dibuatnya? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengenai bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap perjanjian antidatir yang dibuatnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban Notaris kepada pihak yang dirugikan atas adanya akta antidatir yang dibuatnya meliputi: (1) Sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan/atau bunga dengan gugatan perdata yang diajukan oleh pihak yang dirugikan; (2) Sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh pihak yang dirugikan; dan (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Notaris diakibatkan pelanggaran atas Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

English Abstract

In this thesis, the researcher conducts research of the Notary's liability to the parties who are harmed due to the antidatir deed made by the Notary. One of the real cases occurred was the Supreme Court's Decision Number 292K/PDT/2013 where Mrs Y lost her land and building rights due to an antidatir deed. It is known that the making of the antidatir deed violates the provisions of Article 58 of the Law Number 30 of 2004 concerning Notary (UUJN). Sanctions regarding violations of Article 58 of the UUJN are regulated in Article 85 of the Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary (UUJN-P) which only regulates in a limited way the sanctions faced by the Notary, but does not regulate the Notary's responsibility to the harmed parties as a result of the antidatir deed they made. In this thesis, a problem arises regarding to the incomplete noem regarding the responsibility of the Notary to the party who is harmed as a result of the antidatir deed. Based on this background, the formulation of the problem is what is the form of the Notary's responsibility for the affected parties as a result of antidatir deed? This study aims to identify the form of accountability of the Notary to the antidatir deed they made. This research uses normative research by using 2 (two) approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The types and sources of legal materials in this study used primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of tracing legal materials is done through literature study. The technique of analyzing legal materials uses grammatical interpretation and systematic interpretation. The results of this study indicate that the form of the Notary's responsibility to the aggrieved party for the existence of an antidatir deed they made includes: (1) Civil sanctions in the form of reimbursement of costs, compensation, and/or interest with a civil lawsuit filed by the aggrieved party on the basis of a lawsuit Article 44 paragraph (1), Article 48 paragraph (2), Article 49, Article 50, and/or Article 51 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions are adjusted to the form of violations committed by Notary; (2) Criminal sanctions in the form of imprisonment and/or fines with criminal charges filed by the aggrieved party on the basis of the demands of Article 264 paragraph (1) with the threat of imprisonment for a maximum of 8 (eight) years or Article 266 paragraph (2) in conjunction with Article 55 of the Criminal Code with the threat of imprisonment for a maximum of 7 (seven) years according to the form of violation committed by a Notary; and (3) Administrative sanctions in the form of a written warning, temporary dismissal, honorable discharge, or dishonorable discharge given by the Notary Honorary Council due to violation of Article 58 paragraph (2) of Law Number 30 of 2004 concerning Notary.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	0422010014
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	26 May 2023 06:29
Last Modified:	26 May 2023 06:29
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200458

Text (DALAM MASA EMBARGO) Zahwa Maulidina.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item