Vidiansyah, Muhammad Adi and Dr. Nurini Aprilianda and Dr. Hanif Nur Widhiyanti (2022) Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menjalankan Kewajibannya Untuk Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan pertentangan antara norma hukum yang menyebabkan tidak adanya kepastian mengenai ketentuan mana yang harus dijalankan oleh Notaris. Pertentangan tersebut terjadi antara Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur mengenai kewajiban Notaris melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. Ditambah dengan adanya sanksi dari dilanggarnya kedua kewajiban itu, sanksi yang pertama diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris yang dapat diterapkan apabila Notaris melakukan pelanggaran terhadap kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta sedangkan sanksi yang lain diatur dalam Pasal 29 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang dapat diterapkan apabila Notaris melanggar kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Oleh karenanya Notaris dalam menjalankan jabatannya, memperlukan adanya suatu perlindungan hukum dalam memilih salah satu dari kewajiban tersebut baik kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta maupun melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh para penghadap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual serta teknik analisis berupa intepretasi gramatikal dan sistematis guna menganalisis permasalahan implikasi yuridis pengaturan kewajiban Notaris untuk melakukan pelaporan terhadap transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK dan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan kewajibannya untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi yuridis pengaturan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Notaris adalah dikesampingkannya kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi dan informasi yang diperoleh saat pembuatan akta dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN-P. Hal ini dikarenakan Perka PPATK adalah aturan hukum yang dibentuk berdasarkan pendelegasian undang-undang dan wewenang yang dimiliki oleh Kepala PPATK, sehingga berdasarkan asas lex priori derogate legi postiori dan asas lex specialis derogate legi generalis ketentuan Perka PPATK dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN-P. Bentuk perlindungan hukum preventif bagi Notaris adalah dengan membuat peraturan perundangundangan yang baru atau mengubah ketentuan hukum yang ada dengan menempatkan Notaris sebagai bukan pihak pelapor, namun Notaris hanya berkewajiban untuk mencatat transaksi yang dilakukan dihadapannya, baik yang dilakukan dalam bentuk akta partij atau akta pelepasan. Catatan yang dibuat oleh Notaris ini selanjutnya akan dinilai oleh PPATK apakah tergolong sebagai transaksi keuangan mencurigakan atau tidak.
English Abstract
The problem in this study is related to the conflict between legal norms which causes uncertainty about which provisions must be carried out by the Notary. The conflict occurs between Article 41 paragraph (1) letter a of the Money Laundering Law which regulates the obligation of a Notary to report suspicious financial transactions to the Financial Transaction Reports and Analysis Center and Article 16 paragraph (1) letter f of the Law on Notary Positions. which regulates the obligation of the Notary to keep the contents of the deed confidential and all information obtained in the process of making the deed unless otherwise stipulated in the Act. Coupled with the sanctions for violating the two obligations, the first sanction is regulated in Article 85 of the Notary Position Act which can be applied if a Notary violates the obligation to keep the contents of the deed confidential and all information obtained in the process of making the deed while other sanctions are regulated in Article 29 Regulation of the Head of the Center for Financial Transaction Reports and Analysis that can be applied if a Notary violates the obligation to report suspicious financial transactions. Therefore, notaries in carrying out their positions require legal protection in choosing one of these obligations, both the obligation to keep the contents of the deed confidential and all information obtained in the process of making the deed and to report suspicious financial transactions carried out by the appearers. This research is a legal research with a statutory approach and a conceptual approach as well as analytical techniques in the form of grammatical and systematic interpretation in order to analyze the problem of the juridical implications of setting a Notary's obligation to report suspicious financial transactions to PPATK and a form of legal protection for Notaries in carrying out their obligations to report transactions. suspicious finances. The results of this study indicate that the juridical implication of the regulation of the obligation to report suspicious financial transactions by a Notary is the exclusion of the Notary's obligation to keep the contents and information confidential during the making of the deed in Article 16 paragraph (1) of the UUJN-P. This is because the PPATK Perka is a legal rule formed based on the delegation of laws and the authority possessed by the PPATK Head, so that based on the lex priori derogate legi postiori principle and the lex specialis derogate legi generalis principle the provisions of the PPATK Perka can override the provisions of Article 16 paragraph (1) UUJN-P. The form of preventive legal protection for Notaries is by making new laws and regulations or changing existing legal provisions by placing the Notary as a non-reporting party, but the Notary is only obliged to record transactions carried out before him, whether carried out in the form of a party deed or a deed of release. The notes made by this Notary will then be assessed by PPATK whether they are classified as suspicious financial transactions or not.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | 0423010002 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 25 May 2023 06:36 |
| Last Modified: | 25 May 2023 06:36 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200337 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Muhammad Adi Vidi.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (4MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |