Aspek Keadilan Pertimbangan Hakim Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor : 76/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Sby

Purweheni, Unun and Dr. Prija Djatmika and Dr. Istislam (2023) Aspek Keadilan Pertimbangan Hakim Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor : 76/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Sby. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah adanya Putusan Nomor : 76/Pi.Sus-TPK/2021/PN.Sby mengenai unsur yang harus dipenuhi yaitu memperkaya diri sendiri belum sama sekali disinggung dengan jelas hakim dalam perkara tersebut. Hakim hanya menyinggung unsur kerugian Negara atas dana bergulir yang diberikan oleh koperasi sekunder, selain itu hakim menyinggung bahwa Cv terdakwa melakukan kerjasama lagi dengan pihak lain yaitu PT.T untuk pengadaan mesin yang memang tidak bisa dibuatnya. Hal demikian bagi penulis cukuplah wajar karena hubungan hukum dengan pihak koperasi adalah memenuhi pengadaan mesin-mesin tersebut selebihnya merupakan hak dari perusahaan melakukan hubungan hukum (asas kebebasan berkontrak) asal tidak melawan hukum. Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah memberikan kesesuaian Putusan Nomor : 76/Pi.Sus-TPK/2021/PN.Sby dalam hal memperkaya korporasi sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Permberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan aspek keadilan, dan menemukan konsep ideal putusan selanjutnya setelah adanya Putusan Nomor : 76/Pi.Sus-TPK/2021/PN.Sby terkait unsur memperkaya korporasi sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Permberantasan Tindak Pidan Korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah conceptual approach dan statute approach. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Nomor : 76/Pid.sus-TPK/2021/PN.Sby. Bahan Hukum Sekunder yang penulis gunakan adalah Buku-buku, yang diperoleh dari Perpustakaan PDIH FH-UB dan Perpustakaan Pusat UB, jurnal hukum publikasi elektronik dan bahan Hukum Tersier yang penulis gunakan adalah KBBI, Kamus Hukum, dan Kamus Inggris-Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam Putusan Nomor : 76/Pid.sus-TPK/2021/PN.Sby belum memenuhi aspek keadilan yang dicita – citakan. Hakim hanya berpaku pada penafsiran secara letter lect tanpa melakukan penafsiran lainnya, sehingga hakim memisahkan bahkan parsial dalam menerapka unsur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Permberantasan Tindak Pidan Korupsi, dimana hakim hanya lebih condong kepada adanya kerugian keuangan negara, dan mengenai konsep putusan selanjutnya setelah adanya Putusan Nomor : 76/Pid.sus-TPK/2021/PN.Sby dalam memaknai tindak pidana korupsi seharusnya memperhatikan unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi terlebih dahulu, baru melihat unsur perbuatan melawan hukum agar tidak terjadi kesalahan, dan hukum harusnya progresif bias terus menggali setiap norma yang berkembang dalam masyarakat mengenai tindak pidana korupsi dalam dunia korporasi. Sehingga tidak menimbulkan tidak menimbulkan disparitas dalam putusan dan penerapan terhadap suatu pasal yang sama dengan kasus yang sama juga.

English Abstract

The background of this research is that there is Decision Number: 76/Pi.Sus-TPK/2021/PN.Sby regarding the elements that must be met, namely enriching oneself, the judge in this case has not clearly mentioned anything at all. The judge only mentioned the element of loss to the state on revolving funds provided by secondary cooperatives, besides that the judge alluded that the defendant's Cv was collaborating again with another party, namely PT.T for the procurement of machines which he could not actually make. This is quite reasonable for the author because the legal relationship with the cooperative is to fulfill the procurement of these machines, the rest is the right of the company to enter into legal relations (principle of freedom of contract) as long as it is not against the law. Based on the background above, the purpose of this study is to provide conformity with Decision Number: 76/Pi.Sus-TPK/2021/PN.Sby in terms of enriching corporations in accordance with Article 2 paragraph 1 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes based on aspects of justice, and find the ideal concept of the next Decision after the Decision Number: 76/Pi.Sus-TPK/2021/PN.Sby regarding the element of enriching corporations in accordance with article 2 paragraph 1 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes. The research method used in this research is normative legal. The approach used is the conceptual approach and the statute approach. The types and sources of legal materials used in this research are primary, secondary and tertiary. The primary legal material that the author uses is Law Number 31 of 1999 Amended by Law Number 20 of 2001 Concerning the Eradication of Corruption, Decision Number : 76/Pid.sus-TPK/2021/PN.Sby. The Secondary Law materials that the author uses are books, which are obtained from the PDIH FH-UB Library and UB Central Library, electronic publication law journals and Tertiary Law materials that the author uses are KBBI, Legal Dictionary, and English-Indonesian Dictionary. The results of this study conclude that the judge's decision in Decision Number: 76/Pid.sus-TPK/2021/PN.Sby has not fulfilled the aspect of justice that is aspired to. The judge only sticks to the letter lect interpretation without making other interpretations, so the judge separates even partially in applying the elements in Article 2 paragraph 1 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes, where the judge is only more inclined to the loss of state finances, and regarding the concept of the next decision after the Decision Number: 76/Pid.sus-TPK/2021/PN.Sby in interpreting the criminal act of corruption, one should pay attention to the element of the act of enriching oneself or the corporation first, then look at the element of the act against the law so that mistakes do not occur, and the law should be progressive can continue to explore every norm that develops in society regarding criminal acts of corruption in the corporate world. So that it does not cause disparities in the decision and application of the same article to the same case.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	0422010013
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	26 May 2023 03:01
Last Modified:	26 May 2023 03:01
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200430

Text (DALAM MASA EMBARGO) Unun Purweheni.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item