Pelaksanaan Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Malang)

Ikasari, Teresa Widi and Dr. Bambang Sugiri and Dr. Faizin Sulistio (2022) Pelaksanaan Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada saat ini banyak kasus pembunuhan yang dilakukan dengan cara yang sangat sadis salah satunya adalah dengan cara mutilasi. Kasus pembunuhan yang disertai mutilasi yaitu kasus yang terjadi di Pasar Besar Kota Malang. Pada kasus tersebut menyorot banyak perhatian publik, dimana jaksa penuntut umum dianggap gagal membuktikan dakwaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Sugeng. Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang di bidang penuntutan mengalami kendala dalam hal pembuktian tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (a) Bagaimana pelaksanaan pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi? (b) Apa kendala penuntut umum dalam pelaksanaan pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi? Dalam karya tulis ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan metode pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis, jenis data primer dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh langsung dari Kejaksaan Negeri Malang, lalu terdapat jenis data sekunder yaitu data dari hasil studi kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembuktian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi. Dari hasil penelitian dengan metode diatas penulis mendapat hasil bahwa pelaksanaan pembuktian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Kejaksaan Negeri Malang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Proses pembuktian juga didukung dengan adanya barang bukti dari terdakwa terkait tindak pidana yang dilakukan. Dalam hambatan atau kendala-kendala yang di temukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi yaitu kondisi mayat korban sudah dalam tahap pembusukan, minimnya saksi, dan terdakwa dalam kondisi normal tetapi memberikan keterangan dengan berbohong, berubah-ubah atau tidak relevan, dan tidak logis. Hal tersebut dibuktikan oleh Ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu Ahli Spesialis Forensik yang menjelaskan terkait kondisi jenazah korban dan Ahli psikologi yang menjelaskan terkait kondisi kejiwaan Terdakwa.

English Abstract

At this time many murder cases are carried out inavery sadistic way, one of which is by way of mutilation. One of the cases of murder accompanied by mutilation is the case that occurred in Pasar Besar Malang City. This case has attractedalot of attention from the public, where the public prosecutor is considered to have failed to prove the charge of premeditated murder committed by Sugeng. The Prosecutor's Office as the only government institution that has the task and authority in the field of prosecution has encountered obstacles in terms of proving the crime. Based on this, this paper raises the formulation of the problem: (a) How is the implementation of the evidence in the Malang related to the crime of murder accompanied by mutilation? (b) What are the obstacles for the public prosecutor in carrying out proof of the crime of murder accompanied by mutilation based on the Malang? In this paper the author uses the Juridical Empirical research method with the Sociological Juridical research approach, the type of primary data in this writing is data obtained directly from the Malang District Attorney, then there isasecondary data type, namely data from the results of library studies obtained from the laws and regulations. invitations and other regulations relating to the implementation of proof of the crime of murder accompanied by mutilation. From the results of the research using the above method, the authors found that the implementation of proof of the crime of murder accompanied by mutilation at the Malang District Prosecutor's Office was in accordance with the provisions in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, namely witness statements, expert statements, letters, instructions, and the defendant's statement. The evidentiary process is also supported by the presence of evidence from the defendant related to the crime committed. In the obstacles or obstacles the Public Prosecutor found in the process of proving the crime of murder accompanied by mutilation, namely the condition of the victim's corpse was in the stage of decomposition, the lack of witnesses, and the defendant was in normal condition but gave information by lying, changing or not relevant, and illogical. This was evidenced by the Experts presented by the Public Prosecutor at the trial, namely the Forensic Specialist who explained the condition of the victim's body and the psychologist who explained the mental condition of the Defendant.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010320
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	26 May 2023 02:47
Last Modified:	26 May 2023 02:47
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200420

Text (DALAM MASA EMBARGO) TERESA WIDI IKASARI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item