Perlindungan Hukum Bagi Pendiri Startup Dengan Sistem Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel” (Studi Komparasi Dengan Hongkong Dan Singapura)

Sinaga, Willyanto and Dr. Reka Dewantara and Ranitya Ganindha (2023) Perlindungan Hukum Bagi Pendiri Startup Dengan Sistem Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel” (Studi Komparasi Dengan Hongkong Dan Singapura). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor.22/POJK.04/2021 Tentang Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Oleh Emiten Dengan Inovasi Dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pendiri perusahaan yang telah melakukan IPO atas penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut sudah diatur mengenai apa saja perlindungan hukum terhadap pendiri perusahaan yang menerapkan aturan tersebut, namun ada beberapa aturan terkait dengan jangka waktu dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana kedudukan hukum pendiri startup setelah melakukan Initial Public Offering atas penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel? (2) Bagaimana perlindungan hukum preventif pendiri startup setelah melakukan Initial Public Offering atas penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan metode pendekatan perundang–undangan (Statute Approach) , pendekatan perbandingan (Comparative Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran teologis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, berdasarkan hasil penelitian penulis ditemukan kelemahan terkait dengan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor.22/POJK.04/2021 Tentang Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel yaitu terkait jangka waktu penerapan yang dibatasi sehingga tergolong singkat, dalam pasal yang5ayat (1) yang telah ditentukan masa jangka waktu efektif nya hanya 10 tahun dan hanya dapat diperpanjang1kali atas izin dari pemegang saham independen dan juga RUPS. Oleh karena itu rekonstruksi yang dapat penulis ajukan berdasarkan studi terhadap aturan yang dibuat oleh Singapore Exchange di Singapura dan juga Hong Kong Exchange and Clereance Limited, yaitu perlu ditingkatkan dan pembaharuan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 22/POJK.04/2021 untuk lebih memperhatikan tentang penerapan hak SHSM dan juga terkait dengan pembatasan jangka waktu penerapannya.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number.22/POJK.04/2021 concerning the Classification of Shares with Multiple Voting Rights by Issuers with Innovation and High Growth Rates that Conduct Public Offerings of Equity-Type Securities in the Form of Shares in providing legal protection against founding companies that have conducted an IPO on the implementation of Classification of Shares with Multiple Voting Rights. The Financial Services Authority Regulation regulates what legal protection is for founding companies that apply these rules, but there are several rules related to the timeframe and how they are implemented in Indonesia. Based on the foregoing, this thesis raises the formulation of the problem: (1) What is the legal position of the startup founder after conducting an Initial Public Offering on the application of the Classification of Shares with Multiple Voting Rights? (2) What is the preventive legal protection for startup founders after conducting an Initial Public Offering for implementing the Classification of Shares with Multiple Voting Rights? Then the writing of this thesis uses the normative juridical method, namely the Statute Approach, the Comparative Approach, and the Conceptual Approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using the method of grammatical purification, systematic recovery, and theological recovery. From the results of the research using the above method, based on the results of the author's research, weaknesses were found related to the regulations of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number.22/POJK.04/2021 concerning Classification of Shares with Multiple Voting Rights, namely related to the limited implementation period so that it is classified as short, in article5paragraph (1) the effective period has been determined to be only 10 years and can only be extended1time with the permission of the independent shareholders and also the GMS. Therefore, the reconstruction that the author can propose is based onastudy of the rules made by the Singapore Exchange in Singapore and also the Hong Kong Exchange and Clereance Limited, namely that it is necessary to improve and update the Financial Services Authority Regulation 22/POJK.04/2021 to give more consideration to the implementation SHSM rights and also related to limitations on the period of implementation.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010323
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	26 May 2023 06:11
Last Modified:	26 May 2023 06:11
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200445

Text (DALAM MASA EMBARGO) Willyanto Sinaga.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (23MB)

Actions (login required)

View Item