Reformulasi Prasyarat Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional

Gumelar, Rifqy Satrio and Dr. Setiawan Nurdayasakti and Ladito Risang Bagaskoro (2022) Reformulasi Prasyarat Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada tulisan skripsi ini, penulis membahas isu hukum prasyarat ancaman pidana mati yang terdapat dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana menurut penulis ada kelemahan formulasi prasyarat ancaman pidana matinya yang menyebabkan infleksibilitas dalam penerapan normanya sehingga dibutuhkan upaya reformulasi yang mampu menjembatani antara substansi ancaman pidana mati dengan penerapannya dalam konteks terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal diatas, rumusan yang terdapat dalam skripsi ini adalah: (1) Apa urgensi reformulasi prasyarat ancaman pidana mati dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam upaya pembangunan hukum pidana nasional?, (2) Bagaimana reformulasi prasyarat ancaman pidana mati yang lebih relevan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam upaya pembangunan hukum pidana nasional?. Penulisan karya tulis skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode statute approach, conceptual approach, dan comparative approach, Penelitian ini ditulis oleh penulis dengan cara melakukan studi kepustakaan. Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia dan China serta literatur-literatur lainnya. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan metode di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, rumusan ancaman pidana mati pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia memiliki kelemahan dalam formulasinya yang secara limitatif mensyaratkan adanya unsur “keadaan tertentu” yang harus terpenuhi dan ancaman pidana mati yang bersifat tidak imperatif sehingga menghambat pemberdayaan pidana mati dalam konteks tindak pidana korupsi tingkat tinggi atau yang sifatnya sistemik. Sehingga perlu dilakukannya reformulasi yang lebih mampu memberikan efisiensi, fleksibilitas serta lebih aplikatif dalam penerapan ancaman pidana mati dalam konteks tindak pidana korupsi dengan reformulasi demikian “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu dan/atau kerugian keuangan negara mencapai Rp. 100.000.000.000,00(seratus miliar) pidana mati dapat dijatuhkan dan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) undang-undang ini dijatuhkan atau kerugian keuangan negara negara mencapai Rp. 1.000.000.000.000,00 (1 Triliun) pidana mati dijatuhkan dan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) undang-undang ini dijatuhkan.” Hal ini secara strategis perlu diupayakan untuk menjawab aspek kebutuhan penanggulangan tindak pidana korupsi yang menjamin adanya keberdayaannya dalam keadilan dan kepastian hukum.

English Abstract

In writing this thesis, the author discusses the legal issue of the prerequisites for the death penalty contained in article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, where According to the author, there is a weakness in the formulation of the prerequisites for the death penalty which causes inflexibility in applying the norms so that reformulation efforts are needed that are able to bridge the substance of the death penalty with its application in the context of corruption. Based on the above, the formulation contained in this thesis is: (1) What is the urgency of reformulating the prerequisites for the death penalty in Law number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes in the effort to develop a national criminal law?, (2) How is the reformulation of the prerequisites for threats death penalty which is more relevant in article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes in the effort to develop a national criminal law?. The writing of this thesis paper uses the normative juridical research method with the statute approach, conceptual approach, and comparative approach . This research was written by the author by conducting a literature study. In conducting this thesis research, the author uses literature law materials such as laws and regulations in Indonesia and China as well as other literature. From the results of the research that the writer has done using the above method, the writer can conclude that the formulation of the death penalty in Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes in Indonesia has a weakness in its formulation which requires a limited elements of "certain conditions" that must be met and death penalty which is not imperative in nature so as to impede the empowerment of death penalty in the context of high-level or systemic corruption crimes. So it is necessary to carry out a reformulation that is more capable of providing efficiency, flexibility and is more applicable in the application of death penalty in the context of criminal acts of corruption with such reformulation "in the event that the criminal act of corruption as referred to in Article 2 paragraph (1) is committed under certain circumstances and/or losses state finances reached Rp. 100,000,000,000.00 (one hundred billion) capital punishment can be imposed and the additional sentence referred to in Article 18 paragraph (1) of this law is imposed or the state financial loss reaches Rp. 1,000,000,000,000.00 (1 trillion) death penalty imposed and additional punishment as referred to in Article 18 paragraph (1) of this law is imposed." This strategically needs to be pursued to answer aspects of the need for corruption eradication that guarantees its empowerment in justice and legal certainty.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010315
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	26 May 2023 02:04
Last Modified:	26 May 2023 02:04
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200386

Text (DALAM MASA EMBARGO) RIFQY SATRIO GUMELAR.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item