Pertanggungjawaban Atas Tindakan Constitutional Disobedience Terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Nafiza, Nysrina Falaqa and Dr. Indah Dwi Qurbani and Ibnu Sam Widodo (2022) Pertanggungjawaban Atas Tindakan Constitutional Disobedience Terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Eksistensi Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan reformasi Konstitusi di Indonesia. Lahirnya Mahkamah Konstitusi diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen ketiga, di mana Pasal 24C memberikan 4 kewenangan dan 1 kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi, yang salah satunya adalah kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, dan langsung berkekuatan hukum tetap setelah putusan dibacakan, serta berlaku asas erga omnes terhadapnya. Asas ini berarti putusan Mahkamah Konstitusi berlaku bagi siapapun dan wajib ditaati oleh setiap komponen bangsa. Namun, realitasnya masih terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya. DPR dalam hal ini tidak segera menindaklanjuti putusan pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Hal inilah yang dianggap sebagai constitutional disobedience atau pembangkangan terhadap Konstitusi. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dan landasan yuridis atas tindakan constitutional disobedience terhadap putusan pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Eksekusi atau pelaksanaan putusan pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sangat bergantung kepada DPR sebagai legislator. Meski saat ini tidak ada ketentuan normatif yang secara tegas menyatakan bahwa DPR wajib menaati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan perubahan terhadap suatu ayat/pasal/bagian dari suatu Undang-Undang yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa tindak lanjut atas putusan pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah salah satu bagian dari materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang. Tidak adanya ketentuan normatif mendukung kurangnya daya paksa yang ada pada putusan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, dapat terjadi constitusionalism justice delay dan mengacaukan kepastian hukum yang telah diupayakan Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, perlu adanya ketentuan normatif yang menegaskan kewajiban DPR untuk segera menindaklanjuti putusan pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dengan disertai bentuk sanksi untuk memastikan ditegakkannya nilai-nilai konstitusi serta menjaga stabilitas demokrasi konstitusional Indonesia.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010312
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	25 May 2023 07:35
Last Modified:	25 May 2023 07:35
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200376

Text (DALAM MASA EMBARGO) NYSRINA FALAQA NAFIZA.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item