Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Perempuan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 11/Pid/Tpk/2013/Pt.Dki, Putusan Nomor 32/Pid/Tpk/2015 /Pt.Dki Dan Putusan Nomor 10/Pid.Tpk/2021/Pt Dki)

Sinaga, Mirandha Magdalena and Milda Istiqomah and Ladito Risang (2023) Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Perempuan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 11/Pid/Tpk/2013/Pt.Dki, Putusan Nomor 32/Pid/Tpk/2015 /Pt.Dki Dan Putusan Nomor 10/Pid.Tpk/2021/Pt Dki). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan disparitas putusan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perempuan dengan perbandingan putusan Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, Putusan Nomor 32/PID/TPK/2015/PT.DKI dan Putusan Nomor 10/Pid.TPK/2021/PT DKI. Latar belakang dari penelitian ini adalah terdapat disparitas pidana dalam ketiga putusan tersebut, mulai dari pertimbangan hingga vonis pada ketiga putusan tersebut. Penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah pada penelitian ini yakni, Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan Apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terkait Putusan Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, Nomor 32/PID/TPK/2015/PT.DKI dan Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI telah sesuai dengan asas keadilan hukum dan asas independensi hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, peneliti menganalisis jenis data primer, sekunder, dan tersier menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan diinterpretasikan dengan metode gramatikal dan sistematis. Berdasarkan penelitian ini, telah diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu: (1) Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, Nomor 32/PID/TPK/2015/ PT.DKI, Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI adalah ketiga terdakwa dalam putusan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan adanya pertimbangan terkait jenis kelamin dan gender mempengaruhi vonis pemidanaan. (2) Putusan Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, Nomor 32/PID/TPK/2015/ PT.DKI, Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI, tidak dapat dikatakan seluruhnya sudah adil dalam putusannya dan sudah independen sepenuhnya dikarenakan banyak pertimbangan dalam ketiga putusan ini namun jika penulis merujuk hanya pada pertimbangan yang dituangkan oleh hakim pada putusan, maka putusan Pinangki Sirna Kumalasari merupakan putusan yang paling dirasa tidak adil, maupun tidak independen diantara ketiga putusan lainnya Oleh karena itu dapat disimpulkan pada penelitian ini bahwa ketiga putusan mencerminkan adanya disparitas pemidanaan dan tidak dapat dikatakan sudah memenuhi asas keadilan dan independensi. Untuk menyelesaikan permasalahan disparitas ini, penulis memberikan rekomendasi berupa dibuatnya pedoman pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi, dan pelatihan personal untuk hakim.

English Abstract

In this thesis, the author set out the issue of disparity in sentencing on corruption crimes that committed by women by comparing some verdict, that are; verdict Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, No. 32/PID/TPK/2015/PT.DKI and No. 10 /Pid.TPK/ 2021/PT DKI. The background of this research is that there are Disparity of sentencing in the three verdicts, starting from the considerations to the verdicts in the three decisions. Authors raise 2 (two) problem formulations according to this research namely, What is the basis for the judge's considerations in deciding the case and Whether the decision handed down by the judge is related to Verdict Number 1616 K/Pid.Sus/2013, Number 32/PID/ TPK/2015/PT.DKI and Number 10/PID.TPK/2021/PT DKI are in accordance with the principles of legal justice and the principle of the independence of judges. This study uses juridical-normative research method with statutory approach and case approach. The researcher analyzes the types of primary and secondary data using qualitative descriptive analysis techniques which are interpreted using grammatical and systematic methods. The answers to existing problems have been obtained, namely: (1) Based on the judge's considerations in the decision number 1616 K/Pid.Sus/2013, number 32/PID/TPK/2015/PT.DKI, and number 10/PID.TPK/2021/PT DKI, the three defendants in the decision have legally and convincingly proven to have committed criminal act of corruption and the existence of considerations related to gender and gender influenced the sentencing. (2) Decision Number 1616 K/Pid.Sus/2013, Number 32/PID/TPK/2015/ PT.DKI, and Number 10/PID.TPK/2021/PT DKI, cannot be said to be entirely fair in its decision and is completely independent due to the many considerations in these three decisions, but if the author refers only to the considerations outlined by the judge in the verdict, then the Pinangki Sirna Kumalasari decision is the decision that is felt to be the most unfair, or not independent among the other three decisions. Therefore, it can be concluded in this study that the three verdicts reflect a disparity in sentencing and cannot be said to have fulfilled the principles of justice and independence. To resolve this disparity problem, authors provide recommendations in the form of drafting guidelines on criminal act of corruption and periodic personal training for judges.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010297
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	25 May 2023 03:12
Last Modified:	25 May 2023 03:12
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200323

Text (DALAM MASA EMBARGO) mirandha sinaga.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item