Hakim, M Reza Fahmil and Milda Istiqomah and Dr. Faizin Suistyo (2023) Reformulasi Tindak Pidana Cyber Terrorism Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Tesis ini. Penulis mengangkat judul terkait Reformulasi Tindak Pidana Cyber Terrorism Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya kekaburan hukum terkait ketentutan pidana Cyber Terrorism dalam hukum positif yang terdapat di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Cyber Terrorism Dalam Hukum Positif di Indonesia?; (2) Bagaimana Reformulasi Delik Tindak Pidana Cyber Terrorism Terhadap Hukum Yang Akan Datang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Cyber Terrorism? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut akan dianalisis dengan teknik analisis berupa interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal. Dari hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian bahwa. 1) Terdapat regulasi tindak pidana Cyber Terrorism diatur pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 32 Ayat (1) & Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 & Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan pasal 67 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi yang terdapat kelemahan dalam pernyataannya pasal tersebut tidak dapat menjerat atau menanggulangi tindak pidana Cyber Terrorism karena tidak menyebutkan unsur spesifik mengenai tindak pidana tersebut sehingga membutuhkan kajian teori kebijakan criminal serta tujuan pemidanaan terhadap undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana siber khususnya Cyber Terrorism dari pada itu hukum dibentuk bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat kepada kebahagiaan atau utilitarianisme, Indonesia saat ini menggunakan penyelesaian non penal untuk menanggulangi tindak pidana Cyber Terrorism yaitu menguatkan sistem elektronik guna mencegah ransomware merusak objek non vital kembali 2) tindak pidana Cyber Terrorism merupakan kejahatan luar biasa yang tidak mempungkiri dilakukan lintas negara atau transnational crime, walaupun negara Indonesia sudah meratifikasi international convention for the suppression of terrorist bombings dan united nations transnational organized crime perlu dilakukan prevensi hukum dengan membandingkan penanggulangan kejahatan Cyber Terrorism pada negara Australia dan Singapura yang lebih memberatkan para pelaku tindak pidana Cyber Terrorism dengan menggunakan konvensi internasional sebagai acuan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana Cyber Terrorism. Kemudian penulis menghasilkan suatu perumusan ulang norma atau reformulasi pada pasal yang mengatur mengenai tindak pidana cyber terrorism agar dapat dicegah dan ditanggulangi menggunakan konsep penal sebagai terciptanya tujuan hukum.
English Abstract
On this Thesis. The author raises a title related to the Reformulation of Cyber Terrorism Crimes in Positive Law in Indonesia. The choice of theme is backgrounded by the existence of a legal vacuum related to the criminal prosecution of Cyber Terrorism in positive law in Indonesia, namely Law Number 19 of 2016 the second Amendment to Law Number 11 of 2008 on the Electronic Information and Transactions, Law Number 5 of 2018 on the Second Amendment to Law Number 1 of 2002 on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism into Law, Law Number 36 of 1999 of Telecommunications, and Law Number 25 of 2022 of Personal Data Protection Based on this, this paper raises the following problem formulations: (1) How is the Regulation of Cyber Terrorism in Positive Law in Indonesia?; (2) How is the reformulation of the Cyber Terrorism Act against future laws in tackling the crime of Cyber Terrorism? The method used in this research is normative legal research using a statutory approach, a concept approach and a comparison approach. The legal materials used include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The legal material will be analyzed by analytical techniques in the form of systematic interpretation, grammatical interpretation. From the results of this study, the author obtained the answer to the research problem that. 1) There is a regulation of Cyber Terrorism crimes regulated in article 6 of Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, Article 32 Paragraph (1) of Article 48 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Article 40 Article 56 of Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications, and article 67 of Law Number 25 of 2022 concerning Personal Data Protection which has weaknesses in its statement that the article cannot entangle or overcome cyber terrorism crimes because it does not mention specific elements of the criminal act so that it requires a study of criminal policy theory and the purpose of punishment of laws that specifically regulate cyber crimes, especially Cyber Terrorism from that the law was formed aimed at providing protection to the public to happiness or utilitarianism, Indonesia currently uses non-penal settlements to overcome cyber terrorism, namely strengthening electronic systems to prevent ransomware from damaging non-vital objects again 2) Cyber Terrorism is an extraordinary crime that does not deny being carried out across countries or transnational crimes, even though the Indonesian state has ratified international convention for the suppression of terrorist bombings and united nations transnational organized crime it is necessary to carry out legal prevention by comparing the countermeasures against Cyber Terrorism in Australia and Singapore which are more burdensome for perpetrators of Cyber Terrorism crimes by using international conventions as a reference for the application of criminal sanctions against Cyber Terrorism crimes. Then the author produces a reformulation of norms or reformulations in the article that regulates the criminal act of cyber terrorism so that it can be prevented and addressed using the concept of penal as the creation of legal purposes.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | 0423010003 |
| Uncontrolled Keywords: | Reformulasi, Cyber Terrorism, Lintas negara, Reformulation, Cyber Terrorism, Transnational |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 26 May 2023 01:59 |
| Last Modified: | 26 May 2023 01:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200385 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Reza Fahmil Hakim.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |