Akibat Hukum Perubahan Kedudukan Dan Tugas Kpk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Billah, Taufany Ikmal and Dr. Aan Eko Widiarto and Dr. Dhia Al Uyun (2022) Akibat Hukum Perubahan Kedudukan Dan Tugas Kpk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, peneliti membahas akibat hukum perubahan kedudukan dan tugas KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi. Judul yang diangkat dengan dilatarbelakangi protes dari masyarakat, dan isu perubahan terkait dengan kedudukan dan tugas KPK sebagai lembaga negara dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Perubahan tersebut memang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan dibahas secara merinci dalam penelitian ini. Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam implikasi perubahan kedudukan dan tugas KPK, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa akibat hukum kedudukan KPK sebagai lembaga eksekutif dalam sistem ketatanegaraan di indonesia? (2) Apa akibat hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap tugas KPK? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang, dan konseptual. Dimana peneliti akan mendasarkan pembahasan dengan berlandaskan pada doktrin-doktrin ahli, undang-undang, dan peraturan sejenisnya. Melalui metode tersebut, dalam hasil penelitian, peneliti menemukan jawaban atas perubahan yang terjadi dalam akibat hukum perubahan kedudukan dan tugas kpk berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2019 terhadap penanganan tindak pidana korupsi. Dari pengesahan undang-undang nomor 19 tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan terkait dengan kedudukan dan tugas KPK dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Jika ditelaah lebih jauh, hal ini sebagai bentuk harmonisasi kelembagaan di Indonesia. Dengan masuknya KPK ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif, pengaturan mengenai tugas supervisi KPK diatur di dalam PERPRES, adanya dewan pengawas yang kemudian disebut dewas dalam struktur internal KPK, KPK menjadi objek hak angket dari lembaga legislatif yaitu DPR, KPK memiliki tugas supervise terhadap POLRI dan KEJARI, kriteria perkara yang bisa ditangani KPK dikurangi.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010319
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	26 May 2023 02:43
Last Modified:	26 May 2023 02:43
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200418

Text (DALAM MASA EMBARGO) TAUFANY IKMAL BILLAH.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item