Penghapusan Justice Collaborator Sebagai Syarat Perolehan Hak Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021)

Fadlillah, Vina Ananda and Dr. Prija Djatmika and Eny Harjati (2022) Penghapusan Justice Collaborator Sebagai Syarat Perolehan Hak Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, adanya permasalahan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 terkait pelaksanaan tata cara dan syarat perolehan remisi serta pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi. Tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya permohonan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang diajukan oleh Warga Binaan yang sedang menjalani pidana di Lapas Klas 1-A Sukamiskin Bandung telah mengalami kerugian akibat Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Kerugian tersebut berupa diskriminasi serta, adanya kendala terkait status saksi pelaku yang bekerjasama bagi Warga Binaan kasus korupsi guna memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat. Dalam memperoleh remisi maupun pembebasan bersyarat pelaku tindak pidana luar biasa harus memenuhi persyaratan untuk menjadi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama dengan Penegak Hukum dan membayar lunas denda dan uang pengganti. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34Auntuk remisi dan Pasal 43Auntuk pembebasan bersyarat. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah pengaturan terkait pemberian rekomendasi surat keterangan saksi pelaku yang bekerjasama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menimbulkan ketidakpastian hukum serta diskriminasi? (2) Apa implikasi yuridis adanya penghapusan saksi pelaku yang bekerjasama terhadap pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi Narapidana tindak pidana korupsi?. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan metode pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas kendala yang dihadapi oleh warga binaan kasus korupsi yakni tidak diaturnya dalam Undang-undang terkait lembaga penegak hukum yang berhak untuk mengeluarkan surat keterangan bekerjasama serta berwenang untuk menetapkan status saksi pelaku yang bekerjasama bagi narapidana koruptor. Pertimbangan hukum serta dikabulkannya sebagian permohonan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 dianggap telah melakukan inkonsistensi terhadap upaya penegakan pemberantasan korupsi. Putusan tersebut menyebabkan tidak berlakunya syarat pemenuhan saksi pelaku yang bekerjasama untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Berdasarkan putusan tersebut, dapat berimplikasi pada ketidakadilan bagi warga binaan, melemahkan penindakan penegak hukum dalam membongkar korupsi, hilangnya kepercayaan publik terhadap penegak hukum, mempermudah koruptor memperoleh pemotongan masa pidana dan maraknya praktik korupsi dapat berpengaruh pada pembangunan berbagai sektor.

English Abstract

In this thesis, there are problems on Mahkamah Agung decision number 28 P/HUM/2022 related procedure and rules gain remission and parole for corruptor. Background of theme there is an existence request for judicial review of Peraturan Pemerintah (government regulation) number 99/2012 proposed by Sukamiskin Klas I-A Prisoners at Bandung city, who suffered losses by that regulation. The disadvantage is constraints related to status assignment of justice collaborator and this regulation providing discrimination treatment for prisoners of corruption cases to obtain remission and parole and, there are obstacles in granting the status of justice collaborator for prisoners by corrupt case to get remission and parole. In obtaining remission or parole, the prisoner of extraordinary crime must fulfill as Justice Collaborator and paid full of fines and restitution. As regulation in Article 34Afor remission and Article 43Afor parole. Based on this, this thesis raised the issue: (1) what is the regulation related to the recommendation letter for justice collaborator status on Peraturan Pemerintah No 99/2012 led to legal uncertainty and discrimination? 2) What is juridicial implications from abolish Justice Collaborator asarequirement to get remission and parole for corruptor?. This research was conducted by judicial normative with statute approach methods and case approach methods. The primary legal materials, secondary, tertiary by data obtained by the author will be analyzed using analytical dercriptive analysis techniques. From the results of research with above methods, the author answers to the obstacles encounted by corruptor prisoners no regulation on Act about law enforcement agencies authorized to issue justice collaborator letter and who authorized to establish status of justice collaborator for corruptor prisoner. Based on legal considerations and the granting of part of the application byapanel of judges in Mahkamah Agung decision number 28 P/HUM/2021 considered an inconsistency for efforts to enforce the eradication of corruption. That decisision, justice collaborator it‟s no longerarequirement to be met corruptor prisoner to get the remission and parole. That decision has implication injustice for prisoners, makes weakening law enforcement to dismantling corruption cases, has effect on public trust on performance law enforcement, simplify corruptor to get remission or parole, and corrupt practies growing thus distrupting development in various sectors.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010322
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	26 May 2023 06:06
Last Modified:	26 May 2023 06:06
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200443

Text (DALAM MASA EMBARGO) Vina Ananda Fadlillah.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (35MB)

Actions (login required)

View Item