Akses Pelayanan Kesehatan dan Hak Aborsi Pada Anak Korban Perkosaan dalam Rangka Pemenuhan Hak Reproduksi Anak di Kabupaten Jombang

Putri, Novi Enjelina and Dr. Abdul Madjid and Mufatikhatul Farikhah (2022) Akses Pelayanan Kesehatan dan Hak Aborsi Pada Anak Korban Perkosaan dalam Rangka Pemenuhan Hak Reproduksi Anak di Kabupaten Jombang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Perkosaan menjadi fenomena sosial yang merupakan kejahatan seksual paling besar dampaknya karena dapat menimbulkan kehamilan baik pada orang dewasa maupun pada anak. Perkosaan pada anak yang mengakibatkan kehamilan membuat anak menanggung beban fisik, moril, hingga psikologis untuk mengandung “seorang bayi” hasil tindak pidana perkosaan. Korban yang masih anak harus diperhatikan dan dijamin hak-haknya, anak sebagai korban merupakan tekanan yang berat apalagi jika harus ditambah mempertahankan bayi hasil tindak pidana. Dilain sisi anak secara pengetahuan, fisik, mental dan pengalaman masih belum mumpuni untuk melahirkan bayi. Korban berhak mendapatkan hak jaminan pelayanan kesehatan dan pengecualian aborsi. Aborsi dalam hukum di Indonesia terdapat dua ketentuan yakni dalam KUHP merupakan perbuatan yang dilarang namun dalam pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan terdapat dua pengecualian dapat dilakukannya aborsi salah satunya dengan alasan kehamilan akibat perkosaan dapat melakukan aborsi. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah: 1.) Bagaimana penerapan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan pada anak korban Perkosaan?, dan 2.) Bagaimana mekanisme pemenuhan akses pelayanan dan hak aborsi pada anak korban perkosaan dalam rangka pemenuhan hak reproduksi anak?. Jenis metode penelitian adalah penelitian empiris, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian yaitu di wilayah Kabupaten Jombang dengan memfokuskan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu DPPKBPPPA (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Unit PPA Polres Jombang, Dinas Kesehatan dan WCC (Women’s Crisis Center) sebagai lembaga non pemerintah. Penelitian dilakukan di Jombang karena di wilayah ini terdapat kasus pengajuan aborsi legal oleh anak korban perkosaan. Dari hasil penelitian penulis memperoleh hasil bahwa penerapan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengenai pengecualian aborsi bagi korban perkosaan tidak dilakukan dan diterapkan dengan baik di Kabupaten Jombang. Penerapan pasal 75 ayat (2) tidak terlaksana disebabkan oleh beberapa faktor dan hambatan. Antara lain faktor hukum, sarana dan prasarana, agama hingga budaya masyarakat dan kode etik kedokteran, yang dapat mempengaruhi efektivitas dari pelaksanaan hukum dari pasal 75 ayat (2). Terkait mekanisme juga ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan pelaksana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor3tahun 2016. Penyelenggaraan dan penanganan aborsi dalam praktik menemui masalah karena mekanisme yang berbelit dan belum ada mekanisme yang secara jelas ditetapkan. Mekanisme yang berlangsung merupakan hasil dari campur tangan banyak pihak dengan hanya merujuk pada Undang-Undang Kesehatan saja. Mekanisme yang ditawarkan penulis adalah penetapan fasilitas pelayanan kesehatan dan menunjuk tim kelayakan aborsi dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai bentuk delegasi dari menteri kesehatan.

English Abstract

Rape is a social phenomenon that is the most impactful sexual crime because it can cause pregnancy in both adults and children. Rape of a child that results in pregnancy makes the child bear the physical, moral, and psychological burden of carrying "a baby" resulting from the crime of rape. Victims who are still children must be considered and guaranteed their rights, the child as a victim is a heavy pressure especially if they have to add to maintaining a baby resulting from a criminal offense. On the other hand, children are still not qualified in terms of knowledge, physical, mental and experience to give birth to a baby. Victims are entitled to health care security and abortion exemptions. Abortion in Indonesian law there are two provisions, namely in the Criminal Code is a prohibited act but in article 75 paragraph (2) of the Health Act there are two exceptions that can be done abortion one of them on the grounds of pregnancy due to rape can perform abortion. Based on these problems the authors conducted research with the formulation of the problem: 1.) How is the application of article 75 paragraph (2) of the Health Act on child victims of rape, and 2.) How is the mechanism for fulfilling access to services and abortion rights for child victims of rape in order to fulfill children's reproductive rights? The type of research method is empirical research, using a sociological juridical approach. The research location is in Jombang Regency by focusing on the Regional Apparatus Organization (OPD), namely DPPKBPPPA (Office of Population Control Family Planning Empowerment of Women and Child Protection), PPA Unit of Jombang Police, Health Office and WCC (Women's Crisis Center) as a non-governmental organization. The research was conducted in Jombang because in this region there are cases of legal abortion by child victims of rape. From the results of the research, the author found that the application of Article 75 paragraph (2) of Law No. 36/2009 on Health regarding the exception of abortion for victims of rape is not done and applied properly in Jombang Regency. The application of article 75 paragraph (2) is not implemented due to several factors and obstacles. Among others, legal factors, facilities and infrastructure, religion to community culture and medical code of ethics, which can affect the effectiveness of the implementation of the law of article 75 paragraph (2). Related mechanisms were also found to be not in accordance with the implementing provisions of the Minister of Health Regulation No. 3/2016. The organization and handling of abortion in practice is problematic because of the complicated mechanism and the lack of a clearly defined mechanism. The current mechanism is the result of interference from many parties and only refers to the Health Law. The mechanism offered by the author is the determination of health care facilities and appointing abortion eligibility teams carried out by the Head of the Health Office as a form of delegation from the Minister of Health.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010311
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	25 May 2023 07:31
Last Modified:	25 May 2023 07:31
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200375

Text (DALAM MASA EMBARGO) Novi Enjelina Putri.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (5MB)

Actions (login required)

View Item