Sanksi Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia

Santoso, Yosua Trubus Aji and Dr. Bambang Sugiri and Milda Istiqomah (2022) Sanksi Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Skripsi ini mengambil permasalahan pidana perampasan kemerdekaan yang dirasakan kurang efektif terlebih terhadap pidana ringan. Salah satu efek negatif yang paling nyata adalah kelebihan kapasitas di Lapas yang mengakibatkan banyak kerugian baik bagi negara maupun terpidana. Berbagai negara telah mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan tersebut. Salah satu alternatif yang dipakai seperti di negara Belanda dan Inggris adalah sanksi pidana kerja sosial. Di Indonesia, sanksi pidana kerja sosial masih terdapat di dalam RUU KUHP dan belum di sahkan sehingga masih bisa disempurnakan. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah :(1) Apakah yang menjadi latar belakang keberadaan pidana kerja sosial di dalam RUU KUHP? (2) Bagaimana formulasi pidana kerja sosial di negara lain dan formulasi manakah yang tepat untuk diimplementasikan di Indonesia? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Bahan hukum gunakan akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa berdasarkan naskah akademik RUU KUHP, terdapat ide untuk memaksimal sanksi non-penjara dimana sanksi penjara dirasa menimbulkan banyak efek negatif. Pidana perampasan kemerdekaan ini dirasa sudah tidak efektif dilihat dari sisi kemanusiaan, sisi filosofis, dan sisi ekonomis. Banyak Negara di dunia telah mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Salah satu alternatif yang digunakan adalah pidana kerja sosial. Negara yang telah menggunakan pidana kerja sosial antara lain Belanda dan Inggris. Baik di Belanda maupun di Inggris, implementasi pidana kerja sosial memiliki efektivitas yang tinggi namun tidak lepas dari kritikan. Majelis PBB mengeluarkan sebuah pedoman yang disebut Tokyo Rules sebagai standar minimal sanksi non-penjara. Konsep pidana kerja sosial masih belum sepenuhnya memenuhi standar minimal sanksi non-penjara yang direkomendasikan Tokyo Rules. Selain itu masih terdapat kekurangan jika dibandingkan dengan konsep pidana kerja sosial di Belanda dan di Inggris. Untuk menyempurnakan konsep pidana kerja sosial di dalam RUU KUHP, Indonesia dapat mengadopsi konsep dan mekanisme pidana kerja sosial di Belanda karena terdapat beberapa persamaan dengan konsep di dalam RUU KUHP.

English Abstract

This thesis takes the problem of imprisonment which is felt to be less effective, especially for minor crimes. One of the most obvious negative effects is overcrowding in prisons, which results in many losses for both the state and the convicts. Various countries have been looking for alternatives to imprisonment. One alternative that is used, such as in the Netherlands and England, is community service order. In Indonesia,acommunity service order is still contained in a bill of criminal code and has not been legalized so titcan still be refined. Based on the above, this thesis raises the formulation of the problem: (1) What is the background for the existence of community service order in the Criminal Code Bill? (2) What is the formulation of community service order in other countries and which formulation is the right one to be implemented in Indonesia? The writing of this thesis uses a normative juridical method with a statute approach ,a Comparative Approach and a Conceptual Approach. The legal materials used will be analyzed using analytical descriptive analysis techniques. From the results of the research using the above method, the authors get answers to the existing problems based on the academic text of the Criminal Code Bill, there is an idea to maximize non-prison sanctions where imprisonment is felt to have many negative effects. The imprisonment is deemed to be ineffective fromahumanitarian, philosophical and economic point of view. Many countries in the world have been looking for alternatives to imprisonment. One alternative used is community service order including in the Netherlands and England. Both in the Netherlands ans England, the implementation of community service order has high effectiveness but has not been without criticism. The United Nations Assembly issued a guideline called the Tokyo Rules asaminimum standard of non-custodial measures. The concept of community service order in Indonesia still does not fully meet the minimum standard of non-custodial measures recommended by the Tokyo Rules. In addition, there are still shortcomings when compared to the concept of community service order in the Netherlands and in England To perfect the concept of community service order in the Criminal Code Bill, Indonesia can adopt the concept and implementation of community service order in the Netherlands because there are several similarities with the concept in the Indonesia’s Criminal Code Bill.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010325
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	26 May 2023 06:19
Last Modified:	26 May 2023 06:19
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200453

Text (DALAM MASA EMBARGO) Yosua Trubus Aji Santosa.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item